Dengan hadirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (PMK 81/2024) penyesuaian atas ketentuan PMK 243/PMK.03/2014, sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan besar melalui Core Tax System atau Coretax. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pembayaran dan pelaporan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mempercepat digitalisasi administrasi perpajakan. Namun, apakah kebijakan ini benar-benar akan mempermudah wajib pajak, atau justru menambah tantangan baru?
Pembayaran Pajak: Praktis atau Justru Membingungkan?
Salah satu perubahan paling mencolok dalam PMK 81/2024 adalah perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Masa, yang sebelumnya jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, kini diperpanjang hingga tanggal 15 bulan berikutnya. Sekilas, ini terdengar sebagai kebijakan yang menguntungkan wajib pajak karena memberikan kelonggaran waktu. Namun, apakah benar semudah itu?
Secara teknis, pembayaran pajak kini dapat dilakukan melalui berbagai kanal digital, seperti internet banking, mobile banking, virtual account, dan dompet digital. Coretax juga menawarkan integrasi otomatis antara sistem DJP dan bank persepsi, sehingga transaksi lebih cepat diproses. Namun, bagi wajib pajak yang belum terbiasa dengan sistem digital, transisi ini mungkin menjadi tantangan tersendiri. Apalagi, sistem baru ini mengharuskan penggunaan tanda tangan elektronik milik wajib pajak untuk autentikasi, yang bisa menjadi kendala bagi mereka yang kurang memahami teknologi.
Pelaporan Pajak: Otomatisasi yang Membantu atau Beban Administratif?
Di sisi lain, pelaporan pajak juga mengalami perubahan signifikan. Wajib pajak kini harus mengisi formulir dalam format baru yang lebih terstruktur, kemudian mengunggahnya melalui portal Coretax. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pelaporan, karena sistem akan otomatis memverifikasi data yang dimasukkan. Selain itu, penandatanganan laporan kini harus dilakukan secara elektronik menggunakan sertifikat digital.
Namun, pertanyaannya adalah, apakah semua wajib pajak sudah siap? Penggunaan teknologi dalam pelaporan pajak memang menjanjikan efisiensi, tetapi tidak bisa diabaikan bahwa masih banyak wajib pajak, khususnya UMKM dan individu, yang belum sepenuhnya terbiasa dengan sistem ini. Jika tidak ada sosialisasi yang cukup, justru bisa terjadi lonjakan kesalahan dalam pelaporan yang berujung pada sanksi administratif.
Sanksi: Langkah Tegas atau Memberatkan?
