Menurut Weber, Birokrasi adalah suatu sistem organisasi yang didasarkan pada prinsip formalisasi aturan, struktur, dan proses dalam organisasi. Kemudian berkaitan dengan pengertian birokrasi pemerintahan, Ismail (2009:56) mengatakan bahwa birokrasi pemerintah merupakan garda paling depan untuk pelayanan umum kepada masyarakat. Selanjutnya masih menurut Ismail bahwa dalam memberikan pelayanan umum, birokrasi pemerintah dituntut lebih efektif, efisen sehingga akan nampak mementingkan kualitas pelayanan.
Birokrasi memiliki peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan menyelenggarakan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Namun, birokrasi kerap mendapat sorotan negatif karena dianggap terlalu lamban, penuh prosedur berbelit, kaku, dan kurang responsif terhadap aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap birokrasi dan pemerintah.
Birokrasi dikatakan berfungsi dengan baik jika mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Indikator pelayanan berkualitas antara lain proses yang cepat, biaya ringan, produk layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Jika hal ini dapat dipenuhi oleh birokrasi, maka masyarakat akan merasa puas dan percaya bahwa pemerintah hadir untuk melayani dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang mereka hadapi.
Sebaliknya, birokrasi yang buruk ditandai dengan proses pelayanan yang berbelit-belit, lambat, dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kondisi ini tentu akan menimbulkan ketidakpuasan publik dan menurunkan tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Masyarakat akan meragukan komitmen dan kapabilitas birokrasi untuk dapat menjalankan fungsi pelayanannya dengan baik.
Birokrasi dan kepercayaan publik memiliki hubungan yang sangat erat. Birokrasi yang berfungsi dengan baik akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, birokrasi yang buruk justru akan menurunkan tingkat kepercayaan publik secara signifikan.
Padahal, kepercayaan publik sangat penting dalam membangun sistem pemerintahan yang baik. Kepercayaan publik mendorong partisipasi warga dalam berbagai program dan kegiatan pemerintah. Selain itu, kepercayaan publik juga meningkatkan kepatuhan dan ketaatan warga terhadap berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.
Tanpa kepercayaan publik yang memadai, legitimasi dan efektivitas pemerintahan akan sulit tercapai. Bahkan potensi munculnya krisis kepercayaan terhadap sistem politik juga meningkat. Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan publik harus menjadi prioritas utama.
Kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi adalah dengan membangun birokrasi yang responsif. Birokrasi responsif memiliki ciri-ciri tanggap terhadap aspirasi masyarakat, cepat merespons setiap masukan dan kritik dari publik, serta terus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Birokrasi yang responsif membantu menciptakan hubungan saling percaya antara pemerintah dan masyarakatnya. Responsifitas ini memungkinkan birokrasi untuk merespons tuntutan, perubahan, serta kebutuhan masyarakat dengan segera dan tepat. Hal ini tidak hanya menciptakan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, tetapi juga membangun hubungan yang lebih solid dan saling mendukung antara pemerintah dan rakyat.
Birokrasi yang responsif adalah kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Tanggapan yang cepat dan tepat terhadap kebutuhan masyarakat, bersama dengan komunikasi yang transparan, membentuk fondasi yang kokoh bagi hubungan yang harmonis antara birokrasi dan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi responsif menjadi penting untuk memastikan bahwa birokrasi berfungsi secara efisien, efektif, dan profesional dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan efektif dan menjadi suatu hal yang penting dalam memperkuat keterpercayaan.
Penulis:
