Pembangunan Manusia Indonesia: Capaian dan Tantangan

Pesta demokrasi telah purna, tapi kebisingannya tak kunjung sirna. Perdebatan berseliweran. Datang bak hujan yang tanpa jeda menghantam setiap jengkal jalanan. Perdebatan bukan lagi tentang janji, visi-misi, apalagi program kebijakan. Perdebatan kini berubah menjadi seputar akumulasi pilihan. Kedua pihak saling klaim kemenangan. Memonopoli kebenaran. Demi sebuah pembenaran. Itulah yang terjadi ketika para pendukung berubah menjadi para pembela berlebihan. Lupakan soal adu gagasan. Sebab kampanye berbulan-bulan ternyata hanya sebuah pepesan tak berpesan.

Padahal negeri ini masih menyimpan banyak tantangan di masa depan. Menunggu jawaban untuk diselesaikan. Salah satu tantangan tersebut adalah berkaitan dengan kualitas hidup manusia. Indonesia merupakan negara besar, baik dari sisi wilayah maupun jumlah penduduknya. Saat ini jumlah penduduk Indonesia sekitar 264 juta jiwa, dan diproyeksikan akan terus meningkat hingga menjadi 318 juta jiwa di tahun 2045. Tentu jumlah ini, secara kuantitas, adalah modal dasar yang besar bagi pembangunan Indonesia. Namun kuantitas yang besar ini akan menimbulkan permasalahan manakala tidak diimbangi dengan kualitas hidup yang baik. 

Seperti yang kita ketahui, hingga menjelang akhir pemerintahan Jokowi-JK, pembangunan lebih difokuskan pada infrastruktur. Jalan tol, waduk, bandara, pelabuhan begitu massif dibangun. Apabila rakyat menghendaki Jokowi kembali memimpin republik ini, pembangunan manusia menjadi salah satu janji yang akan dituntaskannya. Hal ini bertujuan agar pembangunan di Indonesia menjadi lebih sempurna. Tidak hanya membangun infrastruktur atau fisiknya, tetapi juga membangun kualitas penduduknya. Pembangunan infrasturuktur bukan hanya bertujuan agar arus logistik menjadi lebih lancar dan harga-harga berbagai komoditas menjadi lebih murah. Pembangunan infrastruktur juga mampu membuka dan mendekatkan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan dasar, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Akses inilah yang diharapkan dapat memperluas pilihan-pilihan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya. 

Pada dasarnya konsep pembangunan manusia (human development) telah diperkenalkan sejak tahun 1990 oleh United Nation Development Programme (UNDP) dalam Global Human Development Report. Konsep ini disebut  sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the people's choices) dengan tujuan utama menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pencapaian tujuan ini sangat bergantung pada empat hal pokok, yaitu produktivitas (productivity), pemerataan (equity), kesinambungan (sustainability), dan pemberdayaan (empowerment). 

Indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, atau dikenal juga sebagai komponen pembentuk IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). 

Perkembangan pembangunan manusia di Indonesia

Pada 15 April 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis IPM Indonesia tahun 2018. Secara umum, pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2018. IPM Indonesia meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 71,39 pada tahun 2018. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,88 persen per tahun dan meningkat dari level sedang menjadi tinggi mulai tahun 2016. Adapun pada periode 2017 - 2018, IPM Indonesia tumbuh 0,82 persen, yakni dari 70,81 menjadi 71,39. 

Peningkatan capaian IPM tentu tidak lepas dari peningkatan setiap komponennya. Selama periode 2010 - 2018, peningkatan IPM didorong oleh kenaikan setiap komponen pembentuk IPM. Komponen pertama adalah Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Secara umum, UHH di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2018, Indonesia telah berhasil meningkatkan UHH sebesar 1,39 tahun atau tumbuh sebesar 0,25 persen per tahun. Pada tahun 2010, UHH di Indonesia hanya sebesar 69,81 tahun, dan pada tahun 2018 telah mencapai 71,20 tahun. Hal ini berarti bayi yang lahir pada tahun 2018 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,20 tahun, lebih lama 0,14 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Secara tidak langsung, peningkatan UHH ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Indonesia semakin baik dalam semua aspek kesehatan. 

Komponen kedua pembentuk IPM adalah pengetahuan yang dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2018, Harapan Lama Sekolah di Indonesia telah meningkat sebesar 1,62 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah bertambah 0,71 tahun. Selama periode 2010 hingga 2018, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,70 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif yakni semakin banyak penduduk Indonesia yang bersekolah. Pada tahun 2018, Harapan Lama Sekolah di Indonesia telah mencapai 12,91 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Indonesia tumbuh 1,14 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2018. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Indonesia yang lebih baik. Pada tahun 2018, secara rata-rata penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas mencapai 8,17 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas IX. 

Komponen terakhir pembentuk IPM adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (harga konstan 2012). Pada tahun 2018, pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia mencapai Rp 11,06 juta per tahun. Selama delapan tahun terakhir, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat sebesar 2,00 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia semakin baik. 

Capaian pembangunan manusia di tingkat provinsi 

Arah pembangunan manusia di tingkat provinsi sejalan dengan perkembangan pembangunan manusia di tingkat nasional. Secara umum, pembangunan manusia di level provinsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, seluruh provinsi mengalami peningkatan pembangunan manusia. Meskipun demikian, peningkatan pembangunan manusia bervariasi antar provinsi. 

