Papoea Vrijwilligers Korps (Pvk) 1961-1962

[caption caption="Papoea Vrijwilligers Korps (PVK) di Markasnya di Manokwari"][/caption]Sebelum menyerahkan Papua (atau irian Barat atau Nederlands Nieuw Guinea, NNG) kepada Republik Indonesia, pemerintah kolonial Belanda di sana sempat membentuk pasukan beranggotakan pribumi Papua, yang disebut PAPOEA VRIJWILLIGERS KORPS (PVK, Korps Sukarelawan Papua). PVKresmi dibentuk pada 21 Februari 1961. Tujuannya untuk membantu mempertahankan koloni NNG dari infiltrasi pasukan Indonesia (operasi Trikora). Pembentukannya sebenarnya telah direkomendasikan oleh Pemerintah Belanda pada Desember 1959, namun lebih berperan sebagai polisi semi-militer (semi-military police), ketimbang militer sepenuhnya (full combat military unit).

DASAR PEMBENTUKANNYA

Pembentukannya sebenarnya lebih bernuansa politis, menunjukkan adanya dukungan pribumi Papua akan pendudukan Belanda atas koloni NNG tersebut dan masuk dalam program 10 tahun kabinet PM De Quay. Motif militer hanya jadi pertimbangan kedua, karena Belanda ingin mempercepat pembentukan negara Papua dan menghindari perebutan oleh Indonesia. Anggota PVK bertugas berpatroli di hutan2 dan rawa2 tropis di Papua, yg sehari2 merupakan tempat mereka tinggal, sehingga meringankan beban pasukan Belanda (KL dan KM) dalam bergerilya.

SEJARAH PEMBENTUKANNYA DAN USIANYA YG SINGKAT

[caption caption="Papoea Vrijwilligers Korps (PVK)"]

[/caption]PVK bisa dianggap sebagai kelanjutan (tidak langsung) dari Papoea Batallion dari KL yg bertempur di pihak Sekutu selama Perang Dunia II dan telah dibubarkan pada tahun 1948 (perlu rujukan lebih lanjut). Pada saat penyerahan kedaulatan Indonesia tahun 1949, koloni NNG dipertahankan oleh 2 peleton KNIL, 1 peleton Nieuw Guinea Army dan 2 peleton sukarelawan Papua di bawah komando Mayoor John Eechoud. Prajurit2 Papua yg kembali dari front Pasifik digabungkan menjadi 2 peleton, membentuk kompi berkekuatan 142 orang.

Mereka terlatih untuk melakukan operasi gerilya (hit and run), sementara pasukan KNIL terbiasa bertempur konvensional. Sebelum PD 2, batalyon Papua beranggotakan lebih dari 1000 orang, namun pada tahun 1949 hanya tersisa sekitar 100-150 orang saja. Pasukan ini resmi dibubarkan pada akhir 1955. Selanjutnya, dalam rangka penegakan hukum, dibentuk Algemene Politie, bersenjatakan 150 senapan carabine peninggalan KNIL. Namun sejak tahun 1960, korps kepolisian tersebut mendapat tambahan persenjataan seperti senapan Mauser dan senapan mesin Uzi.

Pada Maret 1959, Gubernur koloni NNG, Peter Palattel, merekomendasikan pembentukan PVK, namun baru mendapat persetujuan dari Ratu Juliana dengan terbitnya Dekrit Kerajaan pada Februari 1961. Rekrutmen dimulai pada September 1961 dan mendapat respons luarbiasa besar dari pribumi Papua, dimana jumlah pendaftar melebihi lowongan prajurit yg tersedia. Ribuan orang antri mendaftar di depan kantor polisi di Hollandia, sementara hanya 30 orang saja yg akan direkrut di sana.

Anggota PVK berasal dari berbagai suku di Papua, namun karena ibukota koloni NNG terletak di Manokwari, mayoritas anggotanya berasal dari Suku Arfak (penduduk lokal Manokwari) dan Suku Biak. Pimpinannya adalah seorang perwira marinir Belanda, Kolonel W.A. van Heuven.
[caption caption="Logo PVK"]

[/caption]Emblemnya berupa burung kasuari, dan mottonya Persevero (Saya Bertahan). PVK dipersenjatai senapan infantri ringan dan berseragam khaki dengan topi rimba berhiaskan emblem PVK dan bulu burung kasuari.

Total 200 orang direkrut dan mulai berlatih militer pada 1 Nopember 1961 di berbagai kota. Kebanyakan dipersiapkan sebagai perintis angkatan bersenjata di bakal negara boneka Papua yg akan segera dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Namun kelanjutannya dihentikan sejak tercapainya perjanjian New York 5 Agustus 1962, yg menyetujui gencatan senjata dan pengalihan pemerintahan atas koloni NNG kepada PBB.

PBB membentuk UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) yg bertugas mengelola pemerintahan sementara di bekas koloni ini sampai diserahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. PVK diserahkan komandonya kepada UNTEA pada Oktober 1962 dan kemudian dibubarkan setelah koloni NNG resmi diambil alih oleh Indonesia pada 1 Mei 1963.

KETERKAITAN DENGAN OPM

[caption caption="Mobilisasi PVK ke kota-kota Utama di Nederlands Nieuw Guinea"]

[/caption]Berawal dari penolakan mantan anggota PVK dari suku Arfak dan Biak untuk demobilisasi dalam rangka penyerahan kekuasaan dari Kerajaan Belanda kepada RI pada 1 Mei 1963. Ditambah adanya penahanan orang-orang suku Arfak yang mengeluh ke penguasa setempat karena pengangguran yang tinggi serta kekurangan pangan di kalangan suku itu (Ukur dan Cooley, 1977: 287; Osborne, 1985: 35-36; Sjamsuddin, 1989: 96-97; Whitaker, 1990: 51).

Demobilisasi di sini berarti pelucutan senjata dan pengembalian mantan anggota PVK menjadi rakyat sipil. Tidak spt KNIL yg diserap ke dalam APRIS kemudian TNI. PVK dibubarkan begitu saja. Akibatnya terjadi kekecewaan dari mereka, ditambah ketidakpuasan dgn kondisi politik yg tidak menentu menjelang Penentuan Pendapat Rakjat (PEPERA), dimana ada 2 kubu pro dan kontra pengintegrasian Papua/Irian ke dalam NKRI. Alhasil, pada 28 Januari 1965, sekelompok orang2 suku Arfak yg dimotori dan dipimpin oleh mantan anggota PVK melakukan penyerangan terhadap markas pasukan TNI dari Batalyon 751/Brawijaya di Manokwari hingga tiga orang anggota TNI terbunuh.

Selanjutnya di Sanggeng, Manokwari pada Februari 1965, berlangsung pertemuan yg dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat di Kota Manokwari, seperti kepala suku Arfak, Lodwik Mandacan, Barent Mandacan, Kepala Kepolisian Papua Mr. John Jambuani, mantan Komandan PVK Mr. Permenas Ferry Awom dan beberapa anggota PVK-Polisi Papua dan Angkatan Laut Papoea seperti : Benyamin Anari, Terianus Aronggear, Mr. Marani, Fred Ajoi, Jimmy Wambrau, dan lain-lain. Pertemuan ini mencetuskan diproklamirkannya OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Sumber:
1. Wikipedia
2. Youtube
3. Mabin Sirok Wengnga "Melanesia"
4. Legermuseum