APBN dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat 2022

Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut postur APBN. 

Setelah mengenal tentang APBN selanjutnya akan membahas tentang hubungan APBN dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat di tahun 2022, seperti yang diketahui di tahun ini masih termasuk tahun pandemi COVID-19 dan di tahun ini merupakan memanas nya perang antara negara Rusia dan Ukraina. lalu apa saja yang di lakukan pemerintah dalam APBN nya agar pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakatnya?

dilansir dari web resmi pemerintah yaitu Kementrian Keuangan Republik Indonesia pemerintah melakukan upaya nya dalam APBN.

Seperti :

1. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 akan melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi reformasi struktural. Menurutnya, pandemi Covid-19 masih menjadi faktor yang mempengaruhi desain APBN tahun 2022. 
2. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan III 2021 dalam kondisi normal seiring penurunan signifikan kasus Covid-19. 
3. Pemulihan ekonomi global berlanjut, namun menghadapi risiko terjadinya gelombang baru Covid-19 dan global supply disruption. 
4. OJK terus mendorong transformasi digital sektor jasa keuangan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. 
5. APBN 2022 anggaran pemulihan ekonomi disederhanakan menjadi tiga kelompok kegiatan, yaitu kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi. 
6. Menjaga daya beli masyarakat ini adalah dengan melakukan intervensi harga dalam bentuk subsidi atau juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu.
7. Penguatan Desentralisasi Fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.
8. melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
9. Kebijakan Pemerintah untuk menyesuaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% per 1 April 2022 diiringi dengan pemberian fasilitas dan insentif serta penyesuaian dari sisi perpajakan lainnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
10. penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atas penghasilan kena pajak Rp50-60 juta dari 15% menjadi 5%. Hal ini dikarenakan, UU HPP menyesuaikan pengenaan tarif 5% yang diperlebar untuk penghasilan kena pajak hingga Rp60 juta dari yang berdasarkan UU sebelumnya hanya sampai Rp50 juta.

Ini beberapa upaya yang di lakukan oleh pemerintah sisa nya bisa di lihat di website resmi  Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 

Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menjalan APBN 2021 dengan baik dan lancar untuk tujuan bersama Indonesia yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat 2022, Berbagai kebijakan pemerintah diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi, khususnya dalam melindungi kelompok miskin dan rentan serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk dalam kebijakan reformasi perpajakan yang adil. 

Referensi

• Penetapan APBN
• Tujuan APBN