Pada tahun 2018, IPM tertinggi pada tingkat provinsi masih diraih oleh Provinsi DKI Jakarta dengan IPM sebesar 80,47 sedangkan capaian terendah ditempati oleh Provinsi Papua dengan IPM sebesar 60,06. Provinsi DKI Jakarta sudah menjadi provinsi dengan IPM tertinggi sejak IPM dihitung oleh BPS pada tahun 1996. 

Sebagai ibukota negara, Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat dari seluruh kegiatan, baik pendidikan, perekonomian, bisnis, dan lain-lain. Hal ini mendukung Provinsi DKI Jakarta dalam pencapaian pembangunan manusia. Sarana dan prasarana Provinsi DKI Jakarta cukup lengkap dan memadai. Akses untuk mendapatkan pendidikan maupun kesehatan pun sangat mudah. Selain itu, sebagai provinsi dengan banyak pusat kegiatan, secara tidak langsung menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai lumbung sumber daya manusia dengan pendidikan tinggi. 

Provinsi Papua justru relatif mengalami banyak kesulitan, seperti sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang kurang lengkap dan juga akses untuk mencapai pendidikan dan kesehatan yang sulit. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Provinsi DKI Jakarta. Kondisi geografis Papua yang sangat sulit juga berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Namun, pembangunan infrastruktur yang massif dilakukan di bumi papua selama empat setengah tahun terakhir oleh pemerintahan Jokowi - JK telah berhasil mengubah wajah pembangunan manusia di papua. Pada periode 2015 -2018, kualitas hidup manusia di Papua meningkat secara siginifikan. Hal ini tercermin dari peningkatan IPM Provinsi Papua dari 57,25 di tahun 2015 menjadi  60,06 di tahun 2018. Bahkan selama periode 2017 - 2018, Provinsi Papua tercatat sebagai provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia tercepat di Indonesia, yakni sebesar 1,64 persen. Pada periode tersebut, IPM Provinsi Papua tumbuh dari 59,09 menjadi 60,06. Capaian IPM Provinsi Papua pada tahun 2018 ini sekaligus mengubah status pembangunan manusia Provinsi Papua, dari level rendah menjadi sedang. 

Perubahan status pembangunan manusia juga terjadi pada tujuh provinsi lain. Ketujuh provinsi ini berhasil mengubah status pembangunan manusia dari level sedang ke tinggi. Ketujuh provinsi tersebut adalah Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, sejak tahun 2018, tidak ada satupun provinsi di Indonesia yang memiliki status pembangunan manusia level rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan di Indonesia semakin baik dan merata. 

Pertumbuhan IPM yang relatif cepat selama periode 2017-2018 juga dirasakan oleh dua provinsi lain, yaitu Sulawesi Barat sebesar 1,24 persen (dari 64,30 menjadi 65,10)  dan Papua Barat sebesar 1,19 persen (dari 62,99 menjadi 63,74). Berdasarkan komponen pembentuk IPM, kemajuan pembangunan manusia di Provinsi Papua didorong oleh dimensi pendidikan, di Papua Barat didorong oleh dimensi standar hidup layak, sementara di Sulawesi Barat lebih dikarenakan perbaikan dimensi pendidikan dan standar hidup layak.

Tantangan pembangunan manusia

Peningkatan pembangunan manusia baik di tingkat nasional maupun provinsi merupakan suatu capaian yang perlu disyukuri dan diapresiasi. Capaian ini tidak hanya menunjukkan semakin baiknya kualitas hidup masyarakat Indonesia, tetapi juga semakin meratanya pembangunan di Indonesia.

Pemerataan inilah yang masih akan menjadi tantangan pembangunan manusia di Indonesia di masa yang akan datang. Perluasan cakupan berbagai program perlindungan sosial merupakan salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut. Berbagai program perlindungan sosial, seperti Program keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Bantuan Pangan Non Tunai bukan hanya ditingkatkan dari sisi nilainya, tetapi juga harus diperluas jangkauannya.

Perluasan program perlindungan sosial tentu membutuhkan sinergitas berbagai pihak. Sinergitas inilah yang tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan mendatang. Sinergitas bukan hanya memerlukan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan kesamaan kemauan politik (political will) antar elit/pimpinan politik di negeri ini. Political Will kerap menjadi batu sandungan dalam menjalankan program pembangunan di Indonesia. Setiap elit politik cenderung bersandar pada political interests masing-masing.

Egoisme kelompok seperti ini sudah saatnya dikesampingkan. Kebisingan politik selama hampir lima tahun terakhir ini hanya membuahkan kegaduhan. Ruang-ruang publik penuh dengan cacian, hinaan, dan prasangka yang tak berkesudahan. Sekarang, saatnya mengakhiri segala bentuk kebisingan, kegaduhan, dan pertikaian. Saatnya berjabat tangan. Bergandeng tangan, agar negeri ini mampu memproduksi karya-karya hebat untuk kemajuan bangsa, untuk perbaikan kualitas hidup manusia. Kecuali jika memang negeri ini hanya ingin menjadi negeri pemroduksi kebisingan, kegaduhan, dan kebohongan.

"Andai kau tahu, Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua itu semata-mata agar kalian tak berkelahi, Anakku . . . ."

(Bung Karno)