[caption id="attachment_107103" align="aligncenter" width="330" caption="from google"][/caption] Bermula dari kewajiban PT.Newmont untuk mendivestasikan 51 % sahamnya, maka Pemerintah Daerah Sumbawa Barat /NTB (PT.Multi Daerah Bersaing) telah mendapatkan 24%, 20 Persen Saham untuk pendiri Newmont (Yusus Merukh) dan 7 % dibeli oleh Pemerintah Pusat melalui PIP (Pusat Investasi Pemerintah). Sepintas, sebagai rakyat awam dirasakan hal itu sudah cukup ideal. Pemilik perusahaan dan pemerintah telah mendapatkan porsinya sesuai dengan ketentuan dan kepentingannya. Namun satu hal yang sangat perlu dicatat dan membuat tanda tanya dalam hal ini adalah keinginan Pemerintah Daerah Sumbawa Barat/NTB yang ngotot menentang dan tetap ingin mendapatkan sisa 7 % saham yang telah diambil Pemerintah Pusat tersebut. Pemerintah Pusat menurut Saya sangat wajar untuk mendapatkan porsi saham tersebut, bahkan seharusnya terlalu kecil jika hanya 7 %, mengingat selain keuntungan yang diharapkan, pemerintah harus berperan sebagai pengawas untuk tata kelola yang baik dalam pengelolaan Newmont. Sedangkan untuk Pemerintah daerah dengan perusahaan patungannya (PT.Multi Daerah Bersaing) telah mendapatkan porsi yang cukup besar dalam halam saham ini. Sangat disayangkan sikap pemerintah daerah yang ngotot agar pemerintah pusat menyerahkan 7 % saham tersebut. Apalagi jika mengutip pernyataan Gubernur NTB Zainul Majdi setelah menemui Menteri Keuangan, yang menegaskan ", Pokoknya kami tetap meminta itu diberikan ke daerah, apapun bentuknya". Menurut Saya hal ini sungguh menciptakan sebuah pertanyaan (boleh juga disebut kecurigaan), ada apa sebenarnya dibalik kengototan Pemerintah Daerah yang tidak ingin Pemerintah Pusat berperan dalam pengelolaan PT.Newmont? Bahkan sangat disayangkan "perlawanan" tersebut diiringi pula dengan rencana tindakan yang lebih menekankan egoisme kedaerahan, seperti yang diungkapkan oleh para pejabat Sumbawa Barat, yakni mereka akan melarang kapal-kapal operasional Newmont melewati perairan Sumbawa Barat dengan melibatkan kepolisian dalam sebuah operasi gabungan. ck..ck..ck.. Sebenarnya sudah jelas terlihat, dari kacamata rakyat Indonesia dimanapun, bahwa ini semua tak jauh dari sebuah kepentingan yang tidak semata demi rakyat. Rakyat Sumbawa terutama, apalagi rakyat Indonesia. Namun sayangnya para pejabat daerah yang seperti telah menjadi raja-raja kecil tersebut terlalu mengumbar keinginannya sehingga mudah ditebak hal-hal yang pasti menjadi sebuah pertanyaan dan kecurigaan besar. Benarkah royalti yang diinginkan dari kepemilikan saham newmont oleh pemerintah daerah yang sudah mencapai 24 % namun masih ingin mengambil sisa 7 %nya lagi itu murni untuk kemakmuran rakyat Sumbawa/NTB? atau....? Mengapa mereka ngotot dengan segala cara tak ingin pemerintah pusat memiliki 7% saham itu yang terutama bertujuan mengawasi tata kelola PT.Newmont? Adakah yang tak ingin diawasi? atau ada sesuatu yang disembunyikan jangan sampai pemerintah pusat mengetahui? Pertanyaan-pertanyaan itu pasti muncul dan dimunculkan karena sekian lama perebutan dan tarik ulur 7% saham ini sudah berskala nasional, dan kengototan pemda itu menimbulkan kecurigaan. Sebenarnya jika berpikir sederhana dan jujur, dengan semua berbalik kepada kepentingan rakyat, 7% itu dikelola oleh Pemerintah Pusat nggak masalah juga kan? Indonesia kan bukan hanya Sumbawa/NTB, secara nasional kita juga berhak memiliki newmont. Satu dan lain hal, bisa nggak sekarang Pemerintah Sumbawa menunjukkan secara riil hitung-hitungan royalti yang diperoleh dan yang dialokasikan untuk kemakmuran Sumbawa/NTB? Mungkin perlu narasumber pasti rakyat NTB tentang hal ini, bukan hanya suara pejabat-pejabatnya.
