Mohon tunggu...
Cindy Claudia Oktaviana
Cindy Claudia Oktaviana Mohon Tunggu... Administrasi - UNIVERSITAS DIAN NUSANTARA

Cindy Claudia Oktaviana Nim 121211005 jurusan akuntansi fakultas ekonomi bisnis dan ilmu sosial mata kuliah pengukuran kinerja sektor publik nama dosen : Prof. Dr. Apollo Daito, M. Si. Ak

Selanjutnya

Tutup

Ruang Kelas

Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders

6 Desember 2024   22:25 Diperbarui: 6 Desember 2024   22:40 22
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

3. Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan juga berperan penting dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Ketika sistem keuangan daerah terstruktur dengan baik, dan ada kontrol serta pengawasan yang efektif, pemerintah akan lebih mampu menjalankan kebijakan dan program-program pembangunan dengan lebih efisien.

IV. How: Bagaimana Mencapai Transparansi dan Akuntabilitas?

1. Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Terstandarisasi

Salah satu langkah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas adalah penerapan sistem pengelolaan keuangan yang terstandarisasi. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat dengan mudah merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan anggaran kepada publik. Sistem ini juga akan mempermudah pengawasan oleh pihak eksternal, seperti auditor negara dan lembaga pengawas lainnya.

2. Penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Kapasitas pengawasan internal harus diperkuat agar pemerintah daerah dapat lebih bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran. APIP perlu dilibatkan dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa APIP memiliki wewenang yang cukup untuk melakukan audit dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

3. Meningkatkan Partisipasi Publik

Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas adalah dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran. Pemerintah daerah dapat mengadakan forum atau musyawarah yang melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam menyusun prioritas anggaran. Dengan demikian, masyarakat akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan dana publik dan merasa lebih terlibat dalam proses pembangunan.

4. Memanfaatkan Teknologi untuk Meningkatkan Transparansi

Penggunaan teknologi informasi juga dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah bisa memanfaatkan platform digital untuk mengumumkan anggaran, laporan keuangan, dan kegiatan pembangunan lainnya kepada publik. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah, dan pengelolaan keuangan daerah dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat dan pihak berwenang.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ruang Kelas Selengkapnya
Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun