Perlawanan dari Kampung Pulo

Pertemuan besar dengan warga memang tak jadi dilakukan. Kami datang terlalu awal, sementara warga sedang ada acara tahlilan. Kami datang lebih awal, yaitu sehabis maghrib, karena ada komitmen satu acara pertemuan relawan lagi di bilangan Cipinang. Sementara kami juga tak mungkin meminta warga untuk menghentikan tahlilan dan bergabung dengan kami. Akhirnya kami hanya ditemui oleh tiga orang, salah satunya adalah pentolan Kampung Pulo bernama Pak Dedi.

Pak Dedi adalah kontak person kami untuk mobilisasi. Dia adalah salah mantan koordinator relawan normalisasi. Istilah normalisasi digunakan sebagai kata pengganti penggusuran yang dilakukan terhadap permukiman-permukiman padat, khususnya di bantaran sungai Ciliwung. Menjadi gubernur DKI Jakarta, Jokowi memang dikenal komunikatif dengan warga. Jika terpaksa ada penggusuran, maka dilakukan dialog terlebih dahulu dengan warga dan dibicarakan soal kompensasi serta proses pemindahannya. Hal itu pulalah yang dilakukan di Kampung Pulo. "Kita jangan bicara menggusur tetapi normalisasi, jangan sampai ada warga yang dirugikan," ungkap Pak Dedi mengutik kata-kata Jokowi.

Kebijakan ini awalnya menetes ke birokrasi. Buktinya waktu awal-awal periode Jokowi sebagai gubernur DKI, dialog selalu terjadi. Pak Dedi masih ingat, waktu itu sekitar bulan April 2013, semua elemen masyarakat di Kampung Pulo dihadirkan di kantor kecamatan. Jumlahnya sekitar 250 kepala keluarga. Mereka diajak berembug mengenai proses pemindahan yang akan dilakukan terhadap warga Kampung Pulo yang akan terkena. Dia masih ingat persis kata-kata camat Jatinegara waktu itu: "Jangankan rumah, kandang ayam dan pohonpun (jika terpakasa musti dipindahkan) akan dibayar."

Kata-kata itu membuat warga tenang. Mereka berharap proses pemindahan akan berjalan dengan smoothdan damai. Hal itu diperkuat saat kemudian datang tim dari Pemprov melakukan pengukuran tanah-tanah warga. Warga senang, proses pemindahan akan berjalan lancar dan mereka akan dapat ganti rugi yang layak.

Tetapi apa lacur. Tak sampai dua tahun, tepatnya tahun 2014 Jokowi melenggang menjadi Presiden RI. Posisi sebagai gubernur Jakarta ditinggalkan dan digantikan oleh wakilnya Basuki Tjahaja Purnama. Awal tahun 2015, warga dikumpulkan lagi, rapat dengan bidang Tata Ruang Pemprov DKI. Suasana jauh dari yang dibayangkan warga. Keluar pernyataan dari yang memimpin pertemuan, yang membuat warga tersedak mendadak, bahwa tidak akan ada penggantian bagi rumah-rumah yang akan digusur. Sontak warga kecerwa. Mereka marah, merasa dikhianati oleh janji-janji yang dulu dilontarkan ketika era Jokowi.

Bersama sebuah lembaga bantuan hukum Cerdas Bangsa, warga membentuk Relawan Normalisasi Kampung Pulo. Relawan ini dibentuk sebagai wadah untuk melakukan negosiasi kepada gubernur yang baru. Mereka protes kepada Pemprov, melakukan hearing dengan DPRD dan bahkan mengorganisir aksi demonstrasi di Istana Negara. Tapi tak pernah ada respon dari Gubernur. Jokowi yang dulu pernah berjanjipun kini singgasanya sudah terlalu tinggi. Teriakan-teriakan dari warga Kampung Pulo tak terdengar lagi olehnya.

Hingga tibalah saatnya, tepatnya hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 eksekusi terhadap rumah-rumah warga dilakukan. Warga berusaha menghadang, mereka mencoba merengsek ke depan menghalau buldozer yang akan meluluhlantakkan rumah-rumah mereka. Koordinator relawan normalisasi sempat bernegosiasi dengan camat, tetapi gagal. Buldoser terus merengsek. Warga melawan. Semakin terdesak lagi. Bentrokan fisik antara warga dengan aparatpun pecah. Tetapi apa daya warga, mereka tak bersenjata, mereka tak memiliki otoritas, mereka kalah.

