Mohon tunggu...
ELFIZON AMIR
ELFIZON AMIR Mohon Tunggu... Dokter - profesional

Lahir di Solok

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Kebiasaan Kurang Baik

5 April 2020   11:40 Diperbarui: 5 April 2020   12:00 118
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sesuatu yang kurang baik, jika dilakukan berulang akan menjadi sebuah kebiasaan dan dianggap tidak masalah. Sebuah kebohonganpun akan menjadi hal yang dianggap wajar jika dilakukan berulangkali tanpa koreksi.

Bukan sesuatu yang aneh lagi jika hari ini sebuah keputusan pemerintah yang baru dipublikasikan beberapa saat kemudian dicabut kembali.  Pernah tarif BPJS yang diumumkan naik, lalu dicabut dan dinyatakan tidak jadi.  Hal yang sama kembali terulang dengan keputusan menaikkan harga premium yang beberapa saat kemudian dicabut dan dinyatakan premium tidak naik.

Ada kesan yang kurang baik terlihat dengan kejadian ini. Seakan penyelenggara negara tergesa dalam mengambil keputusan dan kurang bisa berkoordinasi antar instansi.  

Sepertinya masing2 mentri men)ambil keputusan sendiri tanpa setahu presiden. Walaupun ada tandatangan presiden, namun presiden tidak tahu dengan apa yang ditandatanganinya. Kita tidak mencari siapa yang salah, namun jika jadi kebiasaan, tentu ini adalah preseden buruk untuk penyelenggaraan negara kedepan.

Sebagai sebuah organisasi yang besar dan modern, tentu republik ini sudah punya aturan dan standar prosedur yang lengkap.  Ada standar prosedur untuk mengambil keputusan yang harus dilalui dan tidak boleh diabaikan.  

Sebelum rapat dilakukan ada studikelayakan sebagai bahan awal yang akan dikaji.  Sudah jelas siapa yang akan terlibat dalam pengkajiannya agar penilaiannya lebih komprehensif dan objektif.  

Setelah pengkajian yang melibatkan semua pihak terkait, baru diputuskan dengan mempertimbangakan semua dampak baik dan buruk akibat keputusan diambil. 

Keputusan yang sudah ditetapkan dieksekusi dengan menekan dampak buruknya seminimal mungkin.  Setelah berjalan, dilakukan monitoring dan kemudian baru dievaluasi.   

Jika ada yang kurang baik, barulah dilakukan revisi.  Jadi tidak ada keputusan yang tergesa-gesa atau ada pihak yang merasa tidak terlibat karena pemerintahan adalah sebuah organisasi besar dan harus solid dibawah komando presiden.     

Kita berharap, kejadian ini tidak terulang kembali dinegeri ini.  Jangan hal yang terlihat sepele ini jadi penyakit kronik yang nanti sulit untuk menghabisinya jika sudah jadi kebiasaan.  Sekecil apapun kesalahan, dia akan tetap berdampak besar jika sudah kesalahan yang sama terulang dan terulang lagi. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun