Dengan kata lain tenaga manusia akan berkurang apabila tidak memiliki skill yang lebih. Revolusi industry 4.0 tidak bisa dilepaskan dengan teknologi informasi yang semakin hari semakin canggih juga. Misalnya, untuk lapor pajak sekarang masyarakat umum tidak perlu antri ke kantor pajak cukup dengan lapor online sehingga menghemat kertas (paperless), waktu, biaya dan tentunya tanpa perlu mengantri dengan birokrasi yang terkadang menyulitkan. Pemerintah harus memahami betapa pentingnya pengembangan perekonomian digital di masa mendatang, sehingga pemerintah terus bekerja memberikan dukungan munculnya inovasi dan pengembangan teknologi untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Negara kita.
Kita semua tahu bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai menggiring kita ke arah revolusi industry 4.0 yang berbasis teknologi dan komputer namun hal tersebut tidak selalu diiringi dengan sumber daya manusia yang memadahi. Adanya pergerseran ke revolusi industry membawa dampak positif maupun negative. Dampak positifnya bisa dirasakan semua pihak dalam jangka panjang, pemilik industry merasa sangat diuntungkan salah satunya biaya produksi lebih efisien sehingga keuntungan bisa maksimal.
Di kota-kota besar seperti kota metropolitan di Jakarta hal tersebut coba mulai diterapkan namun terkadang mulai timbul dampak negative yang tidak kita sadari secara langsung. Industri yang memperkerjakan karyawan yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan orang apabila mulai dikembangkan ke industry yang berbasis teknologi (mesin dan robot) akan menimbulkan dampak buruk yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak secara masal.
PHK masal inilah yang akan berdampak pada meningkatkan angka pengangguran, angka kemiskinan, serta angka kriminalitas juga ikut bertambah. Salah satu contoh, perusahaan elektronik yang memiliki showroom di mall-mall strategis di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya mengalami penurunan pendapatan dikarenakan kalah saingan dengan toko online yang menjual barang yang sama. Dampak negatifnya sangat nyata sekali, penutupan beberapa showroom di mall-mall yang berakibat PHK masal dari perusahaan tersebut.
Perubahan ke arah Revolusi Industri 4.0 yang mulai dikembangkan oleh Negara berkembang seperti Negara kita Indonesia, mungkin perlu dipikirkan juga dampak social dan negatifnya juga agar keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai Pancasila bisa terpenuhi. Penting juga dipikirkan mengenai model Revolusi Industri yang sesuai pelaksanaannya di daerah yang lokasinya jauh dari ibukota serta terpencil.
Mesin dan alat canggih belum tentu bisa dikembangkan di daerah terpencil dengan banyak alasan, antara lain sumber daya manusia yang terbatas, akses untuk ke daerah tersebut cukup sulit, pasokan listrik ke daerah juga sangat minim, jaringan komunikasi dan internet yang terbatas (tidak ada sinyal), dan juga terkadang terkendala dengan peraturan adat setempat yang belum siap dengan arus globalisasi.
Jaman yang semakin maju menuntut banyak dalam diri kita masing-masing untuk terus bergerak membawa perubahan ke arah globalisasi. Kita tidak bisa berdiam diri saja melihat perkembangan globalisasi yang semakin hari makin modern.
Ketika dunia sudah mulai modern maka kitapun otomatis akan terbawa ke jaman itu. Perlunya alternatif lain yang harus dipikirkan ulang oleh pemerintah bagi daerah-daerah terpencil bila ingin diarahkan ke revolusi industry yang lebih baik. Harus ada pertimbangan dari berbagai aspek kehidupan agar tidak salah sasaran untuk pembangunan berkelanjutan yang tetap memperhitungkan asas-asas kemanusiaan serta keadilan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H