Mohon tunggu...
Kris Fallo
Kris Fallo Mohon Tunggu... Penulis - Penulis Buku Jalan Pulang, Penerbit Gerbang Media, 2020

Menulis itu pekerjaan keabadian. Pramoedya Ananta Toer berkata:  'Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.' Lewat tulisan kita meninggalkan kisah dan cerita yang tak akan sirna.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Anggaran Dana Desa, Bermanfaat tapi Rawan Korupsi

20 September 2021   20:38 Diperbarui: 20 September 2021   20:44 114
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Gambar.infoanggaran.com

Kita patut berterimakasih kepada Pemerintahan Jokowi karena di masa pemerintahannya, ada sejumlah besar dana yang dialokasikan untuk desa. Jumlahnya fantastis dan langsung dikelolah di desa. Kebijakan pemerintah menyiapkan sejumlah dana untuk desa memiliki manfaat yang besar.

Ada sejumlah desa yang terbantu karena adanya Dana Desa, (DD). Adanya DD menjadi simbol kehadiran pemerintah. Masyarakat bisa menikmatinya secara langsung. Pembangunan bisa berjalan karena adanya DD, misalnya jalan raya, akses air bersih, fasilitas umum lainnya.

Contoh konkrit di desa saya di Kabupaten Timor Tengah Utara, saat ini tidak lagi kesukitan air bersih karena sumber air yang dulunya jauh, sudah di dekatkan ke pemukiman warga, bahkan sampai ke rumah-rumah keluarga.

Adanya sejumlah besar Anggaran Dana Desa, ( ADD), di satu sisi sangat bermanfaat, tetapi di lain sisi, sangat rawan korupsi. Kita harus mengakui bahwa ada sejumlah kepala desa yang menjadi tersangka karena terindikasi korupsi DD. Fakta ini sudah pasti menjadi catatan buram, dan mencoreng maksud baik pemerintah untuk pemerataan pembangunan hingga ke pelosok.

Sebenarnya ada regulasi yang mengatur pengelolaan DD. Ada juga monitoring dan evaluasi, pendampingan dan pengawasan, tetapi tindakan korupsi masih juga terjadi.

Segalanya butuh uang, tetapi uang bisa menjadi racun bila tidak dikelolah secara baik. Bagi saya, pemerintah perlu meningkatkan pendampingan secara ketat, dan melakukan evaluasi secara berkala, sehingga DD dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

ADD harus tetap ada untuk desa, tetapi yang perlu ditingkatkan adalah pengawasan. Pemerintah harus tegas, agar DD sungguh dimanfaatkan dengan baik. Oknum yang menyelewengkan DD harus ditindak sesuai hukum, sehingga memberikan efek jerah bagi kepala desa yang lain.

Semoga aparat desa dan masyarakat sadar bahwa ADD bukan milik perorangan, atau segelentir orang tetapi adanya ADD murni untul pemberdayaan desa setempat.

Atambua, 21.09.2021

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun