Ormas Gemsos (Gerakan Mahasiswa Sosialis) onderbouw PSI juga selamat dari pembubaran meski bersama HMI mengalami tekanan dalam wadah PPMI (Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa se Indonesia) yang didominasi poros GMNI CGMI.
Pada tingkat nasional, Dewan Mahasiswa se-Indonesia membentuk Majelis Mahasiswa Indonesia (MMI) sebagai wadah persatuan seluruh organisasi intra universiter.
Dualisme ini akan terus berlangsung hingga meletusnya peristiwa G30 yang memicu trobosan pembentukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) 25 Oktober 1965.
KAMI lahir di rumah Syarif Thayeb, menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan sebagai reaksi terhadap pemberontakan G30S.
Paralel dengan Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapu yang dipimpin oleh duet H M Subchan ZE, salah satu ketua PBNU dan Harry Tjan Silalahy Sekjen Partai Katolik.
KAMI bermarkas di sekretariat PMKRI di Jl Sam Ratulangi, sedang Kap Gestapu yang kemudian bernama Front Pancasila berkantor di salah satu rumah Subchan di Jalan Banyumas, Menteng.
Pergolakan politik sejak 1 Oktober 1965 lebih banyak berlangsung di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali berupa pembunuhan massal terhadap massa PKI dan ormasnya oleh militer dan parpol yang selama masa pasang PKI 1963-1965 mengalami tekanan tindakan aksi sepihak PKI dalam landreform.
Grafik eksistensi PKI memang ajaib. Karena dalam pemilu 1955, hanya tujuh tahun setelah pemberontakan Madiun, PKI malah menjadi empat besar pemenang pemilu dibawah PNI, Masyumi dan NU.
Sedang PSI mengkeret menjadi partai gurem hanya punya lima kursi di DPR. Kabinet Ali Sastroamijoyo hasil pemilu 1955 bubar pada 14 Maret 1957 dan negara dinyatakan dalam keadaan perang. KSAD Mayor Jendral Abdul Haris Nasution menjadi Penguasa Perang Pusat.
PKI bagaikan gelombang pasang memenangkan pemlu DPRD tahun 1957. Menyusul pemberontakan PRRI/Permesta 1958, Presiden Sukarno membubarkan Masyumi dan PSI tahun 1960 serta membentuk DPRGR dengan mengeluarkan semua anggota Masyumi/PSI diganti dengan unsur militer dan golongan karya sipil non partisan.
Presiden Sukarno menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur dan kemudian mengangkat tokoh non partai Djuanda sebagai PM Kabinet Karya.
