Hari Pertama Sekolah: Mendikbud vs Gubernur Jakarta

It is never easy to be policymakers. Saya kira Ahok pun punya sudut pandang yang sama dengan Sri Mulyani. Ketika menjadi aparatur (sipil) negara yang memang bertugas memberikan pelayanan publik, kepentingan publik adalah yang terutama. Ahok sepertinya tak mau ada yang tak mendapatkan pelayanan di puskesmas atau tak bisa membuat KTP di kelurahan karena petugas yang bersangkutan masuk terlambat, misalnya.

Dilema?

Karena saya bukan orang tua, bukan juga guru, apalagi gubernur; saya melihat dua pendapat berbeda mengenai #HariPertamaSekolah ini bisa disepakati bagaimana menyikapinya. Saya setuju bahwa interaksi orang tua dengan pelaku pendidikan di sekolah itu penting, dan salah satu caranya adalah dengan mengantar anak ke sekolah dan berkenalan dengan guru-gurunya. Ahok juga punya pendapat yang berdasar, bahwa mereka yang bekerja sebagai aparatur sipil negara hendaknya bekerja dengan maksimal, termasuk soal aturan jam kerja.

Mengantar anak ke sekolah hanyalah satu cara, ada banyak cara lain. Pun ketika orang tua tak bisa mengantar anak di #HariPertamaSekolah, orang tua bisa menyempatkan diri datang di lain waktu. Interaksi itu bisa dibangun dengan media komunikasi yang bermacam-macam pula. Mereka (terutama PNS) DKI Jakarta yang hendak mengantar anak ke sekolah di #HariPertamaSekolah, bisa ambil cuti (Ahok tidak melarang cuti kan ya? Hihi). Pergantian tugas bisa juga dilakukan, sepanjang tidak mengganggu kinerja. Cara menyikapinya tidak hanya satu, bisa macam-macam dan bisa dipikirkan.

Saya malah berpikir soal macet. Tahu sendiri semua sekarang menggunakan kendaraan. Jika semua anak diantar orang tuanya, cem mana itu jalan depan sekolah?

Atau jangan-jangan Ahok melarang PNS DKI mengantar anaknya supaya jalanan Jakarta tidak bertambah bikin stress?

XOXO,

Citra