Menanti Bangkitnya Perekonomian Negeri melalui Kontribusi UMKM

Tahun 2020 memberikan catatan dan inspirasi untuk tahun mendatang. 

Pandemi COVID-19 memberikan banyak tantangan sekaligus hikmah yang bisa disyukuri. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan apapun tanpa kita mampu menguasainya.

Pandemi COVID-19 berdampak luar biasa terhadap UMKM Indonesia. Lebih dari 80% UMKM merasakan permintaan menurun akibat daya beli masyarakat yang berkurang.

Pada April 2020 pendapatan UMKM berada di titik terendah. Sebanyak 56,8% UMKM mengalami kondisi sangat buruk. Menghadapi situasi tersebut, 68% UMKM melakukan adaptasi digital.

Semua pihak berharap pandemi ini segera berakhir. Untuk itu pemerintah mengajak segala komponen tetap semangat dan bergerak menghadapi new normal. Selain itu pemerintah mendorong UMKM menghasilkan produk yang kreatif dan inovatif.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop) mengemban amanah dan tugas dengan sumber daya dari rakyat. Koperasi adalah lembaga yang sangat merepresentasikan semangat kerakyatan. Sementara itu UMKM dengan profil usahanya mampu menyerap 97% tenaga kerja. Koperasi dan UMKM adalah kita.

Pada 2021 Kemenkop akan fokus pada empat hal, sebagai berikut penanganan kesehatan dampak COVID-19, perlindungan sosial terhadap kelompok kurang mampu dan rentan, dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha, serta reformasi struktural di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial. Selain itu Kemenkop akan mengarahkan kegiatan dalam mendukung adaptasi dan transformasi koperasi dan UMKM. Demikian intisari Webinar Outlook 2021: Transformasi Koperasi dan UKM yang mengangkat tema “Menuju Koperasi Modern, UMKM Naik Kelas, dan Wirausaha Produktif” pada 29 Desember 2020.

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya memaparkan, pada 2021 Kemenkop akan memfokuskan perhatian pada reformasi usaha mikro informal ke formal, transformasi digitalisasi koperasi dan UMKM, serta mempercepat transformasi koperasi dan UMKM memasuki rantai pasok baik lokal, regional, nasional, dan internasional.

Usaha informal merupakan usaha yang dilakukan sendiri, mudah dimasuki, bersandar pada budaya lokal, berskala kecil, dan padat karya. Tak hanya itu, usaha informal tidak terikat dengan regulasi, aturan pemerintah, dan fiskal. “Tujuan transformasi itu bukan kita ingin mengatur usaha informal atau mendapat tambahan pajak. Usaha mikro ini ditransformasi dengan tujuan melindungi, memberikan rasa aman berusaha, terintegrasi dengan data, dan kemudahan dari pemerintah yang diberikan dengan cepat,” ujar Eddy.

Transformasi yang dilakukan dari tahun 2020 menuju tahun 2021 adalah mengangkat 2 juta sampai 3 juta usaha informal menjadi usaha formal. Hal tersebut berkaitan dengan pengaruh pandemi yang dihadapi usaha informal, yakni kesulitan modal dan mata rantai digital. Dampaknya adalah saat ini usaha mikro pada umumnya terpuruk.

Pengalaman menunjukkan, krisis finansial pada 1998 dan 2008 berefek signifikan terhadap UMKM. Namun mereka mampu menjadi pendorong pulihnya perekonomian negeri. Berbeda halnya dengan kondisi saat pandemi COVID-19.

Kemenkop perlu mendampingi UMKM yang terdampak. Tujuannya adalah memberikan kemudahan dan perlindungan terutama dalam legalitas berusaha, fasilitas perizinan, sertifikasi halal, dan PIRT. Selain itu Kemenkop perlu melakukan integrasi ekosistem ke sektor digital guna meningkatkan pemahaman tentang digitalisasi oleh sektor informal serta aktivitas dan perluasan penyerapan pasar.   

UMKM Naik Kelas

Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman menyampaikan, UMKM diharapkan mampu menjadi unggulan ekspor sekaligus lokomotif dari reformasi perekonomian. Ekonomi yang stagnan bisa dibangkitkan melalui kenaikan ekspor dengan kontribusi UMKM. “UMKM yang tumbuh mampu mendorong ekspor sehingga menyelesaikan masalah redistribusi ekonomi,” kata Hanung.

Hanung mencontohkan China dengan ekonominya yang maju. Hal itu disebabkan tingginya kontribusi UMKM terhadap ekspor. Sebanyak 60% UMKM di China terlibat dalam ekspor. Berbeda halnya dengan Indonesia, hanya 14,37% UMKM terlibat dalam ekspor. “Indonesia  jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain,” tutur Hanung.

Diharapkan kontribusi UMKM terhadap ekspor Indonesia meningkat dari 14,3% pada 2020 menjadi 21,6% pada 2024. Ini pekerjaan yang berat. Ada beberapa tantangan yang diidentifikasi, diantaranya akses informasi (hanya 16% UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital), keterbatasan kapasitas usaha dan standarisasi produk, serta tingginya biaya transaksi, negosiasi dan kontrak.

Berkaitan dengan tantangan tersebut, ada beberapa strategi yang ditawarkan, sebagai berikut mendorong UMKM dengan pengembangan market intelligence sehingga UMKM mudah mendapat akses informasi, mengembangkan program kurasi yang melibatkan asosiasi untuk membantu UMKM mendapat masukan dalam perbaikan produk, keterbukaan informasi pasar dan channeling distribusi, dukungan standarisasi, serta sertifikasi internasional termasuk investasi.

Kemenkop berencana mengembangkan sistem logistik yang efisien, tentunya melalui kerja sama dengan kementerian lain. Selain itu Kemenkop berencana membantu UMKM mendapat akses peralatan produksi sehingga produknya bisa sejajar dengan industri besar. “Beberapa sasaran yang ingin didorong ke pasar, seperti tanaman pangan yaitu buah dan kopi, perikanan dan peternakan, serta ekonomi kreatif yaitu produk kuliner dan fashion,” ujar Hanung.

Ke depannya UMKM perlu naik kelas guna mendorong UMKM masuk ke rantai pasok nasional dan global. Targetnya adalah menurunkan biaya operasional dan transaksi dengan mengembangkan kluster UMKM melalui penguatan regulasi, penyederhanaan perijinan yang rumit, single database untuk mengembangkan ekonomi digital, membangun sistem logistik yang terintegrasi, menurunkan risiko UMKM dalam pembiayaan sehingga akses terhadap pembiayaan itu menjadi mudah, optimalisasi fintech, pembiayaan ekspor kepada pelaku UMKM berorientasi, serta pembiayaan dalam rantai bisnis penyediaan bahan pasokan.

“Strategic actions yang dilakukan adalah promosi dan insentif bagi UMKM teknologi,  penyerapan produk UMKM melalui belanja barang pemerintah dan BUMN dan UMKM sebagai penyedia produk BUMN, inkubator dalam peningkatan kualitas produk dan manajerial usaha, serta kemitraan dengan usaha besar,” ujar Hanung.