Situasi Covid di DIY Mengkhawatirkan, Sultan Ajukan Opsi Lockdown

Kasus Covid di DI Yogyakarta mengalami lonjakan yang sangat signifikan dalam beberapa hari terakhir. Per tanggal 17 Juni 2021 penambahan kasus konfirmasi adalah sebanyak 595 kasus. Humas Jogja menyatakan bahwa penambahan ini merupakan yang tertinggi sejak pandemi.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai tidak ada cara yang lebih tepat selain karantina wilayah atau lockdown secara total. Dikutip dari CNN (1), PPKM berbasis mikro yang didesain membatasi kegiatan masyarakat dari tingkat terkecil, yakni RT dan RW belum mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 di DIY.

"Kalau gagal kurang apa lagi? Kita belum tentu bisa cari jalan keluar. Satu-satunya cara ya lockdown totally,"

Wacana lockdown ini bukan tanpa alasan sama sekali. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di DIY sudah terlampau tinggi.Data dari Dinas Kesehatan DIY menunjukkan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan Covid-19 per 17 Juni 2021 petang telah mencapai 73,90 persen untuk kategori non critical dan critical.

Opsi karantina mandiri di rumah juga bukan pilihan yang diberikan secara bebas kepada masyarakat. Ada standarisasi yang harus dipenuhi seperti tersedianya toilet yang terpisah. Hal ini karena jika tidak memiliki toilet dan menumpang kepada tetangga, penularan bisa saja terjadi.

Menanggapi wacana lockdown ini, DPRD DIY telah mengadakan jumpa pers untuk menyatakan dukungannya. Nuryadi, S.Pd selaku ketua DPRD menyampaikan bahwa situasi di DIY memang sudah sangat memprihatinkan. Antisipasi harus diambil untuk mencegah situasi semakin tidak terkendali, diantaranya adalah melaksanakan lockdown total.

Sebelumnya, pada bulan Januari saat kasus di Jogja mencapai kasus harian 456 kasus, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan DIY tidak akan bisa menerapkan lockdown total untuk menekan angka penularan Covid-19 karena secara finansial, daerah tidak memiliki cukup dana untuk menanggung hidup warga selama dua minggu (2).

PTKM saja sudah mengganggu ekonomi masyarakat, terlebih pelaksanaan lockdown. Pertimbangan ekonomi tersebut membuat pilihan yang diambil adalah menaikkan kapasitas dan  kemampuan rumah sakit.Jika pada awal tahun lockdown bukan menjadi pilihan, dan sekarang mencuat sebagai satu-satunya jalan keluar yang diambil oleh Pemda DIY, maka tentunya situasi Covid memang sudah sangat tidak terkendali. Masyarakat yang sulit mendisplinkan diri mentaati protokol kesehatan dianggap sebagai penyebab menggilanya Covid di DIY.

Sebenarnya, kenaikan kasus tidak hanya terjadi di DIY saja. Hari ini, kasus nasional mencapai jumlah 13 ribu kasus, dan DIY memang masuk sebagai 5 besar penyumbang kasus terbesar. Namun, penularan yang terjadi di DIY diketahui sudah terjadi antar keluarga, dan dibanding daerah besar seperti DKI Jakarta, kemampuan RS mungkin tidak sebanding sehingga dikhawatirkan sistem kesehatan DIY bisa saja kolaps.

Apapun keputusan yang diambil oleh Pemda DIY, kita hanya bisa berharap pada hasil terbaik. Jika memang lockdown, maka diharapkan prosedur yang dikeluarkan jelas dan tegas. Jika ada skema bantuan kepada masyarakat, semoga sampai sesuai dengan tepat sasaran.

Jika opsi lockdown tidak bisa terpenuhi karena kondisi keuangan pemda yang tidak bisa menyediakan dukungan penuh, semoga pemda turun tangan langsung menertibkan masyarakat untuk tetap patuh terhadap prokes. Berikanlah arahan yang baik dan tegas supaya masyarakat mau menggunakan masker kembali dan tidak berkerumun sembarangan.

Aturan yang dibuat pemda janganlah hanya menghimbau warganya saja, tetapi membebaskan wisatawan. Apalah artinya melarang warga berkegiatan, tetapi mempersilahkan wisatawan masuk tanpa batasan. Ekonomi dan kesehatan memang menjadi pilihan berat dalam pandemi ini. Tetapi, apa yang bisa diharapkan dari sekumpulan orang-orang yang sakit?

 Sumber:

(1) CNN

(2) KRJogja