Oleh : M Chozin Amirullah (Pemerhati Sosial dan Kampung-Kota)
Jakarta International Stadium (JIS) belakangan ini kembali jadi perbincangan netizen di seluruh Indonesia. Hal ini terkait dengan rencana PSSI dan pemerintah yang akan menggunakan stadion tersebut sebagai salah satu venue tempat digelarnya Piala Dunia U17 di Indonesia. Perhelatan tersebut rencananya akan digelar tanggal 10 November-2 Desember 2023 mendatang.
JIS jadi perbincangan dan perdebatan hangat oleh netizen terkait dengan standar stadion yang dianggap tidak memenuhi standar FIFA. Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua PSSI yang merangkap Menteri BUMN Erick Thohir plus Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Banyak dari kalangan netizen menyatakan pernyataan kedua tokoh publik tersebut lebih bersifat politis, dibanding urusan teknis.
Seolah-olah hanya JIS yang tidak memenuhi standar FIFA, karena informasi terntang JIS yang di-blow up. Sementara stadion lainnya tidak disentuh sama sekali. Bila memang tidak bersifat politis, harusnya semua stadion dikunjungi dan dijelaskan apakah adalah kekurangannya dan perlu direnovasi juga? Nyatanya tidak. Seolah-olah hanya JIS yang tidak memenuhi standar FIFA.
Terlepas dari polemik tentang JIS, ada masalah lain yang tak kalah penting dibanding urusan stadion untuk venue Piala Dunia U17. Urusan ini menyangkut nasib rakyat jelata, yaitu warga Kampung Bayam. Mereka adalah pihak yang merelakan tempat tinggalnya dijadikan stadion megah ini. Sayangnya, nasib mereka terkatung-katung hingga hari ini.
Warga Kampung Bayam ketika proses pembangunan stadion JIS bertindak kooperatif. Tidak melakukan penolakan dengan frontal. Pemerintah DKI Jakarta yang waktu itu dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan memang menerapkan konsep city of collaboration. Membangun kota dengan berkolaborasi dengan warga. Karena itu, warga menerima dengan sukarela dan mendukung kebijakan tersebut.
Anies Baswedan kala itu juga menyatakan bahwa warga Kampung Bayam juga akan tinggal di sekitar JIS, karena warga menjadi bagian dari kemajuan JIS. Kerelaan warga dalam mendukung berdirinya JIS adalah sebuah sikap dan upaya luar biasa dalam memajukan Jakarta.
Pembangunan Kampung Susun Bayam terlihat lancar dan baik-baik saja sampai diresmikan oleh Anies Baswedan pada Oktober 2022. Warga pun terlihat akan segera melakukan serah terima kunci dengan Jakpro sebagai pengelola. Tak ada yang aneh dan keraguan dari warga ketika Kampung Susun Bayam diresmikan.
Masalah muncul saat terjadi peralihan kepemimpinan dari Gubernur Anies Baswedan kepada PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Warga Kampung Bayam yang awalnya berharap segera mendapatkan kunci dan menghuni Kampung Susun Bayam. Sayangnya, harapan tersebut perlahan-lahan seolah menguap.
Warga Kampung Bayam tak segera mendapat kejelasan mengapa mereka tidak bisa segera menempati Kampung Susun Bayam. Pihak Jakpro maupun PJ Heru Budi tidak menjelaskan dengan terang apa masalah sesungguhnya. Alasan yang diajukan kepada warga adalah terkait kepemilikan lahan. Menurut Jakpro lahan tersebut masih milik Dinas Pemuda dan Olahraga. Namun, kapan proses perpindahan aset ini akan selesai, Jakpro tak memberikan garansi. Padahal proses bersuratnya sudah dilakukan sejak 2022.
Ketidakjelasan inilah yang membuat Warga Kampung Bayam akhirnya melakukan squatting alias pendudukan di Kampung Susun Kampung Bayam.
“Makanya kita hari ini pulang ke rumah dengan bertempat tinggal di sini, padahal kami ini warga yang setuju dengan pergub, kami sudah kooperatif, sudah mengikuti alur birokrasi. Padahal Desember 2022 warga kampung bayam sudah harus menerima kunci, dan sudah ada surat kesepakatan pada 10 januari 2023 kepada PJ gubernur yang kami tembusan ke walikota, dinas perumahan dan seluruh instansi terkait. Namun sampai saat ini PJ Gubernur tidak merespons dan belum menyerahkan kunci sampai hari ini,” kata Suryo, salah satu warga Kampung Bayam.
Sebuah kenyataan yang sungguh miris. Warga Kampung Bayam yang sudah memberikan kerelaan mereka untuk mendukung pembangunan JIS, justru akhirnya terkatung-katung. Sebagian orang menduga keputusan menunda warga untuk menerima kunci berlatar belakang politis. Bila urusan Kampung Susun Kampung Bayam tak kunjung selesai, artinya ada pekerjaan Anies yang dianggap tak selesai.
Padahal faktanya, Kampung Susun tersebut sudah lama selesai dan tinggal proses serah terima kunci. Entah apa yang membuat warga tak kunjung bisa mendapatkan hak mereka. Bila status tanah jadi alasan, rasanya janggal bila urusan surat menyurat antara Jakpro dan Pemprov DKI tak selesai hingga berbulan-bulan.
Sangat kontradiktif dan mencederai rasa kemanusiaan, seandainya nanti gelaran Piala Dunia U17 digelar akhir tahun ini di JIS dengan segala gegap gempita dan kemewahannya, sementara warga yang dulu menghuni lahan tempat stadion tersebut berdiri masih terkatung-katung nasibnya dan tak punya tempat tinggal. Miris dan ironis.[]
Baca artikel-artikelku yang menarik di sini, yuks... :
Bahagiaku, Bahagiamu Jua: Ceritaku Melepas Mudik Bersama Warga Kaliadem oleh Turuntangan
Kartini, Pijar Warisanmu Turut Menerangi Langkah Kaoem Poeteri Pribumi Hingga Kini
Surabraja, Perusahaan Penyedia Saos Tradisional Tiga Generasi
Ziarah Nyai Nihayah, Perintis IPPNU dari Jember
Festival Pesta Giling PG Sragi
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
