Berdasar pada prasasti Canggal 732 M, diperoleh penjelasan bahwa di Jawa (Yawadwipa) mula-mula diperintah oleh raja Sanna. Ia memerintah dengan arif dan bijaksana dalam waktu yang lama. Dalam memerintah seolah-olah ia seperti bapak sedang mendidik anaknya. Penggantinya adalah raja Sanjaya anak Sannaha yaitu saudara perempuan Sanna. (Sartono Kartodirdjo,dkk., 1975:82-83).
Informasi prasasti Canggal (732 M) memberikan gambaran bahwa di Magelang mulai ada pemerintahan (kerajaan) pada abad 8 M. Kerajaan dipimpin oleh Sanjaya anak Sannaha (saudara perempuan) Sanna. Dengan demikian belum dapat dijelaskan bahwa pada abad V M/6 M/7 M di Magelang sudah ada sistem kerajaan. Namun berdasar prasasti tersebut dapat diketahui bahwa sebelum Sanjaya memerintah, di Magelang sudah terjadi proses "penghinduan" dalam waktu yang relatif lama.Â
Siapakah yang memerintahkan penulisan prasasti Tukmas?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu mengetahui siapa yang sedang berkuasa atau memerintah Magelang pada abad V M/6 M/7 M. Setelah diketahui jawabanya, maka akan diketahui (diintepretasi) siapa yang memerintahkan penulisan prasasti Tukmas. Mengapa? Sebab penulisan prasasti dalam tradisi Hindu (khususnya), adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Siapa saja yang berhak memerintahkan penulisan prasasti? Dalam tradisi kerajaan Mataram Hindu, orang-orang yang berhak mengeluarkan prasasti adalah raja, putra raja, penguasa wilayah "watak" serta brahmana (Maziyah,2018:187-188). Seorang "rakai/samgat (pemimpin watak)" maupun brahmana ketika memerintahkan penulisan prasasti tentu juga harus seizin raja. Atau setidaknya memberitahukan kepada raja. Â
Untuk mengetahui sistem politik (pemerintahan) di Magelang abad V M/6 M/7 M perlu kiranya ditelusuri tentang struktur pemerintahan yang diterapkan pada masa itu. Namun kita hanya memperoleh data tentang struktur pemerintahan masa Mataram Hindu. Â Adapun Struktur pemerintahan pada pemerintahan Mataram Hindu di Indonesia diterapkan sistem atau hirarki sebagai berikut:
Berdasar gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa wilayah tertinggi adalah kerajaan dengan raja sebagai penguasanya. Sistem kerajaan terdiri dari beberapa wilayah yang disebut "watak" yang masing-masing wilayah dikepalai oleh seorang yang bergelar "rakai/Samgat". Masing-masing wilayah "watak" terdiri dari wilayah di bawahnya yang disebut "wanua". Masing-masing wilayah ini dipimpin pejabat wanua yang disebut dengan "rama". Wanua merupakan wilayah yang paling kecil dalam suatu wilayah kerajaan. Wanua bisa terdiri beberapa desa atau cukup satu desa saja.
Seperti diuraikan di atas, bahwa berdasar prasasti Canggal (732 M), pada abad 5 M/6 M/7 M belum memungkinkan (belum ada) kerajaan di Magelang. Oleh sebab itu berdasar data di atas, penguasa yang memerintahkan menuliskan prasasti bukanlah raja (Magelang?). Sehingga yang paling memungkinkan adalah seorang "rakai/samgat" maupun brahmana. Bisa saja Magelang (pada umumnya) saat itu sebagai wilayah "watak" yang dipimpin oleh seorang "Rakai/Samgat". Dusun Dakawu dan sekitarnya bisa saja berstatus sebagai "wanua" yang dipimpin oleh seorang "rama". Sekali lagi tidak logis apabila prasasti Tukmas ditulis di wilayah tersebut, di sekitarnya masih belum ditempati oleh masyarakat. Maka sangat mungkin saat itu di Dakawu dan sekitarnya secara sosial sudah mempunyai suatu kelompok sosial atau masyarakat.
Namun seperti diuaraikan di atas, pejabat di bawah raja maupun brahmana yang memerintahkan penulisan prasasti juga harus seizin raja (diberitahukan kepada raja). Maka pertanyaan lebih lanjut adalah siapa raja yang memberikan izin atau diberitahu bahkan yang memerintah untuk penulisan prasasti Tukmas?
Berdasar perkiraan tahun dituliskannya prasasti Tukmas, apabila raja dimaksud adalah raja Mataram Kuno; sepertinya tidak mungkin. Sebab berdasar prasasti tertua kerajaan Mataram Hindu (Canggal) pada tahun 732 M. Sedangkan perkiraan angka tahun prasasti Tukmas abad V M (Sartono Kartodirdjo,dkk), dan abad VI M sampai VII M (Balai Purbakala dan Cagar Budaya Jawa Tengah). Maka tahun penulisan prasasti Tukmas jauh lebih tua dibanding prasasti Canggal.
Adakah hubungan wilayah pemerintahan Magelang dengan Kerajaan Kalingga?
