Bisa saja rupa SDM Indonesia 2045 seperti SDM pada zaman penjajahan: berpostur kecil dan bergizi buruk. Bonus demografi yang dielu-elukan dapat menjadi kutukan jika generasi ini banyak melahirkan SDM stunting.
Dosen Sejarah Kesehatan Universitas Indonesia, Agus Setiawan, Ph.D., menyatakan di acara Ngobras Historia bahwa “Satu kata untuk masa pendudukan Jepang: gizinya sangat buruk”. Masa kondisi SDM Indonesia mau dibawa mundur seperti era penjajahan?
Ancaman stunting ini menjadikannya salah satu fokus kebijakan sektor kesehatan nasional sejak tahun 2020. Penyelesaian stunting tentu menjadi tugas pokok negara dalam menciptakan kesejahteraan umum. Akan tetapi, masyarakat merupakan “penyokong dana” krusial bagi negara untuk menjalankan tugas tersebut melalui pajak. Pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat sadar posisi penting itu lalu berlomba untuk tertib pajak?
Stunting Semakin Akrab di Keseharian
Akhir tahun 2020, saya mulai melihat istilah stunting dari media sosial. Saya hanya membacanya sekilas. Saya pikir stunting hanya sekadar istilah anyar yang sebentar saja akan hilang. Belum lagi, saat itu stunting kalah popularitas dengan pandemi global, Covid-19. Stunting pun seakan seperti kafilah berlalu di masyarakat.
Semenjak Covid-19 menurun, fokus utama sektor kesehatan mulai mengarah pada isu lain, yakni stunting. Penggalakan ancaman stunting mulai berseliweran kembali di media sosial. Mata saya pun mulai memperhatikan batita di sekitar saya: di transportasi umum, di tempat rekreasi keluarga, atau di sepanjang jalan saat saya pulang kerja. Sekilas mereka memang terlihat normal, tetapi jika diperhatikan lebih saksama, tak jarang mereka bertubuh kurus dan kecil dibanding anak seusianya—walaupun tidak berarti semua anak berbadan kurus dan kecil mengalami stunting.
Kasus stunting di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI), stunting mengalami penurunan dari 21,6% pada tahun 2022 menjadi 21,5% pada tahun 2023. Angka tersebut masih lebih tinggi dari standar WHO (20%) dan target pemerintah pada tahun 2024 (14%).
Di kota-kota besar, kasus stunting mungkin tidak begitu kentara karena akses kesehatan, akses bantuan pemerintah, dan akses logistik lebih mudah dibandingkan dengan daerah pelosok Indonesia. Menurut SKI, wilayah dengan persentase stunting tertinggi adalah Papua Tengah (39,4%), Nusa Tenggara Timur (37,9%), dan Papua Pegunungan (37,3%). Angka tersebut menunjukkan hampir setengah populasi anak di daerah tersebut mengalami stunting. Jika saja saya tinggal di daerah tersebut, pastilah saya lebih sering menemui bayi dengan potensi stunting di perjalanan saat pulang kerja.
Aplikasi Pajak untuk Pencegahan Stunting
Tahun 2024, alokasi APBN untuk kesehatan adalah Rp187,5 triliun dengan prioritas penurunan stunting dan transformasi sistem kesehatan. Alokasi pajak untuk stunting ini dapat dimanfaatkan secara gratis oleh calon ibu, ibu hamil, remaja perempuan, dan balita.
Salah satu program pemerintah adalah “Intervensi Serentak Penanganan Stunting”. Melalui program ini, posyandu dan puskesmas diarahkan untuk menjadi gerbang penjagaan pertama yang mengedukasi dan memonitor calon ibu, ibu hamil, serta balita. Calon ibu dan ibu hamil bisa mendapatkan layanan prenatal care dan suplemen penunjang secara gratis.
