Mohon tunggu...
Clarisa Putri
Clarisa Putri Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Hidup

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pemukiman Kumuh yang Masih Menjadi Masalah

5 Oktober 2022   16:17 Diperbarui: 5 Oktober 2022   16:55 210
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Menurut penuturan yang disampaikan salah satu warga yang ada di Desa Mangli ini perwakilan dari desa ini sudah menyampaikan keinginan warga untuk pengadaan sumur bor di Desa Mangli, tetapi belum juga mendapatkan tanggapan dari pihak-pihak yang terkait. Diharapkan pihak terkait cepat merespon keluhan masyarakat tentang penyediaan air bersih ini demi mewujdkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup para masyarakatnya.

Yang ketiga terkait kriteria pemukiman kumuh yaitu Ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah yang menyebabkan tercemarnya lingkungan sekitar. Pada tahun 2021 di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan para warga setempat mengeluhkan bahwa pemukiman mereka tercemar oleh air limbah yang berasal dari limbah yang diduga berasal dari pabrik pembuatan sumpit yang ada di kawasan tersebut.

Para warga mengeluhkan selokan pertanian dan sumur yang tercemar oleh limbah sumpit. Air limbah yang berasal dari pabrik sumpit itu mengeluarkan tekstur berbusa yang hitam dan disertai oleh bau menyengat yang tidak enak. Limbah pabrik ini berdampak buruk bagi sektor pertanian yang ada di Desa Pekauman ini karena menyebabkan saluran air di area persawahan tersebut berubah menjadi hitam dan kekuningan.

Para warga tidak meminta pabrik sumpit itu ditutup. Tetapi, mereka berharap limbah pabrik tersebut dapat dikelola dengan baik. Karena, jika pencemaran lingkungan ini berlangsung terus menerus seperti ini bisa berdampak kepada kesehatan para masyarakat yang ada di kawasan tersebut.

Saat ini telah diadakan program kota tanpa kumuh atau biasa dikenal dengan KOTAKU yaitu merupakan salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Diharapkan program KOTAKU ini dapat berjalan baik di Kabupaten Bondowoso dan memberikan dampak yang memuaskan untuk membantu mengurangi persentasi pemukiman kumuh di Bondowoso

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun