Meski Bukan Lagi Ibu Kota Negara, Jakarta Tetap Wajah Indonesia

Jakarta sudah merupakan kota mandiri, selain dapat menghidupi dirinya sendiri, Jakarta juga bisa menghidupi daerah lain di sekitarnya. Jakarta sudah menjadi wajah Indonesia, kemanapun Ibukota Negara pergi tak mungkinlah ia melupakan wajahnya sendiri yaitu Jakarta.

Jakarta sudah menjadi patron bagi wilayah Indonesia lainnya. Orang-orang pasti akan tetap menuju ke Jakarta. 

Selain untuk mencoba peruntungan, mencari kerja, membina dan mengembangkan karir di bidang seni, olahraga dan sebagainya, orang-orang ke Jakarta juga untuk kunjungan ekonomi, wisata, budaya dan banyak lagi hal-hal yang bisa menarik orang-orang untuk berkunjung ke Jakarta, baik dari dalam negeri maupun dari manca negara.

Begitu banyak yang bisa 'dijual' oleh Jakarta. Bahkan peringatan ulang tahun Jakarta saja sudah merupakan daya tarik tersendiri bukan hanya bagi warga Jakarta, tetapi juga bagi warga dari seluruh nusantara bahkan mungkin juga dari luar negeri.

Dalam momen ulang tahun Jakarta ke 495 ini saja, pemerintah daerah DKI Jakarta menggratiskan tarif dari 3 moda transportasi umum mulai MRT, LRT dan Bus Transjakarta, juga tiket masuk ke 11 Museum yang dikelola oleh pemprop DKI Jakarta. Ini semua menunjukkan kepada seluruh stakeholder bahwa Jakarta itu 'layak jual'.

Saya sebagai warga luar Jakarta (Sulawesi), memiliki kesan mendalam terhadap Jakarta pertama kali, itu saat Jakarta memperingati hari jadi yang ke-450, tahun 1977 dengan logo 450 yang tertulis berususun, walaupun saya tidak di dan ke Jakarta.

Tapi hanya dengan melihat logo hari jadinya saja saya begitu penasaran dengan Jakarta. Belum lagi pada peringatan hari jadi yang ke 450 tersebut ada peluncuran edisi khusus 450 tahun Jakarta motor Vespa super 150.

Sejak itu apa-apa yang terjadi di Jakarta selalu saja membuat saya penasaran untuk berkunjung ke sana, dan hal yang sama juga menjadi keinginan dari kawan-kawan saya dan saya yakin juga bagi banyak orang lainnya. 

Jakarta sudah menjadi milik semua, bukan hanya pemerintah dan masyarakat, tetapi juga dunia usaha, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Perpindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kota Nusantara sudah menjadi keputusan yang mau tidak mau harus dijalankan. 

Namun, yang menjadi kewajiban pemerintah sekarang adalah bagaimana proses perpindahan itu tidak melahirkan kebijakan yang tumpang tindih dan yang kontraproduktif terhadap pembangunan di Jakarta.