Layanan Kesehatan yang Kurang Merata: Krisis Dokter Gigi di Indonesia

Kesehatan gigi dan mulut adalah suatu hal yang mungkin sering terlewatkan oleh khalayak umum. Pasalnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang kerap mengalami beberapa penyakit gigi, seperti gigi berlubang, gusi berdarah, dan berbagai permasalahan lainnya. Usaha untuk mewujudkan kesehatan gigi dan mulut yang merata adalah pekerjaan yang harus diusahakan oleh semua pihak, terutama dokter gigi nasional. Namun, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, memenuhi kebutuhan layanan dasar kesehatan gigi dan mulut bukanlah hal yang mudah. Kurangnya jumlah dokter gigi menjadi salah satu masalah yang tengah dihadapi negara dan mengakibatkan ketimpangan layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil.

Saat ini, jumlah dokter gigi masih kurang. Rasio dokter gigi terhadap populasi secara nasional masih rendah. Banyak dokter gigi nasional yang hanya terpusat di kota-kota besar saja, sedangkan daerah yang terpencil sulit mendapat pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Mereka sering kali harus melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan gigi dasar. Sementara itu, banyak dokter gigi yang enggan bekerja di daerah terpencil karena kurangnya fasilitas dan insentif. Hal ini tentunya menyebabkan distribusi dokter gigi yang tidak merata.

Kurangnya jumlah dokter gigi tentunya berdampak pada kesehatan masyarakat. Banyak anak-anak maupun orang dewasa yang tinggal di daerah terpencil, yang menderita permasalahan kesehatan gigi dan mulut tidak mampu memperoleh penanganan yang memadai. Apabila tidak segera ditangani, penyakit gigi yang mungkin terkesan sepele, seperti gigi berlubang (karies) dan gusi berdarah pun dapat memicu komplikasi yang serius, termasuk infeksi yang dapat menyebar ke organ-organ lainnya. Selain itu, rendahnya akses ke dokter gigi juga memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Dengan kurangnya fasilitas yang menunjang, kesehatan gigi dan mulut sering kali diabaikan yang akhirnya memperburuk situasi.

Dengan memperhitungkan urgensi situasi ini, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan gigi dan mulut nasional. Pertama, insentif finansial, fasilitas yang memadai, dan program karier dapat ditawarkan oleh pemerintah bagi dokter gigi yang bersedia untuk bertugas di daerah terpencil. Fasilitas yang kurang sering kali menjadi alasan bagi dokter gigi saat ini untuk menolak praktik di luar kota-kota besar. Dengan adanya dorongan dan insentif dari pemerintah, tentunya ketertarikan dan minat dokter gigi untuk bertugas di daerah terpencil akan meningkat. Kedua, dapat ditambah lagi jumlah institusi pendidikan di Indonesia yang menyediakan pendidikan kedokteran gigi atau meningkatkan kapasitas program studi yang ada saat ini untuk mencetak lebih banyak dokter gigi. Apabila jumlah dokter gigi yang kompeten meningkat, tentunya rasio antara pasien dan dokter gigi dapat diperbaiki. Ketga, diperlukan edukasi dan tindakan-tindakan preventif agar kualitas kesehatan gigi dan mulut semakin meningkat. Menggalakan program edukasi kesehatan gigi di masyarakat mampu mengurangi kebutuhan penanganan masalah gigi yang serius.

Akhir kata, kurangnya dokter gigi di Indonesia adalah masalah yang mendesak untuk diselesaikan. Namun, bukan berarti krisis dokter gigi di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat ditangani. Dengan langkah-langkah nyata dan dukungan dari berbagai pihak, harapan akan pemerataan layanan kesehatan gigi di seluruh negeri, hingga ke daerah terpencil, bukan hal yang mustahil. Demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, kini saatnya kesadaran mengenai kesehatan gigi dan mulut semakin ditingkatkan