Pemulihan ekonomi hijau, secara singkat, adalah strategi pemulihan ekonomi yang sejalan dengan target iklim dan tujuan berkelanjutan; tidak lagi business as usual. Bentuk dan instrumen yang digunakan sangat beragam dan kontekstual. Prancis, misalnya, memberikan bantuan finansial pada Air France (maskapai nasional) dengan syarat penurunan emisi gas rumah kaca yang lebih ambisius (50% hingga 2030) dan pemanfaatan bahan bakar penerbangan dari energi terbarukan 2% sampai tahun yang sama. Pemerintah juga memberikan subsidi untuk kepemilikan kendaraan listrik dan percepatan pengembangan infrastruktur pengisian daya listrik. Brazil mengeluarkan obligasi hijau (green bonds) melalui bank nasional sebesar US$ 203 juta, memperpanjang program kredit hijau (green credit line) untuk petani dan penghasil biofuel, dan memberikan kredit panjang bunga sangat lunak untuk pengembangan energi terbarukan melalui bank pembangunan mereka (BNDES).
Indonesia belum banyak mengeluarkan kebijakan untuk pemulihan ekonomi hijau. Stimulus yang dikeluarkan khusus untuk sektor energi, misalnya diskon dan pembebasan biaya listrik, menyasar semua dan karena Indonesia masih bertumpu pada batu bara -- tidak memberikan dampak khususnya pada energi terbarukan. Insentif perpajakan diberikan untuk pengembang energi terbarukan (pengurangan pajak nilai tambah/VAT dan penghasilan), juga untuk kepemilikan kendaraan listrik. Vivid Economics mencatat bahwa keseluruhan stimulus pemulihan ekonomi Indonesia masih memiliki skor "negatif" karena dukungan untuk sektor yang beriorientasi hijau masih kalah dengan sektor non-hijau.
Momen pascapandemi dan kepresidenan G20 2022 ini sangat strategis untuk mendorong konsensus pemulihan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan nir-karbon dan ini pula yang mengerucut dalam pertemuan Sustainable Finance Working Group G20 di Bali beberapa waktu lalu. Gubernur Bank Indonesia menggarisbawahi upaya bersama negara-negara G20 untuk mengembangkan Sustainable Finance Instrument (SFI), termasuk identifikasi hambatan yang dihadapi banyak lembaga untuk mobilisasi investasi hijau. Dalam spektrum transisi energi yang luas, investasi hijau diperlukan untuk energi terbarukan, transportasi rendah karbon, hingga pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mendukung target net-zero emission (NZE) Indonesia. Dan jika berbicara tentang lembaga perbankan, peran mereka tentunya sangat penting untuk memberikan pendanaan berkelanjutan, baik itu menambah portfolio proyek hijau maupun mengurangi pendanaan untuk energi kotor. Bank plat merah di Indonesia pun mulai meningkatkan portfolio investasi hijau mereka. Bank Mandiri, misalnya, menyalurkan pembiayaan berkelanjutan hingga Rp 209 triliun (24,9% dari total kredit), dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor energi terbarukan. BNI juga tercatat memberikan pendanaan untuk badan usaha yang memasang panel surya skala megawatt untuk industri.
Instrumen kebijakan keuangan juga akan membantu lembaga keuangan baik bank maupun non-bank untuk mulai bergerak proaktif membiayai proyek hijau. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan (POJK 51/2017), dinilai meningkatkan minat dan jumlah investasi hijau di Indonesia berdasarkan survei pada 13 bank yang tergabung dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI). Ditambah dengan keluarnya Taksonomi Hijau 1.0 pada awal 2022 lalu, diharapkan sektor keuangan semakin progresif melakukan pembiayaan hijau, menerbitkan instrumen keuangan hijau, dan melakukan pelaporan yang lebih komprehensif.
Yang juga menarik, dalam survei yang sama, ditemukan juga bahwa pendanaan dari bank untuk sektor berkategori hijau masih berkisar di angka 27%, sedangkan mayoritas sisanya menyasar pembiayaan untuk UMKM non-hijau.
Dan kembalilah kita pada cerita Pak Kartono, Pak Mulyono, dan Desa Senenan.
Investasi Hijau, Pemulihan Ekonomi, dan Daya Saing Indonesia
Usaha dan bisnis mikro, kecil, dan menengah sangat terdampak oleh pandemi -- tak terkecuali mereka yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Melihat kondisi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan inisiatif baru yang menggabungkan energi terbarukan dengan pemulihan ekonomi. Konsep green economic recovery diadopsi dalam praktek implementatif, yaitu realokasi anggaran daerah untuk penyediaan panel surya (PLTS atap) bagi sentra UMKM. Beberapa sentra UMKM yang disasar adalah sentra industri logam, sentra industri rotan, dan sentra ukir relief.
Menurut Eni Lestari, Kepala Bidang Energi Baru dan Terbarukan, Dinas ESDM Jawa Tengah, program ini merupakan upaya untuk menunjukkan efek berganda pemanfaatan energi terbarukan dalam, berkontribusi pada pemulihan ekonomi pascapandemi. Pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, memiliki ruang untuk membuat program-program hijau yang inovatif dan menyasar sektor-sektor produktif. "Program ini bertujuan untuk membantu UMKM mengurangi biaya operasional penggunaan energi, karena mereka bisa berhemat dengan adanya panel surya," Eni menambahkan.
Pak Mulyono dan Pak Kartono merupakan anggota sentra UMKM yang menerima bantuan pemasangan panel surya di workshop ukir mereka. Dalam proses pembuatan relief, memang banyak diperlukan kerja manual dan bergantung pada keterampilan seniman. Di proses penyiapan panel kayu hingga siap diukir dan finishing untuk membuat hasilnya lebih halus atau berkilau, diperlukan alat-alat yang menggunakan listrik. Dengan adanya panel surya, biaya listrik untuk keperluan ini bisa berkurang signifikan, hingga 50% per bulan, apalagi banyak kegiatan operasional yang dilakukan di siang hari. Panel surya atau PLTS atap memang sesuai untuk usaha dan bisnis yang banyak melakukan aktivitas di siang hari sehingga listrik surya yang bisa dihasilkan bisa dimanfaatkan optimal.
"Kami sangat terbantu, Mbak. Penghematan biaya listrik itu bisa kami gunakan untuk keperluan operasional lain, juga untuk mikir strategi pemasaran supaya banyak yang laku," ujar Pak Mulyono.
