Lantas, bagaimana dengan pemerintahan yang baru (Jokowi-JK) bila ternyata kenaikan harga BBM bersubsidi juga mengalami kendala?
Apa boleh buat! Jokowi harus menunda sementara, program-program unggulannya seperti KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan sebaiknya Jokowi mempersiapkan sarana untuk pengalihan penggunaan BBM ke BBG.
Selain itu, Jokowi harus merombak sistem pembelian BBM yang dilakukan selama ini (melalui pihak ketiga atau broker), dengan sistem pembelian secara langsung ke negara produsen, sehingga dapat menekan harga BBM seefisien mungkin.
- Selamat malam Indonesia!
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!