Sebenarnya, kata Mustolih, tuduhan yang bertolak dari keresahan masyarakat terutama para JCH tidak akan muncul jika BPKH bersikap terbuka dan akuntabel. Mengumumkan secara periodik apa yang dikerjakan, Â dihasilkan dan diberikan hak para JCH.
Lalu ada pula pertanyaan yang masih menggantung yang belum terjawab secara tegas dan masuk akal. Sekarang ini berapa sebenarnya dana yang ada dalam dekapan BPKH ? Yang publik tahu pada awal mereka dilantik katanya dana itu ada sekitar Rp. 90 trilyun. Â Dana itu berasal dari Dana Abadi Ummat dan setoran awal para JCH. Lalu tahun 2019 katanya sudah mendekati angka 135 trilyun.
Kabar kabur ini meragukan. Karena kalau benar sekarang sudah  ada pendaftar 5 juta dan mereka sudah membayar uang muka 25 juta, dihitung hitung itu saja sudah sekitar 125 trilyun. BPKH memang setiap tahun menanggung kekurangan biaya yang dikenakan kepada para JCH. Kekurangan itu sekitar 40 juta setiap jemaah. Dalam keadaan normal, dengan jumlah 220 ribu JCH, maka jumlah dana yang ditanggung BPKH hanya sekitar 8,8 trilyun.
Sepanjang tidak ada penjelasan yang  transparan dan akuntabel maka jangan disalahkan kalau masyarakat tetap waswas  bin curiga.
Jangan jangan benar tiori Bukhari Yusuf tentang ekor tikus itu. Awalnya besar, mengecil terus mengecil lama lama hilang tuh. Alamaaaaak!!!.*
