BP Batam itu merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengembangkan usaha dan industri. Sang pimpinan tentu harus memiliki jiwa entrepreneurship. Harus ada "ide-ide gila" agar industri di Batam dapat terdongkrak dengan baik. Bila tidak, hasilnya pasti tidak akan maksimal.
Sementara walikota itu dipilih oleh masyarakat. Meski pintar, disukai banyak orang, belum tentu memiliki jiwa kewirausahaan. Nah, bila kebijakan ex officio ini dipaksakan dijalankan, berarti meski tidak "cocok" memimpin BP Batam, tetap akan memimpin.
Ingat Walikota juga merupakan sosok pilihan partai, meski ada juga yang independen --tapi kan tidak banyak. Jadi suka tidak suka, bila hanya ada dua calon walikota misalnya saat Pilkada, tetap harus itu yang dipilih. Padahal, misalkan, ada sosok lain yang sebenarnya lebih cocok memegang kendali BP Batam.
Selain itu, bagaimana seandainya bila dalam masa kepemimpinan walikota yang menjadi Ex Officio Kepala BP Batam itu kinerjanya tidak maksimal? Perekonomian di Batam tetap melempem? Haruskan dibiarkan hingga masa kepemimpinannya berakhir?
Padahal dua pimpinan BP Batam yang terakhir diberhentikan dalam waktu yang sangat singkat hanya karena dinilai tidak bisa membawa perekonomian Batam pada target yang sudah ditentukan.
Khawatir hanya Isu yang "Digoreng"
Selama ini dualisme kewenangan memang selalu digembar-gemborkan menjadi penyebab tersendatnya industri di Batam.
Namun, sudahkah hal tersebut ditelisik lebih dalam? Benarkah itu yang menjadi biang kerok utama pertumbuhan ekonomi di Batam tidak seperti yang diharapkan? Jangan-jangan ada unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk menghambat investasi agar isu dualisme kewenangan tetap laris "digoreng".
Zaman secanggih sekarang, mengapa tidak memanfaatkan teknologi untuk biroksasi investasi, sehingga pengurusan perizinan dapat terintegrasi, terlacak dan tertelusur? Pemerintah Kota Batam dan BP Batam duduk bersama membuat aplikasi yang dapat digunakan bersama.
Bila menggunakan aplikasi, akan terlihat dimana macetnya proses birokrasi yang menghambat investasi. Setelah itu dicari jalan keluar.Â
Bila ada salah satu pihak dari masing-masing instansi yang "bermain" untuk menghambat proses tersebut karena mencari keuntungan pribadi, bisa langsung ditindak oleh masing-masing pimpinan. Namun, setiap pimpinan harus saling terbuka dan meluruhkan ego masing-masing.
