Kebijakan Subsidi BBM, Urgensi dan Inventarisasi Permasalahan Subsidi BBM

3. Alternatif Solusi : Pengalihan subsidi BBM agar tepat sasaran dengan Bantuan Subsidi Upah.

Analisis Dampak/Masalah : Bentuk pengalihan subsidi BBM yang kedua adalah pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU). BSU ini memberikan dukungan kepada para pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta untuk tetap dapat mempertahankan kemampuan ekonomi atau daya belinya di tengah kenaikan harga barang-barang akibat kenaikan harga BBM. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menemui berbagai kendala seperti terbatasnya sumber daya bank dalam pelayanan aktivasi rekening baru bagi penerima bantuan, kurangnya diseminasi dan pemahaman mengenai program ini sehingga banyak pekerja dan perusahaan yang tidak mengetahui prosedur penyalurannya sehingga program ini belum mencapai sasaran pemberian subsidi kepada pekerja secara efektif.

Penyelesaian : Untuk meningkatkan pemahaman dan informasi masyarakat terutama pekerja yang memang memerlukan subsidi ini maka pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara proaktif. Dengan sosialisasi ini maka akan meningkatkan diseminasi mengenai program ini sehingga BSU akan mampu terlaksana dan menyasar pekerja yang membutuhkan secara efektif dan efisien.

4. Alternatif Solusi : Pengalihan subsidi BBM agar tepat sasaran dengan pemberian dukungan kepada Pemda dalam bentuk DAU atau DBH (penerapannya melalui pemberian bantuan sosial untuk pelaku ekonomi yang terdampak kenaikan harga BBM).

Analisis Dampak/Masalah : Pengalihan subsidi yang terakhir adalah pemberian dukungan kepada Pemda dalam bentuk DAU atau DBH supaya Pemda dapat mengimplementasikan kebijakan pemberian bantuan sosial untuk pelaku ekonomi daerah yang terdampak kenaikan harga BBM seperti UMKM, nelayan, ojek agar kemampuan ekonomi mereka tetap terjaga sehingga tidak menimbulkan penurunan daya beli yang berimplikasi pada kemiskinan dan pengangguran. Bansos oleh Pemda ini juga rawan menghadapi kendala ketidaktepatan sasaran dan tindak pidana korupsi.

Penyelesaian : Untuk menghindari kesalahan pendataan dan ketidaktepatan penerima bantuan sosial maka identifikasi penerima bansos harus dilakukan secara cermat dengan langkah verifikasi dan validasi oleh Kementerian Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta senantiasa dilakukan pengawasan. Kemudian untuk menghindari tindak korupsi maka setiap proses penyaluran dana subsidi bantuan sosial ini harus dilakukan secara transparan dengan proses verifikasi dan validasi oleh BPKP serta audit anggaran oleh BPK.

5. Alternatif Solusi : Pengalihan subsidi BBM agar tepat sasaran dengan pemberian dukungan kepada Pemda dalam bentuk DAU atau DBH (penerapannya melalui penciptaan lapangan kerja di daerah).

Analisis Dampak/Masalah : Pengalihan subsidi dengan pemberian dukungan kepada Pemda dalam bentuk DAU atau DBH supaya Pemda dapat mengimplementasikan kebijakan penciptaan lapangan kerja berbasis padat karya yang massif dan melibatkan masyarakat daerah. Penciptaan lapangan kerja ini tentunya akan membantu peningkatan partisipasi tenaga kerja sehingga mampu menurunkan kemiskinan sebagai dampak dari adanya kenaikan harga BBM. Namun, rendahnya partisipasi masyarakat untuk menjadi pekerja di lapangan kerja ini dapat menjadi masalah yang mungkin timbul karena banyak masyarakat yang sulit untuk dijangkau oleh pemerintah daerah.

Penyelesaian : Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap lapangan kerja industri padat kerja yang diselenggarakan pemda maka pemerintah daerah harus melakukan upaya proaktif yang lebih ekstra untuk menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja sehingga hal ini akan membuat partisipasi tenaga kerja meningkat.

6. Alternatif Solusi : Pengalihan subsidi BBM agar tepat sasaran dengan pemberian dukungan kepada Pemda dalam bentuk DAU atau DBH (penerapannya melalui pemberian subsidi terhadap sektor transportasi angkutan umum di daerah).

Analisis Dampak/Masalah : Pengalihan subsidi dengan pemberian dukungan kepada Pemda dalam bentuk DAU atau DBH supaya Pemda dapat mengimplementasikan kebijakan subsidi transportasi umum di daerah. Bentuk subsidi ini dapat diberikan dalam bentuk penanggungan sebagian tarif angkutan umum sehingga penumpang membayar lebih rendah dan supir angkutan umum tetap mendaptkan upah sepenuhnya. Bentuk subsidi lainnya yaitu pemberian keringanan PKB bagi kendaraan umum plat kuning. Kebijakan ini tentunya sangat membantu pelaku ekonomi daerah di sektor transportasi umum untuk tetap menjalankan usahanya di tengah kenaikan harga BBM. Dengan adanya subsidi ini, para pelaku ekonomi tersebut akan tetap memiliki pekerjaan tanpa hambatan harga BBM yang naik. Oleh karena itu, kemampuan ekonominya akan tetap terjaga dan tidak akan meningkatkan tingkat pengangguran.