Jika diterjemahkan secara bebas, reshuffle hanyalah merupakan suatu perubahan susunan atau mengocok kembali sesuatu yang pernah terbentuk. Dengan demikian, issue reshuffle kabinet yang sedang mengemuka bukanlah sesuatu yang mahal , pelik dan harus menjadi heboh.
Mengenai reshuffle, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama bahkan sudah berkali-kali mereshuffle kabinetnya (para Kepala Dinas), yang bertindak selaku pembantu kinerja Gubernur. Ahok, yang dikenal sebagai pejabat yang tegas trengginas itu tak segan-segan merombak dan atau mengganti para Kepala Dinas yang dianggap majal, tak kredibel dan tak memiliki integritas.
Adalah hak seorang pimpinan, apakah itu Presiden, Gubernur, atau Direksi sebuah perusahaan, untuk merombak jabatan orang-orang yang dipimpinnya manakala terjadi ketidaksesuaian dalam hal pencapaian suatu target. Lebih cepat lebih baik, sebab segala sesuatu yang dianggap statis diharapkan dapat segera berubah menjadi dinamis.
Bagaimana dengan issue reshuffle Kabinet Kerja Jokowi?
Hasil survei yang  berkorelasi dengan himbauan masyarakat agar Jokowi merombak Kabinet, sesungguhnya sudah berlangsung lama. Sementara,  Jokowi akan selalu menjawab:
"Kinerja para menteri selalu dievaluasi!"
Lantas, siapa saja yang perlu direshuffle?
Kita serahkan saja kepada yang empunya hak. Akan tetapi, setidaknya publik punya referensi, kriteria seperti apa yang masuk ke dalam kategori Menteri yang perlu direshuffle. Referensi itu antara lain:
- Menteri yang tampak gagap, loyo serta tak memiliki visi yang jelas.
- Menteri yang tak tahu harus berbuat apa ketika rakyat berteriak kesulitan air bersih demi memenuhi hajat hidupnya.
- Menteri yang lebih memilih untuk memberikan bebas visa kepada turis dari pada menggali potensi wisata atau mengembangkannya.
