Anggota komisi 8 DPR Bukhari Yusuf sangat khawatir pada keberlanjutan  pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dia pula yang mengibaratkan dana haji itu ibarat ekor tikus.  Dari besar mengecil terus mengecil, lama lama hilang sama sekali.
Ketua BPKH Anggito Abimanyu tak berani tegas  membantah sinyalemen politisi PKS itu. Setengah bergumam ia justru menggambarkan situasi yang sedang dihadapi. Pesimistis juga ternyata.
Katanya dalam dua tahun ini (2020 dan 2021) jumlah pendaftar berkurang 50 %. Katanya, tahun 2019 masih 710 ribu, sekarang hanya 355 ribu.
Selain itu banyak JCH yang membatalkan dan menarik dananya. Dana  itu sudah ditransfer ke virtual account mereka.
Sejak awal, sejak diresmikan tahun 2017, memang banyak orang tak begitu yaqin. BPKH disebut mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden tapi gerak langkahnya dibatasi. Ini tidak sejalan dengan tugasnya yang harus mengembangkan dana itu untuk kesejahteraan para JCH. Dan jangan merugi. Kalau rugi mereka bisa dituntut. Ini mah seperti orang  disuruh lari  kencang dengan  kaki diikat atuh.
Rantai yang membelit kaki  mereka itu  antara lain prinsip syari'ah dan nirlaba. Di Indonesia, sistim syariah itu masih belum diminati masyarakat luas. Maklum sudah beratus tahun sejak jaman colonial, perdagangan dan perbankan kita sudah nyaman dengan sistim  konvensional.
Begitu juga dengan prinsip nirlaba. Apa  namanya orang dagang tak berharap untung ? Apa lagi kalau rugi diancam  sanksi.  Ini mah bukan main main lagi. Lawakan Srimulat kali.
Sangat mungkin kontradiksi itu membuat kesan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH  tidak transparan dan tidak  akuntabel. Karena itu banyak desakan agar BPKH diaudit. Teriakan Itu antara lain datang dari  Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. Kecurigaan publik lebih terdengar lantang pasca menteri agama membatalkan haji tahun 2021. Sampai sampai merebak tagar "audit dana haji".
Ada isu yang berkembang, haji Indonesia tidak bisa berangkat karena Indonesia punya utang kepada sejumlah mitra bisnis di Saudi Arabia. Ada juga isu dana haji dipakai membiayai proyek infra struktur.
Semua isu isu dibantah baik oleh Kemenag maupun juga oleh BPKH. Anggito menyebut setiap tahun BPKH diaudit BPK. Hasilnya selalu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).Â
Tapi soal WTP itu ditepis Mustolih Siradj. Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengaku telah membuka wibesite BPK maupun BPKH, tidak ada itu. Mitolih juga telah mencoba membuktikan keterangan Anggito tentang pengiriman hasil pemanfaatan dana kepada virtual account para jemaah. Â Menyangkut virtual account dia sendiri katanya ternyata error.
