Kebetulan saat itu sang suami masih bekerja di Pertamina dan mereka tinggal di Pulau Sambu. Perusahaan minyak tersebut memang menyediakan kapal khusus untuk membawa warga Sambu ke Singapura secara gratis. Warga Sambu yang umumnya adalah pegawai Pertamina memang sangat dimanjakan, saat itu air bersih, listrik, rumah, sekolah, hingga hiburan lain disediakan perusahaan secara gratis.
Selain pergi langsung, terkadang mereka juga menitip membeli berbagai keperluan kepada awak kapal yang secara berkala melintasi pulau tersebut. Terlebih bila ada kenduri untuk pernikahan atau hal lain, mereka bisa menitip berkilo-kilo daging dan sayuran melalui si awak kapal.
Jarak Pulau Sambu memang sangat dekat dengan Singapura, begitupula dengan Pulau Belakangpadang. Bila teman-teman Kompasianer berkunjung ke Pulau Belakangpadang, dari pelabuhan bisa dengan jelas melihat bangunan-bangunan tinggi menjulang Singapura. Tidak perlu alat bantu teropong, melihat langsung tanpa menggunakan apapun sudah cukup jelas.
Beberapa warga sempat miliki KTP Singapura
Begitu sering pergi pulang Sambu/Belakangpadang-Singapura, beberapa warga bahkan ada yang sempat memiliki KTP Singapura. Saat itu, pergi ke Singapura memang tidak seketat seperti saat ini. Bahkan terkadang tidak memerlukan paspor, pergi ya pergi saja, tidak harus membawa surat ini itu.
Nenek dan kakek suami saya termasuk salah satu warga Batam yang sempat memiliki KTP Singapura. Namun setelah data kependudukan semakin diperketat, pemerintah Indonesia saat itu memberi pilihan, apakah tetap akan mempertahankan KTP Singapura dan menjadi warga negara sana, atau melepas identitas tersebut dan sepenuhnya menjadi WNI.
Melihat Indonesia yang begitu luas dan kaya akan sumber daya alam, tentu saja si kakek-nenek lebih memilih Indonesia. Apalagi saat itu Singapura juga belum semaju seperti saat ini. Namun beberapa kerabat kakek dan nenek ada yang lebih memilih menjadi warga Singapura, beberapa warga Malaysia.
Oleh karena itu, saat Idul Fitri atau Idul Adha jangan heran bila banyak warga negara Singapura atau Malaysia yang pulang kampung ke pulau tersebut. Sebab, ada beberapa warga di Pulau Belakangpdang yang memang lebih memilih hijrah menjadi warga negara tetangga.
Begitupula saat memberi uang amplop hari raya, dulu tak sedikit warga Belakangpadang yang lebih nyaman memberi uang kepada anak-anak yang berkunjung dengan mata uang dollar Singapura, walaupun hanya S$1 atau S$2, namun sekarang sudah tidak ada lagi sepertinya sejak diperketat aturan harus menggunakan rupiah mereka lebih memilih memberi dengan rupiah, atau karena dollar Singapura semakin merangkak naik nilainya.
Begitupula dengan tempat makan di pusat perbelanjaan, dulu saat saya awal-awal tinggal di Batam medio 2010/2011, masih banyak tempat makan yang menawarkan harga dengan dua mata uang, rupiah dan dollar Singapura, namun sekarang tidak lagi. Mereka sekarang hanya menggunakan rupiah.
Apalagi sekarang aturannya sudah semakin ketat, bila melanggar bisa dikenakan sanksi. Selain itu memang sudah seharusnya kita menggunakan mata uang sendiri. Meski lebih dekat (dan lebih murah) ke Singapura dibanding ke Jakarta, tetap saja Batam adalah bagian dari Indonesia. Sudah seharusnya mengikuti aturan Indonesia. Salam Kompasiana! (*)