Mohon tunggu...
Dadang Darmansyah
Dadang Darmansyah Mohon Tunggu... Lainnya - ASN di Badan Pusat Statistik

Lahir di kaki Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan, saat ini ASN di Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, penyuka olahraga dan kuliner

Selanjutnya

Tutup

Financial Pilihan

Jurus Pemerintah Hindari Jurang Resesi

19 Agustus 2020   14:26 Diperbarui: 19 Agustus 2020   14:35 175
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
ilustrasi ekonomi saat pandemi | pixabay

Sejauhmana program PEN dapat menghindarkan Indonesia dari jurang resesi ekonomi? Beberapa catatan perjalanan program PEN yang perlu mendapatkan perhatian. Terkait capaian serapan anggaran perlindungan sosial hingga pertengahan Juni 2020 baru mencapai 28,63 persen.  Di tengah kisruh data inclusion error dan exclusion error penerima bantuan yang harus dibenahi ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam satu kesempatan.

Adanya kecenderungan kemandegan pelaksanaan program padat karya di perdesaan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengakui program Padat Karya Tunai Desa saat ini cenderung mandeg. Hal ini disebabkan perangkat desa masih berfokus kepada penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa. Juga perbaikan data sasaran PEN untuk UMKM. Pasalnya prosentase sektor UMKM yang belum merasakan program ini masih cukup banyak. Perbaikan dalam prosedur aksesnya agar lebih mudah. Juga terkait proses recovery UMKM yang melibatkan banyak sektor dan dunia usaha.

Secara umum serapan anggaran PEN baru mencapai 19 persen atau Rp 136 triliun dari total yang sudah dianggarkan di Rancangan APBN-P 2020 sebesar Rp 695,20 triliun. Bahkan Presiden Jokowi mengakui kalau penyerapan stimulus penanganan Covid-19 ini masih belum optimal. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati bahkan menyoroti serapan dana penanganan Covid-19 yang masih rendah. Ia mengatakan pemerintah perlu segera memperbaiki kinerja dan memaksimalkan anggaran yang telah dianggarkan untuk digunakan pada Masa Covid-19 ini.

Penanganan pemulihan ekonomi ini sangat menentukan nasib ratusan juta penduduk Indonesia. Sinkronisasi antar kementrian perlu diperbaiki agar tidak ada tumpang tindih peraturan yang membingungkan operasional di lapangan. Hal ini juga akan berdampak pada kredibilitas pemerintah di mata publik. Komitmen yang kuat dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas dari para pemangku kebijakan sangat dibutuhkan untuk menghindarkan Indonesia dari jurang resesi yang lebih dalam.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Financial Selengkapnya
Lihat Financial Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun