Tidak memilih partai islam, berarti kafir.
Tidak memilih pemimpin muslim, berarti tidak beriman.
Bersifat toleransi terhadap umat beragama lain, berarti tidak beragama.
Isu mengenai politik dan agama, memang bukan di abad 21 ini saja terjadi. Dari tahun 60an, masyarakat Indonesia sudah disergap dengan ketakutan, jika tidak memilih partai non-islam maka akan dianggap kafir. Bahkan jika kita merunut lebih jauh ke belakang, dalam sidang BPUPKI masalah agama dan negara memang sudah menjadi topik hangat oleh the founding fathers kita.
Hanya saja, tampaknya masuknya agama dalam dunia politik saat ini malah menimbulkan tingkah polah negatif para politisi yang menggunakan agama demi agenda kekuasaan dan perebutan kursi jabatan. Akhirnya timbullah kekacauan, agama sudah kehilangan spiritualitasnya dan dijadikan media untuk menarik simpati masyarakat: sadar atau tidak, agama kini hanya sebatas sarana mendulang suara.
Kemana ajaran keberserahan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, memanusiakan sesama, keadilan dan cinta kasih sayang?
Hilang ditelan selogan dan kekerasan verbal maupun fisikal.
Jika kita melihat situasi yang kini terjadi, pemilihan umum sebagai momentum demokrasi sarat dengan isu-isu agama dan keyakinan. Hujat-menghujat bukan hanya sekali terjadi, toleransi sudah menjadi ilusi, dan masing-masing pendukung golongan merasa paling suci.
Kita harus mengiris nadi negara sendiri, ideologi Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak ada lagi jiwa toleransi. Agama sudah tidak dijunjung tinggi sebagai nilai-nilai kehidupan, melainkan ditumbalkan demi batu pijakan kekuasaan.
Dulu sekali, Cak Nur (Nurcholish Madjid) pernah berkata "Islam Yes, Partai Islam No" dengan maksud untuk membawa corak kehidupan beragama menjadi lebih toleransi dan berpengertian. Sebab membangun bangsa harus berdasarkan keberagaman ideologi Pancasila.
