PSK Dolly pindah ke Batam? Sejak kemarin surat kabar lokal di Kota Batam ramai memberitakan hal tersebut. Para mucikari eks lokalisasi tersebut konon katanya memiliki wisma di kota yang berbentuk kalajengking ini sehingga beberapa PSK tidak terlalu khawatir mengenai kelangsungan “pekerjaan” mereka nantinya.
Sebagai ibu rumah tangga dan sebagai salah satu pendatang yang kemungkinan akan menetap cukup lama di Batam. Sangat ngeri juga mendengar kabar tersebut. Apa jadinya kota Batam dengan adanya tambahan para PSK dari lokalisasi sejak jaman Belanda tersebut?
Meski tidak secara resmi diijinkan oleh pemerintah, Batam sendiri memiliki lokalisasi di Kawasan Sintai, Tanjung Uncang. Selain itu, ada beberapa bar, tempat karoke dan panti pijat/spa yang secara terselubung membuka pelayanan “plus-plus”. Beberapa kali sempat diberiatakan di koran lokal dilakukan operasi pekat di tempat hiburan tersebut.
Batam menduduki peringkat pertama jumlah HIV/AIDS terbanyak di Kepulauan Riau, yang disusul oleh Karimun dan Tanjung Pinang. Untuk tingkat Indonesia, Batam berada di posisi ke-11. Sementara, Kepulauan Riau sendiri per Desember 2013, menduduki peringkat ke-17 jumlah HIV/AIDS terbanyak se-Indonesia.
Banyak faktor yang menyebabkan merebaknya HIV/AIDS. Narkotika menjadi penyebab utama. Namun kita juga jangan meremehkan peran porstitusi yang menyumbang meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS. Apalagi bila para PSK tersebut “bekerja” tanpa menggunakan pengaman.
Para “kupu-kupu malam” di Sintai umumnya menggunakan pengaman. Mereka juga rutin memeriksakan diri secara berkala apakah mereka terjangkit HIV/AIDS atau tidak. Namun menggunakan pengaman atau tidak, tetap saja akan lebih baik bila tidak ada lokalisasi ataupun tempat “jajan” terselubung.
Pemerintah Kota Batam sendiri katanya akan lebih waspada terkait kemungkinan PSK eks Dolly bertransmigrasi ke Batam. Namun bagaimana cara pencegahan yang optimal, masih dipikirkan. Memang agak sulit menyaring pendatang, apalagi yang sama-sama WNI. Semua WNI kan berhak tinggal/menetap di seluruh wilayah NKRI. Jadi PNS di lain kota dan provinsi saja boleh, masa hanya menetap tidak boleh?
Agak berlebihan juga sepertinya bila menerapkan sistem seperti imigrasi. Bagi pemilik KTP di luar Batam harus melewati tahap wawancara dulu setiap kali memasuki wilayah Kota Batam. Tujuan ke kota tersebut mau apa? Apakah ada kerabat? Bila hanya berlibur berapa lama? Apakah membawa cukup uang? Bila tidak meyakinkan dan datang dengan tujuan tidak jelas, atau hanya sekedar mencari kerja (yang belum tau kapan dapatnya), dipulangkan seperti kebijakan Pemerintah Singapura. Toh Batam berada di tengah lautan. Bila ingin menginjakan kaki di Kota Batam harus melewati bandara atau pelabuhan.
Dulu bagi pemilik KTP diluar Kota Batam harus membayar uang jaminan beberapa ratus ribu saat memasuki Kota Batam. Uang tersebut nantinya akan dikembalikan utuh saat si pendatang pulang kampung. Saya kurang tahu apakah saat ini masih berlaku atau tidak. Namun bila hal tersebut diterapkan - yang sistem imigrasi, bukan yang uang jaminan, khawatir rawan pungli, selain itu Batam seolah menjadi Negara dalam Negara.
Satu yang pasti, harus ada campur tangan dan koordinasi antar lembaga pemerintah. Apalagi katanya, selain ke Batam mereka juga ada kemungkinan pindah ke Jakarta, Bali dan Lombok. Harus ada solusi ampuh terkait eks PSK Dolly. Apakah mereka akan dibina, atau dicarikan solusi lain. Meski terkadang pembinaan kurang efektif juga karena Sintai juga dulu dibuat untuk membina PSK, namun kenyataannya malah berubah seperti lokalisasi.
Mungkin ini tantangan bagi Capres yang terpilih nantinya. Apalagi selain di Dolly juga ada lokalisasi Saritem. Belum lagi lokalisasi terselubung lain. Saat ini memang sudah ada ketetapan hukum mengenai human/woman trafficking, namun mungkin harus ada upaya lain agar hukum tersebut lebih optimal ditegakan dan para pelaku human/woman trafficking jera.
Kembali ke Batam. Batam baru saja sukses menjadi tuan rumah MTQ Nasional XXV yang diadakan awal Juni ini. Apa jadinya bila nanti PSK eks Dolly tersebut ramai mengisi tanah yang berjuluk Bandar Madani ini? Mungkin harus dipikirkan solusi yang benar-benar tepat agar “kupu-kupu malam” tersebut tidak hingga di “bunga-bunga” Kota Batam. Jangan sampai nanti Batam menjadi Dolly Jilid II. (*)