Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Regional Kalimantan

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pulau, salah satunya pulau Di Indonesia adalah pulau Kalimantan atau sering disebut Pulau Borneo. Dari Badan Pusat Statistik (2021) Pulau Kalimantan adalah pulau terbesar kedua berdasarkan jumlah populasi 16.989.029. Kalimantan merupakan daerah yang berkembang baik dalam  ekonomi dan bidang lainnya. Perkembangan Ekonomi adalah proses multidimensi yang melibatkan perubahan struktur sosial utama, sikap sosial dan institusi nasional seperti halnya percepatan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan memberantas kemiskinan absolut (Todaro, 2000).

Kemiskinan merupakan salah satu faktor penghambat proses pembangunan ekonomi. Indonesia termasuk dalam kategori negara sebagai negara berkembang pendapatan menengah ke bawah (lower middle income) tidak luput dari masalah kemiskinan. Rencana pembangunan ekonomi pemerintah berfokus pada memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sebab, tujuan dari program tersebut Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat keseluruhan. Ada juga masalah di Indonesia dan daerahnya yakni masalah kemiskinan yang merupakan masalah umum di Indonesia berbagai daerah, kemudian topik untuk didiskusikan dan didiskusikan Sebagai topik pembicaraan utama dimana-mana.

Kemiskinan tidak dapat ditanggulangi secara terpisah dari persoalan-persoalan seperti pertumbuhan penduduk, peningkatan pengangguran, kesehatan dan pendidikan yang tidak memungkinkan peningkatan tingkat kesejahteraan individu atau kelompok yang tergolong miskin yang erat kaitannya dengan kemiskinan. Untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan, pendekatannya harus dalam sektor, lintas aktor secara terkoordinasi dan terintegrasi (Jhingan, 2010).

Salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah meningkatkan kinerja ekonomi sehingga menciptakan kesempatan kerja, memungkinkan kehidupan yang layak bagi semua, dan pada akhirnya menciptakan kemakmuran dan mengurangi jumlah penduduk miskin, karena kemiskinan berdampak negatif dan mempengaruhi pembangunan ekonomi (Arsyad, 2007).

Angka kemiskinan di Kalimantan bervariasi dan berfluktuasi dari tahun ke tahun selama tahun 2015-2020. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat meningkat dari 301.650 pada tahun 2015 menjadi 387.430 pada tahun 2017 dan menurun pada tahun 2020366.770. Kalbar juga bisa dikatakan mengalami fluktuasi, sehingga angka kemiskinan tertinggi ada di Kalbar, dan angka kemiskinan di Kalteng juga fluktuatif. 

Penduduk miskin di Kalimantan Tengah pada tahun 2015 sebanyak 106.380 jiwa, meningkat sebanyak 143.490 jiwa pada tahun 2016. Turun lagi antara tahun 2017 dan 2020, dari 139.160 menjadi 132.940, kemudian di Kalimantan Selatan, dari 132.480 menjadi 195,70 antara tahun 2015 dan 2016. Antara tahun 2017 hingga 2020, jumlah penduduk miskin di Kalsel berkurang dari 193.920 menjadi 187.870. 

Angka kemiskinan di Kaltim juga mengalami pasang surut dari tahun 2015 hingga 2017, naik 126,06 -- 220,17. Turun lagi sebesar 218,90 pada tahun 2018 dan kemudian meningkat lagi sebesar 219.920 - 230.260 pada tahun 2019 - 2020. Angka kemiskinan di Kalimantan Utara, seperti halnya provinsi lain, mengalami pasang surut. 26.640 - 50.350 meningkat dari tahun 2015 -- 2018. Kemudian turun 48.780 pada 2019 sebelum naik 51.790 lagi. Kalimantan Utara memiliki tingkat kemiskinan terendah dibandingkan provinsi lain.

Menurut Sjafrizal (2012), ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi daerah. ketidaksamaan ini awalnya karena perbedaan kandungan demografis di setiap daerah. Akibat dari perbedaan tersebut, daya tampung daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga mendorong proses pembangunan berbeda. Oleh karena itu, tidak heran jika biasanya ditemukan daerah maju dan daerah relatif tertinggal.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan peneliti, ketimpangan pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Kalimantan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kalimantan untuk mengurangi kemiskinan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi berdampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Kalimantan. Dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di wilayah Kalimantan.

Ketimpangan dalam pembangunan harus dikurangi untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Langkah terbesar yang perlu dilakukan pemerintah, yakni pemberian dana yang terarah ke pemerintah provinsi dengan melalui Dana Umum (DAU) agar provinsi dapat memberikan pelayanan dasar yang baik. Tujuan DAU adalah untuk mengurangi perbedaan ekonomi antar daerah. Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan dana tambahan untuk mendukung tujuan program pengentasan kemiskinan nasional, karena DAK dapat menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan di daerahnya sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk mengurangi angka kemiskinan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan merata.