By Christie Damayanti
Keinginan pemerintah dan warga mengenai keadaan kota yg ideal
Sebagai ibu kota Negara, Jakarta mempunyai konsep berbeds dengan kota2 lain di Indonesia yg mengininkan tentang keindahan, kerapihan, kebersihan, keamanan, ketertiban dan semacamnya, tetapi Jakarta menginginkan menjadi kota pelayanan ( service city ). Tidak sekedar membangun fisik kota Jakarta menjadi nyaman secara visual, tetapi lebih ditekankan pada pembenahan seluruh aparat agar memiliki kadar integritas tinggi sehingga wibawa meningkat.
Refomasi aparat pemerintahan harus dapat membuat perubahan untuk membangun kota Jakarta, tidak hanya secara visual, tetapi juga meningkatkan wiwaba kota Jakarta untuk menjadikan Jakarta menjadi lebih siap menuju era globalisasi.
Sekarang ini sangat menonjol untuk menjadikan kota menjadi fotogenikdengan harapan menjadi symbol ke'modern'an bahkan pasca modern. Tetapi ternyata hal tersebut justru mengakibatkan antara lain lenyapnya sejumlah bangunan kuno dan kawasan bersejarah yg dianggap ketinggalan jaman. Padahal kita tahu justru di negara2 mau seperti di Eropa dan USA, bangunan2 kuno merupakan asset Negara yg sangat diperhatikan keberadaan dan perawatannya.
Masyarakat sebenarnya mendambakan perkembangan kota tidak hanya kearah fisik kota yg fotogenik tetapi kearah sosiogenik, yaitu agar segenap warga terlindungi kehidupannya, seluruh warga golongan rendah disantuni oleh yg mapan, masing2 saling membantu untuk membangun kota yg nyaman untuk dihuni. Hanya dgn demikian, akan menumbuhkan perasaan 'memiliki' oleh warga ( sense of belonging ) sehingga warga dengan sukarela akan selalu menjaga dan memelihara lingkungannya dengan baik.
Ketimpangan memang pasti terjadi di negara2 manapun, sehingga tidak heran bahwa kota metropolis tidak lagi menjadi kenyataan tapi justru kota profitopolis yg sekarang menjadi popular ( kota yg sekarang berorientasi kepada keuntungan financial ).
[caption id="attachment_87812" align="aligncenter" width="300" caption="Kota metropolis Jakarta"]
[caption id="attachment_87813" align="alignleft" width="150" caption="Jakarta yg bisa menjadi kota profitopolis"]
Yg diinginkan oleh seluruh warga Jakarta adalah adalah kota yg ecopois ( berwawasan ekologis ) dan terlebih lagi kota yg humanopolis ( kota yg manusiawi ) dgn catatan harus adanya kemauan politk, komitmen dan konsistensi pemda, keterlibatan pihak swasta sebagai mitra & partisipasi aktif segenap warga masyarakat, bukannya tidak mungkin keinginan ini akan terwujud.
[caption id="attachment_87814" align="aligncenter" width="300" caption="Kota ekologis ( berwawasan lingkungan )"]
Perhatian yg berlebihan pada keadaan fisik kota secara visual saja tidak menjanjikan kota menjadi nyaman untuk ditempati. Keberadaan apartemen2 mewah serta real estate2 mewah ternyata malah mengakibatkan makin mundurnya sosialisasi antara warga penghuni. Tidak nampak adanya kekerabatan sehingga jaringan social tidak terbentuk. Yg muncul justru masyarakat yg selalu melihat sesuatu berdasarkan untung ruginya, apa yg akan didapat bila mereka melakukan suatu aktifitas tertentu.
Hubungan antar warga harus selalu dijaga. Jaringan social harus selalu terbentuk. Jika tidak, kota Jakarta akan menjadi kota yg individualistis. Bagaimana tentang Bhineka Tunggal Ika?
Dalam kondisi tertentu memang perkampungan2 Jakarta tidak dapat melawan perkembangan kota yg cepat, tetapi dalam membangun kota sangat diinginkan adanya community building sehingga hubungan kekerabatan antar penghuni setidaknya masih dapat terjalin. Penciptaan komunitas yg asri harus selalu dipegang sebagai acuan utama dalam pembangunan kota.
