Akhir akhir ini ramai diperbincangkan di sekolah-sekolah khususnya sekolah sekolah swasta, soal kepututasan pemerintah memangkas dana Bantuan Operasiaonal Sekolah (BOS) hingga tersisa 15%. Awalnya 50% turun menjadi 30% dan bahkan menjadi 15%.
Persoalan yang terjadi adalah
1. Keputusan ini mendadak dan terjadi pada tahun berjalan yang mana Rancangan Anggaran Belanja Sekolah (RABS) sudah di susun.
2. Awalnya dari 50 % turun ke 30%. Yang mengherankan adalah keputusan ini belum dijalankan sama sekali, langsung muncul Juknis baru dengan pemangkasan dan hingga tersisa 15%.
Dari keputusan pemerintah memangkas dana BOS ini, menimbulkan beberapa efek:
1. Adanya kekurangan dana karena RABS, sudah disusun satu tahun.
2. Keputusan ini, berakibat pada kenaikan uang sekolah siswa pada sekolah yang terkena imbas pemotongan dana BOS. Akibat ini harus dilaksanakan untuk menutup kekurangan yang ada.
3. Bila sekolah swasta menetapkan kenaikan uang sekolah, masalah baru adalah mampukah anak anak disekolahkan di sekolah swasta, meski biaya pendidikannya makin mahal?
Sejatinya pendidikan itu mahal. Tidak ada istilah sekolah gratis. Justru semakin mahalnya pendidikan, justru semakin bernilai dan berkwalitasnya pendidikan tersebut.
Bila biaya pendidikan mahal, maka efeknya adalah baik guru, orang tua dan siswa, merasa bertanggung jawab, karena banyaknya biaya yang dikeluarkan.
Asumsi pemerintah adalah, sekolah swasta pasti lebih mampu. Bila tidak mampu pasti tidak akan dirikan sekolah. Dalam hal ini mereka menilai berdasarkan kenyataan yang ada di Jawa, padahal kemampuan setiap daerah tidak sama.
Kita berjuang pada perjuangan yang sama. Mencerdaskan kehidupan bangsa, maka mari kita saling mendukung dengan memberi perhatian merata untuk semua sekolah baik swasta maupun negri***
Atambua, 11 Mei 2019
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
