Bagaimana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2010-2030 Tentang Reklamasi?

By Christie Damayanti

[caption id="attachment_140701" align="aligncenter" width="641" caption="kemapi.blogspot"][/caption]

Tata Ruang DKI diminta dirubah? Pagi ini, 10 Oktober 2011, aku baca di Kompas cetak tentang "Hukum Lingkungan : Perda Tata Ruang DKI Diminta Diubah". Sebenarnya, itu tidak mengherankan untukku. Banyak peraturan2 daerah menyangkut Tata Ruang DKI, yang tidak bisa di 'sosialisasikan' di kehidupan kita. Khusus Tata Ruang DKI, banyak sekali kebutuhan Jakarta dan warganya yang tidak bisa di 'pakai' dan kalaupun peraturannya benar, banyak oknum2 yang membuat peraturannya tidak dilaksanakan, sehingga merugikan warga Jakarta, kota Jakarta khususnya dan negara Indonesia umumnya, salah satunya adalah REKLAMASI.

Sudah banyak ahli2 air yang tidak setuju dengan diadakannya reklamasi, jika Analisa Dampak Lingkungan ( Amdal ) - nya tidak melalui model yang benar, seiring dengan laut sebagai bagian dari alam yang sering tidak bisa diprediksi. Sebagai bagian dari alam, laut harus dibuat 'model' untuk membuat Amdal dengan rumus2 empiris dengan banyak metode percobaan2 serta membuat  data statistik. 'Model' untuk membuat Amdal bagian dari alam ini harus di buat sampai belasan tahun. Karena jika tidak, kita tidak akan bisa melihat akibat2nya. Belum lagi tentang issue pemanasan global, dimana rumus2 empiris bertambah banyak, selain tentang arus dan gelombang laut, ada juga bagian dari pemanasan global yang bisa menjadi issue dunia.

[caption id="attachment_140702" align="aligncenter" width="525" caption="e-dukasi.net"][/caption]

Jika ada reklamasi, pastilah arus laut ini akan 'berbelok' dan jika banyak rekalamasi, bagaimana dengan benua dan pulau2 yang ada di dunia? Ini memang hanya  untuk membayangkan bahwa arus dan gelombang laut sangat bisa di belokkan sehingga merusak lingkungan dunia .....

Cerita seorang ahli sipil struktur serta perairan laut dan peduli tentang Jakarta khususnya reklamasi :

Beliau bercerita, membangun airport di Bali tahun 1963-an, jaman bung Karno. Untuk membuat airport ini, harus melakukan reklamasi. Beliau sempat tinggal di 'guest house' milik seseorang di Kuta Bali. Berbulan2 beliau mengerjakan airport Bali dan beliau pulang ke Jakarta. Jaman itu, memang belum terlalu memikiran tentang model rekamasi. Tetapi kata beliau, Amdal nya di kerjakan oleh ahli2 Belanda dari Delft jaman bung Karno ( presiden Indonesa pertama ) bertahun2 sebelumnya. Itupun sudah sangat memenuhi syarat, katanya, karena Negeri Belanda adalah negara yang mempunyai ahli2 pengairan yang terkenl di dunia sejak jaman dahulu, secara Belanda terletak di 'bahwa laut' sehingga mereka harus membuat air laut sebagai 'sahabat' mereka.

[caption id="attachment_140704" align="aligncenter" width="448" caption="balirc.com"][/caption]

Sekitar tahun 1980-an, beliau tidak membuat banyak bangunan di Indonesia, tetapi tetapi berkeliling untuk survey ke banyak tempat. Waktu itu, beliau ingin menginap lagi ke 'guest house' di Kuta yang dulu sewaktu beliau tinggal di Bali , tetapi menurut yang punya, guest house itu sudah 'hilang' karena terkikis pantai ..... dan beliau bisa memperkirakan bahwa salah satu penyebab pantai Kuta terkikis gelombang laut adalah reklamasi untuk membuat airport Bali yang sekarang ini .... Terlihat, sekitar 20 tahun-an, arus air laut 'berbelok' dan mengikis pantai ..... bayangkan jika banyak rekalamsi pantai di Indonesia tanpa mengindahkan Amdal yang benar ..... semua pantai, bahkan pulau akan terkikis habis puluhan tahun mendatang .....

