METODE PENELITIANÂ
Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan-Badan pada pemda Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut public-stakeholders internal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pengusaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan atau Yayasan, dan wartawan di Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai publicstakeholders eksternal (Nugraha, 2007).
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan sampel yang refresentatif (Sugiyono, 2010). Adapun pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:Â
1. Sampel yang diambil berasal dari publicstakeholders internal adalah kepala dinas/ badan, kasubag keuangan dan auditor inspektorat pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur dengan pertimbangan bahwa sampel yang dipilih ini pejabat terkait yang memahami dan bertanggungjawab atas penyajian dan ketersediaan laporan keuangan daerah. Jumlah sampel yang diambil 83 orang terdiri dari 30 kepala SKPD/Badan, 30 Kasubag keuangan, dan 23 auditor Inspektorat pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur.Â
2. Sampel dari public-stakeholders eksternal sejumlah 150 orang yang terdiri dari 50 anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, aktivis LSM dan Yayasan sebanyak 35 orang dan Wartawan sebanyak 35 orang merupakan pengguna informasi keuangan daerah. Pengusaha sejumlah 30 orang adalah pembayar pajak/retribusi yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah,
III. Why: Mengapa Topik Ini Penting?
1. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan Publik
Kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat bergantung pada seberapa terbuka pemerintah dalam melaporkan penggunaan anggaran. Dalam sistem pemerintahan yang baik, transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau setiap aliran dana yang keluar dan masuk. Dengan adanya pengawasan yang jelas, masyarakat akan merasa lebih yakin bahwa pemerintah daerah bertindak untuk kepentingan mereka. Transparansi ini, pada gilirannya, membangun hubungan yang saling menghargai antara pemerintah dan masyarakat.
Kepercayaan publik yang tinggi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah daerah bekerja secara jujur dan terbuka, mereka akan lebih cenderung untuk mendukung kebijakan pemerintah dan terlibat dalam berbagai program pembangunan.
2. Pengaruh terhadap Investasi dan Pembangunan Ekonomi Daerah
Selain kepercayaan publik, transparansi dan akuntabilitas juga mempengaruhi daya tarik investasi di daerah. Investor cenderung tertarik untuk berinvestasi di daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kejelasan penggunaan anggaran dan alokasi dana pembangunan memberikan kepastian hukum dan bisnis bagi investor. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang transparan berkontribusi pada perkembangan ekonomi yang lebih cepat dan stabil.
