Simak pembahasan berikut, baru-baru ini keluar peraturan baru yaitu PMK No.68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Pengenaan tarif pajak resmi diberlakukan mulai 1 Mei 2022.
"Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kesederhanaan, dan kemudahan administrasi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas perdagangan aset kripto, perlu mengatur ketentuan mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto," tulis Sri Mulyani dalam poin pertimbangan PMK No.68/PMK.03/2022, dikutip pada Selasa (5/4/2022).
Sebelumnya kita harus tau dulu apa Aset Kripto itu. Aset Kripto yaitu representasi digital dari nilai yang dapat diperdagangkan secara digital, atau ditransfer, dan dapat digunakan untuk tujuan pembayaran atau investasi.
Mungkin muncul beberapa opini yang menggiring masyarakat berfikir seperti "Akankah Indonesia menggunakan Aset Kripto sebagai alat pembayaran?" "Apa kripto sebuah uang?" Mari kita bahas satu persatu. Kripto bukan uang, sesuai dengan peraturan Pasal 3 ayat (1) huruf a PBI No. 19/12/PBI/2017 dan Press Conference BI No.16/6/Dkom, 2014 yaitu Virtual currency (mata uang virtual), Bitcoin dan Crypto currency lainnya bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Jadi Aset kripto merupakan sebuah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital dari sistem blockchain dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan sehingga masuk kategori Komoditi dalam UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Bursa Komoditi. Aset kripto yang telah berkembang luas dimasyarakat merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
Dapat disimpulkan, Kripto bukan mata uang tetapi merupakan barang berupa hak dan kepentingan lainnya yang berbentuk digital. Oleh karena itu, PPN memandangnya sebagai Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
Pasal 5 ayat (1) PMK No.68/PMK.03/2022
"Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipungut dan disetor dengan besaran tertentu."
Pasal 5 ayat (2) PMK No.68/PMK.03/2022
"Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:Â