Kami berdiskusi banyak tentang reklamasi. Menurut beliau, reklamasi memang bisa dilakukan sepanjang mengikuti peraturan dan Amdal yang benar ( lihat tulisanku Reklamasi oh Reklamasi ...... ). Tetapi di Jakarta bahkan di Indonesia, tidak atau sama sekali tidak mengindahkan peraturannya dan Amdalnya, bahwa :

( copas tulisanku tentang Reklamasi di atas )

"Laut adalah sistim alam. Juga sistim ombak. Ombak yg menerjang pantai sudah 'diperhitungkan'. Tetapi bagaimana kalau tiba2 ada daratan baru ? Sistim ombak lama kelamaan akan 'bergeser', dan bisa mengakibatkan daratan di seberangnya atau di sebelahnya, tergerus ombak. Atau ombak itu bisa 'bergeser' tidak ke pantai utara Jakarta, tetapi tiba2 'lari' ke pantai Sumatra bahkan bisa ke Negara tetangga ...... Revitalisasi juga harus menanam mangrove, kontribusi untuk perbaikan lingkungan, serta dapat mengatasi kondisi ekonomi nelayan yang mencari nafkah di sekitar kawasan itu. Analisa mengenai Dampak Lingkungan ( Amdal ) pun selalu bisa harus dipakai, apalagi Amdal harus benar2 diperhitungkan untuk kelestarian kota. Amdal memuat kajian-kajian mengenai pola arus banjir dan aerodinamika laut".

Hutan mangrove ( hutan bakau ) salah satu yang harus di buat jika mau me-reklamasi pantai. Tetapi di pantai utara Jajarta, hutan mangrove sudah rusak dan tidak tertanami lagi .....

Jelasnya, bahwa semua pembangunan pasti akan membuat alam menjadi 'rusak' tetapi dengan membuat model dan Amdal, kita menginginkan sesedikit mungkin tidak mengganggu keseimbangan alam dan alam menjadi murka ......

Lebih jauh, beliau menceritakan tentang membuat 'model' reklamasi. Beliau pernah minta pemda DKI Jakarta untuk membuat model reklamasi Pantai Utara Jakarta dengan menerjunkan banyak 'pemecah gelombang' ( beton berkaki 4 ) sebagai pengaman pantai. Beton2 ini akan lebih  saling 'mengikat' sehingga menyerupai 'barrier' pelindung pantai, walau air tetap masuk. Jika memakai batu, pasti lama kelamaan akan terkikis, tetapi dengan beton berkaki-4 ini tidak akan terkikis, malah bisa menjadi bertambah kuat.

Pemecah gelombang berkaki 4 yang bisa bertambah kuat jika gelombang datang karena saling mengait.

Seharusnya, membuat 1 model reklamasi untuk diamati sekitar 15 sampai 20 tahun untuk melihat, bagaimana 'berbeloknya arus dan gelombang air laut'. Dan karena ini memakan waktu lama, sebuah Amdal reklamasi harus dikerjakan dengan waktu yang lama untuk membuat reklamasi tersebut tidak menjadi 'batu sandungan' bagi lingkungan khususnya, dari dunia umumnya .....

Kembali dengan tulisan di Kompas tadi pagi, jika RTRW DKI Jakarta tidak disetujui oleh Mahkamah Agung, khususnya hak pengusahaan perairan pesisir di Jakarta, apakah pengusaha yang sedang membuat reklamasi atau yang masih mengusahakan amdal ( yang sekedarnya ) akan bisa 'terusir' oleh pencabutan ini? Menurutku, tidak! Banyak oknum yang membuat tidak bisa terusir oleh pencabutan ini.

[caption id="attachment_140708" align="aligncenter" width="543" caption="ruviky.wordpress"][/caption]

Keadaan Pantai Utara Jakarta dari tahun 1625 sampai tahun 1977. Dan pastinya sekarang lebih jauh lagi .....

Keadaan Pantai Utara Jakarta di atas tahun 2000. Dimana2 ada reklamasi untuk membangun warga Jakaarta yang sudah kaya .....

Dengan mengandalkan 'model' dan Amdal  untuk reklamasi ini yang memakan waktu sampai belasan tahun, pastilah pengusaha2 pesisir Jakarta tidak bisa membangun lagi. Dengan waktu lama, pasti mereka mencari cara untuk bisa membuat 'Amdal' yang singkat.

Sebagai pemerhati lingkungan, saya sangat mendukung reklamasi pantai Jakarta dihentikan dan ditinjau kembali, BILA tidak ada Amdal yang sebenar2nya. Selain memang sangat rawan karena tidak mudah melihat tentang semua keseimbangan alam ( bahwa Tuhan adalah menguasa alam ), reklamasi harus ditinjau dari banyak aspek, yaitu aspek2 alam serta sosiologi manusia dari pesisi pantai. Jika memang reklamasi bisa dilakukan, bagaimanakah warga di sana, akan dipindah kemanakah? Bagaimana mata pencaharian serta tempat tinggalnya ? Yang jelas, setelah reklamasi, hasilnya adalah untuk orang2 berduit dan warga asli akan tersingkir .....

Jika kita sudah merusak pantai Jakarta sekarang, bagaimana di masa yang akan datang ?

Sumber gambar : dari Google.

Profil | Tulisan Lainnya