Situs Kumitir, Jejak Arkeologinya Menyingkap Tabir Ibu Kota Majapahit

Candi-candi yang merupakan peninggalan Majapahit antara lain: Penataran (Blitar), Surawana (Pare), Tegowangi (Pare), Bajang ratu (Majakerta), Tikus (Majakerta), Brahu (Majakerta), Sukuh dan Cetho (Karanganyar,Jateng),dll.

Kumpulan dokumentasi penulis 2010.Dokpri

Seperti diuraikan di atas, selain candi dan karya sastra, Majapahit juga meninggalkan bukti sejarah tertulis lain yaitu prasasti. Setidaknya terdapat beberapa prasasti yang menjelaskan tentang Majapahit. Prasati tersebut antara lain: prasasti Canggu, prasasti Waringin Pitu, prasasti Biluluk I,II, dan III, prasasti Parung, prasasti Sukamerta, prasasti Kudadu, prasasti Prapancasarapura, prasasti Balawi, dan prasasti Karang Bogem. Tidak kalah pentingnya peninggalan Majapahit yang juga menarik adalah "segaran".

Kolam besar peninggalan Majapahit yang disebut "segaran" berada di wilayah Trowulan. Kenangan tahun 2010.Dokpri

Berdasar beberapa bentuk peninggalan tersebut, upaya mengungkap sejarah keberadaanya mempunyai sumber yang lebih lengkap dibanding kerajaan Hindu Budha di Jawa Tengah. Candi, Prasasti, Kitab Sastra adalah dokumen dan benda purbakala yang dapat menjadi sumber untuk mengungkap keberadaan Majapahit. Terakhir sejak tahun 2019 ditemukan Situs Kumitir. Situs ini diduga sebagai bekas ibukota kerajaan Majapahit. Situs inilah yang diharapkan dapat mennyingkap jejak kebesaran Majapahit yang pernah membangun visi terwujudnya Nusantara ke-II ketika diperintah raja Hayam Wuruk dan patih Gajah Mada.

Hamparan batu bata merah bukti adanya jejak kebesaran Majapahit di Situs Kumitir.Dokpri

Struktur Pemerintahan

Sebagai kerajaan besar, Majapahit juga mempunyai struktur pemerintahan yang tertata rapi dan dianggap mampu menggerakkan roda pemerintahan secara maksimal. Raja merupakan pucuk pimpinan yang mengendalikan semua aspek pemerintahan dari pusat sampai daerah. Seperti tradisi yang telah berkembang sejak masa Mataram Kuno (periode Jawa Tengah), raja adalah penjelmaan dewa yang harus disembah dan ditaati perintahnya oleh semua pejabat dan rakyatnya.

Dibawah raja ada Rakyan Mahamantri Katrini yang terdiri dari tiga yaitu Rakyan Mahamantri I Hino, Rakyan Mahamantri I Halu, dan Rakyan Mahamantri I Sirikan. Ketiga pejabat ini yang mempunyai kedudukan tinggi adalah Rakyan Mahamntri I Hino. Sebab berhubungan langsung dengan raja. Biasanya jabatan ini diisi oleh putra mahkota (anak raja dari istri permaisuri). Anak raja yang berasal dari istri selir dan anak-anak saudara raja bisasanya menududuki Rakyan Mahamantri I Halu dan Rakyan Mahamanti I Sirikan.

Selain ketiga pejabat tersebut, di bawah raja ada Dewan Saptaprabu yang bertugas memberikan pertimbangan kepada raja dalam mengambil keputusan penting dan strategis. Anggotanya adalah sanak saudara raja. Sebagai pelaksana pemerintahan adalah Dewan Menteri yang disebut Rakyan mantri ri Pakirakiran. Dewan Menteri terdiri dari lima orang yaitu Rakyan Mapatih (Patih Hamangkubumi), Rakyan Tumenggung, Rakyan Demung, Rakyan Rangga, dan Rakyan Kanuruhan. Kelima pejabat ini disebut dengan Sang Panca ring Wilwatikta. Unsur paling penting dari kelima menteri tersebut adalah rakyan mapatih (patih hamangkubumi). (Sartono Kartodirdjo,1975:280).

Selain para pejabat di atas terdapat juga pejabat yang mengurusi agama yang disebut Dharmadyaksa. Pejabat ini terbagi dalam dua jabatan yaitu Dharmadyakya ring Kasaiwan yang betugas mengurusi agama Siwa, dan Dharmadyaksa ring Kasogatan yang bertuga mengurusi agama Budha. Dalam menjalankan tugasnya, Dharmadyaksa dibantu oleh pejabat keagamaaan yang disebut dengan Dharmma upapatti yang jumlahnya cukup banyak. Menurut Sartono Kartodirjo,1975:281 biasanya di Majapahit hanya disebut tujuh pejabat upapatti (sang Upapatti Sapta) yaitu sang Pamget in Tirwan, Kandamuhi, Manghuri, Pamwatan, Jambi, Kandangan Rare dan Kandangan Atuha. Sayang ketujuh pejabat keagamaan tadi tidak dijelaskan tugas pokoknya, apakah mengurusi agama Siwa atau Budha atau keduanya.

Hirarki pemerintahan paling bawah adalah raja daerah. Mereka juga mempunyai wewenang mengangkat para pejabat daerah sesuai dengan kebutuhan. Namun penulis belum menemukan, nama atau sebutan pada raja daerah tersebut, termasuk pemerintahan di tingkat desa. Seperti diuraikan pada artikel-artikel Mataram Kuna periode Jawa Tengah, setelah raja ada pejabat di bawahnya yang disebut rakai yang membawai wilayahnya yang disebut watak. Pemerintah terbawah ada di tingkat wanua yang dimpimpin oleh seorang rama.  Jabatan yang sama dengan periode Mataram Kuna Jawa Tengah hanya pada tingkat I hino, I halu dan I sirikan. Selebihnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan kerajaan Majapahit. Mungkin saja sudah terwakili oleh kekuasaan lima Menteri yang tergabung dalam Pancaring Wilwatikta.

Gambaran Ibu Kota Majapahit