Menjadi Petugas KPPS, Antara Nyawa dan Pengabdian

Sungguh miris data dari KPU menyebutkan total ada 54 petugas KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang meninggal dunia pada saat penyelenggaraan Pemili 2019. Jumlah tersebut berdasarkan data yang dikumpulkan oleh pihak KPU hingga 21 April kemarin. "Dari 86 petugas yang mengalami musibah yang meninggal 54 orang dan sakit 32 orang," ujar Komisioner KPU Viryan Aziz di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019). 

Ini merupakan sinyal keras baik bagi KPU sendiri maupun bagi pemerintah pusat dan daerah, jangan sampai TPS berupa menjadi "Killing Field" bagi mereka mereka yang tulus dan ikhlas sebagai pengabdi demi terselenggaranya Pemilu yang sukses, mereka adalah ujung tombak pelaksana Pemilu namun terpinggirkan.

Petugas KPPS ibarat perhiasan imitasi hanya dilihat indah namun tidak punya "harga", Bagian dari penampilan (KPU) namun hanya sebagai pelengkap penderita, mereka hanya dibombardir dengan tanggungjawab besar namun penghargaan begitu minim bahkan boleh dikata tidak "manusiawi".

Pertama yang ingin saya soroti berdasarkan pengalaman saya sebagai petugas KPPS sejak 2004 mulai dari pemilu dan pilkada, terakhir saya bertugas 2017 di pilkada, yang namanya honorarium petugas KPPS seingat saya tidak pernah naik, tetap Rp. 500.000 untuk anggota dan Rp. 550.000 untuk ketua KPPS. 

Nominal honorarium ini secara umum sudah cukup "memadai" untuk ukuran kerja KPPS yang hanya "satu" hari, namun sesungguhnya bisa berhari-hari, sebelum hari H, pada hari H dan bahkan setelah hari H petugas KPPS masih "bertugas".

Yang menjadi sorotan kedua adalah jika pemilihan itu adalah Pilkada tentu sedikit lebih mudah, kotak dan kertas suara cuma satu begitupun lembar-lembar formulir administrasi hanya satu jenis, tentu lain dengan pemilu yang terdiri dari dari Empat jenis pemilihan dan tahun 2019 ini menjadi lima pilihan, 4 legislatif dan 1 pilpres, beban kerja dan tekanan kerja serta tanggungjawab kerjanya sungguh jauh lebih besar.

Berdasarkan pengalaman pengalaman lalu banyak yang pernah menjadi anggota KPPS memilih tidak mau lagi sebagai petugas karena sudah membayangkan bagaimana beratnya tugas yang tidak berbanding lurus dengan "penghargaan" yang didapat baik dari segi honorarium maupun lainnya.

Proses menjadi anggota KPPS sekarang juga semakin ribet, seakan-akan menjadi KPPS itu adalah "pekerjaan" petugas KPPS tidak pernah dianggap atau dipandang  sebagai pengabdian dan kesukarelaan. 

Bisa dibayangkan untuk menjadi anggota KPPS harus mendaftar dengan melampirkan berkas-berkas yang semuanya membutuhkan biaya, baik biaya fotocopy, biaya cetak pas poto, materai dan surat keterangan sehat. Jika dihitung hitung biaya yang dikeluarkan untuk menjadi KPPS itu berkisar kira-kira Rp. 100.000 an. 

Jumlah honor yang diterima KPPS adalah Rp. 500.000. dipotong pajak 6% menjadi Rp. 470.000 dikurangi pengeluaran jadinya "hanya" Rp. 370.000. Kenapa saya memakai tanda kutip  "hanya", karena di sinilah letak awal mula ada anggapan yang merasa KPPS tidak atau kurang dihargai sebagai bagian yang SANGAT penting pada proses election.

Mereka adalah ujung tombak yang secara SUKARELA, sudah selayaknyalah semua biaya biaya yang dikeluarkan oleh pendaftar anggota KPPS ditanggung oleh KPU atau pemerintah khususnya terkait biaya materai dan keterangan dokter.

Yang ketiga adalah perlunya ada pertimbangan menyangkut pelaksanaan pemilihan serentak, apalagi ke depannya (pemilu 2024) pemilihan serentak pileg, pilpres dan pilkada yang dilaksanakan bersamaan dalam satu hari adalah sangat tidak MANUSIAWI, pelaksanaan Pemilu bukan hanya sekedar mencoblos lalu menghitung saja, pelaksanaan pemilu ditingkat paling bawah ini cukup panjang prosesnya dan cukup melelahkan secara fisik maupun psikis, mulai dari menyiapkan tempat pemilihan, menunggu logistik pemilu.

Kemudian menghitung dan mengecek logistik pemilu yang ada, mengisi dan menandatangani kertas surat suara, meneliti C6 dan banyak lagi isian-isian administrasi, sampai dengan pengisian formulir-formulir hasil atau berita acara pemilihan yang harus berangkap-rangkap, baik bagi arsip KPPS, PPS, PPK dan para saksi dari calon maupun parpol, tidak heran banyak yang menyelesaikan hasil perhitungannya sampai esok hari. 

Dan sepanjang pelaksanaan pemilihan itu tekanan tanggungjawab itu sangat terasa oleh pihak petugas sehingga yang namanya keliru itu menjadi lumrah terjadi, tapi pada akhirnya hasil akhir harus sudah dibetulkan semua.

Pemilu 2019 ini sudah harus menjadi catatan khusus untuk memperbaiki diri, penghargaan pada ujung tombak pesta demokrasi harus dikedepankan jangan lagi ada petugas KPPS yang harus gugur karena "kerja paksa". 

Bukan hanya dari segi honorarium yang dari tahun ke tahun selalu saja sama tapi juga apresiasi lain seperti mekanisme pelaksanaan pemilihan yang meringankan beban kerja para petugas, piagam penghargaan dari pemerintah tertinggi sebagai "pahlawan" demokrasi.

Bagi rekan-rekan petugas KPPS yang gugur dalam melaksanakan tugas semoga anda semua husnul khotimah dan sahid, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan serta rasa bangga atas perjuangan anda. Aamiin...