Program Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi Lahan Bekas Tambang dalam Pemindahan IKN

Dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) nomor 15 terkait ekosistem daratan, program rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)
menimbulkan perdebatan. Meskipun niat baik, ada beberapa alasan mengapa orang menentang program ini. Salah satu alasan utama pendapat ini adalah bahwa program harus dijalankan dengan perencanaan yang matang. 

Meskipun tujuannya adalah untuk merehabilitasi hutan dan mengubah lahan yang pernah digunakan untuk tambang menjadi lahan produktif, tidak adanya perencanaan dan penelitian yang menyeluruh dapat menyebabkan konsekuensi yang merugikan dalam jangka panjang. Jika perubahan ekosistem dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan, biodiversitas, dan dinamika alam, mereka dapat mengakibatkan gangguan daripada pemulihan yang diinginkan. Selain itu, konflik kepentingan menjadi masalah yang serius. 

Pada satu sisi, program ini mungkin bertujuan untuk memperbaiki ekosistem yang rusak dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Sebaliknya, ada kemungkinan bahwa pengembangan lahan dapat membahayakan komunitas lokal atau merusak area yang memiliki nilai historis dan kultural. Penggunaan lahan baru dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi karena hilangnya akses atau pemusatan hak atas sumber daya alam.

Sangat penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan. Penanaman spesies tanaman yang tidak sesuai atau tanpa memperhatikan keanekaragaman hayati asli dapat menghasilkan ekosistem monokultur yang rentan terhadap hama dan penyakit. Selain itu, ekosistem baru yang dibuat mungkin tidak mampu menampung keanekaragaman hayati yang semula ada, menyebabkan berkurangnya spesies asli dan mengganggu keseimbangan ekosistem. 

Transparansi dan partisipasi masyarakat kemudian harus dipertimbangkan. Ketidakpercayaan dan konflik dapat muncul jika masyarakat setempat tidak terlibat dan berpartisipasi aktif dalam program ini. Perlu ada sistem yang menerima saran dari masyarakat tentang dampak yang mungkin dan keuntungan yang diharapkan.

Dalam konteks program rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang sebagai bagian dari Pemindahan Ibu Kota Negara, perlu juga dicermati bagaimana keberlanjutan program ini dalam jangka panjang. Keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari pencapaian sasaran pendekatan, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang dapat diukur melalui indikator ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Kontra terhadap program ini muncul karena adanya ketidakpastian terkait kelangsungan program dalam jangka panjang. Terkadang, proyek seperti ini cenderung hanya melihat hasil awal yang mencolok dan meninggalkan dampak jangka panjang yang belum diantisipasi. Misalnya, pembangunan infrastruktur dan perumahan baru yang mungkin dilakukan di wilayah tersebut dapat membawa dampak negatif terhadap aliran air, pola curah hujan, dan perubahan iklim lokal. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan.

Tidak hanya itu, program ini juga perlu menghindari peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Jika rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang tidak dilakukan dengan tepat, dapat memengaruhi kapasitas alam dalam menyerap air dan menjaga tanah. Hal ini dapat berdampak merugikan bagi masyarakat setempat yang berada di sekitar area tersebut. Tantangan lain yang perlu diatasi adalah pemantauan dan pengawasan yang memadai. Terkadang, proyek-proyek besar seperti ini menghadapi kesulitan dalam pemantauan yang konsisten dan efektif terhadap implementasi program. Tanpa pengawasan yang memadai, risiko pelanggaran atau penggunaan dana yang tidak transparan dapat meningkat.

Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan perlu diterapkan dalam program ini. Melibatkan ahli lingkungan, ilmuwan, komunitas lokal, serta organisasi non-pemerintah dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam menghadapi tantangan dan risiko yang mungkin muncul. Penelitian ilmiah yang mendalam dan pemantauan yang berkelanjutan akan membantu mengidentifikasi potensi dampak negatif dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Dalam mengatasi pandangan kontra terhadap program ini, fokus pada keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan sangat penting. Langkah-langkah konkret perlu ditempuh untuk mengurangi dampak lingkungan dan memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan ekosistem setempat. Dengan demikian, program rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang dalam konteks Pemindahan Ibu Kota Negara dapat menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berdampak positif bagi Indonesia Emas 2045.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H