Menurut hemat saya biaya yang disebut di atas itu adalah biaya saat telah berkontestasi. Padahal seseorang yang akan maju dalam kontestasi politik di tingkat manapun sudah harus melakukan persiapan jauh sebelum dia menjadi calon, dua atau tiga tahun sebelum proses kontestasi secara resmi dimulai.
Yang pertama seseorang yang akan maju sebagai bakal calon harus punya nilai jual, dalam hal ini popularitas dan yang terpenting elektabilitas yang tinggi. Untuk mencapai semua ini tentu butuh proses yang intens dari si calon dan itu tentu butuh finansial yang tidak sedikit.
Yang kedua, tentu saja kendaraan politik yakni partai pengusung. Partai pengusung tentu tidak mau mengusung calon yang diistilahkan "mobil mogok". Dan sudah lumrah kita tahu bahwa tidak ada pintu yang gratis kecuali mungkin si calon itu adalah orang partai tersebut, itupun yang memiliki kedudukan penting hingga mahar politik bisa dikesampingkan.
Berbicara proses pemilihan yang jujur saja, itu ongkosnya sudah sangat mahal. Biaya logistik, biaya operasional, biaya konsultan politik dan segala macam pernak-pernik sosialisasi.
Bagaimana pula jika dihitung cost untuk money politic, bagi-bagi amplop, sembako, kaos, sarung dll, bahkan ada yang bagi sapi. Dan ini rasanya dilakukan oleh hampir semua kandidat.
Pengalaman saya hari ini, kebetulan saya mewakili instansi saya untuk hadir mengikuti Musrenbang di tingkat Kecamatan. Dari proses diskusi usulan prioritas ada satu kelurahan yang memang kondisinya sudah sangat parah dan butuh penanganan cepat.
Nah, salah satu peserta Musrenbang yang hadir adalah anggota DPRD yang kebetulan punya niat untuk maju dalam kontestasi Pilwali 2024 nanti, ini terlihat dari banyaknya baliho beliau yang tersebar di seantero kota. Dalam kesempatan diskusi tersebut beliau langsung memanfaatkan momen, menyumbang Rp 20 juta dana pribadi.
Apa yang beliau itu lakukan adalah sah-sah saja, tidak ada aturan yang dilanggar. Hanya saja tentu butuh dukungan finansial yang tidak sedikit dan hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki modal finansial yang cukup berlebih.
Politik biaya tinggi ini pasti akan menelan korban. Berdasarkan data, sejak KPK berdiri, ada 300 anggota parlemen, 20 gubernur, 140 bupati/wali kota, dan 30 menteri dari berbagai partai politik yang ditangkap KPK.
Ini tentu menjadi suatu angka atau jumlah yang memprihatinkan. Dan kita boleh yakin bahwa pelaku korupsi itu jumlahnya bukan hanya seperti yang tersebut di atas, tetapi masih banyak dan banyak yang lainnya, yang hanya saja belum kena giliran OTT.
Sampai sejauh ini belum terlihat ada pola yang spesial diupayakan untuk mendisrupsi sistem politik biaya tinggi ini. Jika hanya mengharapkan integritas partai apalagi dalam sistem multi partai yang berlaku, adalah mustahil menciptakan pemilihan pemimpin yang berkualitas dan terhindar dari politik biaya tinggi.