Kita adalah warga Jakarta dan kita adalah komunitas Jakarta. Kesemuanya bersatu padu untuk membuat tempat tinggal kita menjadi kota yg manusiawi.
Selain itu, kepedulian aparat pemda terhadap usaha2 swasta dalam menciptakan hal tersebut harus berimbang. Sebenarnya selama ini, pemda sdh cukup bijaksana dengan segala peraturannya, misalnya dengan diharuskannya dibangun fasilitas social dan fasiitas umum pada tiap perumahan ( sekolah, rumah ibadah, puskesmas, dll ) atau perbandingan perumahan berimbang 1 : 3 : 6.
Kepedulian kita dengan sesame kita sangat mempengaruhi pertumbuhan kota Jakarta. Fasilitas2 umum Jakarta menjadi sarana tempat bersosialisasi warga. Dengan kita 'berjabata tangan dan bersekutu', kita akan membuat Jakarta lebih bersahabat.
Tetapi ternyata peraturan2 ini tidak diikuti dengan penerapan sangsi bagi pelanggar, sehingga banyak pihak yg memakai peluang ini untuk menarik keuntungan yg sebesar2nya bagi diri sendiri. Selain itu ternyata juga banyak oknum yg sengaja 'menjual-belikan' peraturan2 yg ada sehingga keadaan menjadi semakin kacau.
Pemerintahan yg baik ( good governance ) juga merupakan dambaan semua warga, dalam arti untuk mengayomi warga sesuai dengan kebutuhannya Tujuannya adalah antara lain corak pemerintahan berdasarkan transparansi, tanggung jawab, partisipasi sebagai kelompok social dalam masyarakat, kerja sama masyarakat dan swasta, pemerintah dan rakyat.
Hubungan antara pemerintah dengan masyarakan harus terbentuk dengan 'kekuatan untuk berdamai'. Dengan membuat hubungan yg damai antara pemerintah dgn warga akan selalu 'respek' sehingga kontribusi masing2 bisa mencapai sukses dan membentuk suatu komunitas yg nyaman dan berwibawa.
Good governance melibatkan partisipasi luas dari pemerintah kota, organisasi non-pemerintah, swasta dan seluruh warga, untuk membantu menentukan prioritas2 bagi pembangunan kota. Good governance membutuhkan pertanggung-jawaban dari semua pihak.
Fungsi mereka adalah melayani masyarakat luas, termasuk pengalokasian dana, memberikan keamanan dan perlindungan kepada seluruh warga dan pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. Pertanggung-jawaban akan mengurangi korupsi dan menjamin warga, bahwa semua tindakan yg dilakukan pemerintah berdasarkan atas kebutuhan masyarakatnya.
Kuncinya adalah 'melayani'. Kita masing2 haruslah saling melayani, sehingga setiap orang saling'ewuh pekewuh' untuk berbuat jahat kepada sesame. Sebenarnya, itulah kunci kesemunya : MELAYANI.
Good governance membutuhkan informasi yg dapat dipercaya dan dikemukakan dgn cara bertanggung jawab dan diakses secara luas sehingga setiap warga dalam setiap langkahnya dapat berpartisipasi dalam segala tindakan dgn pemahaman masalah yg cukup.
Partisipasi yg luas dan keterlibatan yg penuh dari warga membutuhkan transparansi dan keterbukaan.
Untuk mencapai good governance dibutuhkan kapasitas untuk membangun dan menerapkan prinsip2 diatas kepada institusi yg sudah ada. Sektor swasta yg bekerja sama dengan pemerintah membutuhkan stabilitas politik dan ekonomi dan keyakinan bahwa investasi yg mereka lakukan dibutuhkan untuk infrastruktur perkotaan pada masa mendatang.
Dengan saling membagi antar warga masyarakat dan pemerintah, akan menumbuhkan hubungan 'kekeluargaan' dan selanjutnya hubungan2 kekeluargaan ini menjadi hubungan yg sanagt potensial untuk menciptakan kesejahteraan antar seluruh masyarakat Jakarta.
Sumber gambar : www.google.com
