APBN 2022 Surplus Rp 19,7 Triliun Hingga Februari 2022
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 kembali mencetak kinerja yang mumpuni di awal tahun 2022. Buktinya, APBN 2022 masih mencetak surplus Rp 19,7 triliun atau setara 0,11% Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Februari lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ini suatu pencapaian yang luar biasa. Pasalnya, ada pembalikan di mana pada periode sama tahun sebelumnya, kinerja APBN mencetak defisit Rp 63,3 triliun atau setara 0,37% PDB.
"Kalau kita melihat, situasi sekarang penerimaan kuat, meski memang belanja sedikit tertahan. Namun ini cukup bagus," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (28/3). Sri Mulyani kemudian memerinci, kinerja positif APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang tercatat Rp 302,4 triliun atau meningkat 37,7% yoy dari total pendapatan negara pada Februari 2022 yang sebesar RP 219,6 triliun.
Ini lebih tinggi dari capaian belanja negara hingga Februari 2022 yang sebesar Rp 282,7 triliun. Belanja negara ini pun terpantau menurun tipis 0,1% dari belanja per Februari 2021 yang mencapai Rp 282,9 triliun. Dengan kondisi pendapatan dan belanja negara tersebut, keseimbangan primer juga mencetak keuntungan Rp 61,7 triliun atau ada perbaikan hingga 366,1% yoy dari keseimbangan primer hingga Februari 2021 yang defisit Rp 22,9 triliun. Nah, dengan adanya surplus tersebut, realisasi pembiayaan anggaran mengalami penurunan sebesar 69,4% yoy, alias tercatat Rp 84,0 triliun atau lebih kecil dari Rp 274,8 triliun per Februari 2021. Dan oleh sebab itu, sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tercatat Rp 103,7 triliun.Â
Ini lebih tinggi dari capaian belanja negara hingga Februari 2022 yang sebesar Rp 282,7 triliun. Belanja negara ini pun terpantau menurun tipis 0,1% dari belanja per Februari 2021 yang mencapai Rp 282,9 triliun. Dengan kondisi pendapatan dan belanja negara tersebut, keseimbangan primer juga mencetak keuntungan Rp 61,7 triliun atau ada perbaikan hingga 366,1% yoy dari keseimbangan primer hingga Februari 2021 yang defisit Rp 22,9 triliun. Nah, dengan adanya surplus tersebut, realisasi pembiayaan anggaran mengalami penurunan sebesar 69,4% yoy, alias tercatat Rp 84,0 triliun atau lebih kecil dari Rp 274,8 triliun per Februari 2021. Dan oleh sebab itu, sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tercatat Rp 103,7 triliun.
Namun, Sri Mulyani tetap mengingatkan capaian anggaran ini masih belum menggambarkan keseluruhan tahun 2022. Perjalanan masih cukup panjang dan dinamis sehingga tetap harus mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. "Hanya tetap saja APBN sudah bekerja keras dengan baik untuk melindungi masyarakat terutama dari peningkatan harga komoditas dengan belanja subsidi dan tetap menjadi penarik pemulihan ekonomi," pungkas Sri Mulyani.
Penerimaan Pajak Hingga Februari 2022 Capai Rp 199,4 Triliun
Kinerja penerimaan pajak masih moncer hingga Februari 2022. Penerimaan pajak per Februari 2022 sudah mencapai Rp 199,4 triliun. Capaian ini meningkat 36,5% dan sudah mencakup 15,8% dari target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kinerja penerimaan pajak pada dua bulan pertama tahun ini ditopang oleh pemulihan ekonomi.
Ini terlihat dari PMI Manufaktur yang masih ekspansif, harga komoditas yang masih tinggi, juga kinerja ekspor dan impor yang masih baik," ujar Sri Mulyani dalam paparan APBN KiTa via video konferensi, Senin (28/3).
Sri Mulyani kemudian memerinci, penerimaan pajak tersebut bersumber dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp 110,2 triliun atau 17,4% dari target dalam APBN 2022. Kemudian, ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM sebesar Rp 74,2 triliun atau 13,4% dari target.
Penerimaan pajak juga datang dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya sebesar Rp 1,5 triliun atau 5,1% dari target serta PPh Migas sebesar Rp 13,5 triliun atau 28,6% dari target.
Namun, ia mengingatkan tak akan selamanya penerimaan pajak akan moncer. Terlebih, pertumbuhan penerimaan yang sangat tinggi pada awal tahun ini bisa jadi karena low-based effect.
Nah, normalisasi akan terjadi pada bulan-bulan berikutnya karena basis penerimaan di tahun 2021 terus meningkat hingga ke akhir tahun mendekati level pra pandemi.
Akan tetapi, dirinya terus berharap penerimaan pajak akan melanjutkan perbaikan sejalan dengan pemulihan ekonomi. Bahkan, dirinya akan terus mengoptimalkan potensi penerimaan dari kenaikan harga komoditas.
"Penerimaan tahun 2022 dan selanjutnya juga akan didukung implementasi UU HPP yang mendorong peningkatan kepatuhan dan keadilan serta perluasan basis penerimaan pajak," tandasnya.