Selepas jam 12 siang, sekitar 22 warga ditangkap dengan tuduhan sebagai 'provokator'. Sorenya, 2 orang warga lagi ditangkap dengan tuduhan pembakaran bego (buldozer). Belakangan dua orang itu dilepas lagi karena polisi tidak bisa membuktikkan jika mereka yang membakar. "Tahu sendiri, kadang dalam suasana chaos, perusakan atau pembakaran justru dikerjakan oleh pelakuknya sendiri", dalam hati kami berguman. "Waktu itu, suasana Kampung Pulo sudah layaknya kampung teroris, di setiap gang ada aparat menenteng senjata. Pasukan mereka awalnya 2000, lalu bertambah menjadi 4000-an, dengan senjata komplit", kenang Pak Dedi.

Ia menambahkan bahwa Kejadian itu membuat trauma bagi anak-anak. Sambil menunjuk seorang anak kecil yang kebetulan waktu itu sedang bermain di sekitar kami (namanya Fajri, 6 tahun), Pak Dedi menjelaskan bahwa anak itu saat ini kalau melihat banyak polisi langsung menangis ketakutan. Ia trauma pada seragam polisi. "Jadi jangan harap ada anak di sini yang memiliki cita-cita menjadi polisi. Jangan harap! Jangankan pengen jadi polisi, melihat seragamnya saja sudah ketakutan", tegasnya.

Saya bisa merasakan apa yang ada dibenak anak-anak itu. Saya sendiri pernah mengalaminya saat sebelum reformasi dulu. Saya di Pesantren dulu, usia SMA sudah demo anti rezim Orde Baru, waktu itu demo anti SDSB. Yang saya hadapi ya polisi, saat dibubarkan kami dikejar-kejar dan dipukuli. Hal itu berlanjut sampai kuliah. Kebetulan waku pas ramai-ramainya reformasi, setiap demonstrasi yang kami hadapi adalah polisi dan bahka tentara. Tak jarang saya menjadi bulan-bulanan dipukuli aparat. Perlu waktu bertahun-tahun bagi saya untuk merasakan benar-benar merasakan nyaman berinteraksi kembali dengan mereka.

Masih menurut Pak Dedi, bagi warga, sebenarnya tak masalah jika harus pindah karena alasan pembangunan. Tetapi mereka hanya menuntut penggantian yang manusiawi. "Jika hanya diusir begitu saja seperti mengusir ayam, kami mau makan apa? Kenapa pada zaman Foke dulu bisa ada penggantian, sedangkan yang sekarang tidak? Aset kami khan tertanam pada rumah yang digusur itu. Belum lagi di tempat yang baru kami harus membayar sewa, mau dapat uang dari mana lagi?", sergahnya.

Salah seorang warga lagi menyampaikan, "Setelah digusur warga dipindahkan di Rusunawa (rumah susun sewa). Tetapi kami musti membayar sewa Rp. 300.00,- per bulan (diistilahkan dengan IPL). Belum lagi bayar voucher listrik per bulan yang bisa mencapa Rp. 200.000,-/bulan, air Rp. 250.000,-/bulan, biaya parkir dan sebagainya. Total per bulannya bisa mencapai minimal Rp. 800.000,-. Bandingkan dengan pengeluaran sebelumnya yang rata-rata tak sampai Rp. 200.000,-. Bagi kami itu sangat berat mengingat profesi kami yang rata-rata hanya penjaga toko atau pekerja serabutan. Belum lagi, jika menunggak tidak bisa bayar sewa, disegel dan kita bisa diseret keluar.

Tanah Ulayat

Tapi nasi sudah menjadi bubur. Sebagian rumah sudah terlanjur digusur, tinggal tersisa rumah-rumah yang malam itu kami datangi. Warga yang tidak, atau tepatnya belum, tergusur juga mengalami kekhawatiran akut suatu saat akan digusur. "Tidak menutup kemungkinan kampung ini suatu saat akan dijadikan apartemen, kami diusir. Kami masih trauma dengan kejadian kemarin. Contoh kemarin tidak manusiawi banget", kata Pak Dedi.

Seandanya ada yang bersedia mendengarkan, mereka sebenarnya ingin berargumentasi, bahwa apa yang kemudian disebut sebagai tanah negara sehingga mereka bisa diusir begitu saja dan kapan saja, sesungguhnya adalah tanah ulayat.

"Kami bisa membuktikan dengan surat verbonding sejak zaman Belanda. Masih ada. BPN saja sudah mengeluarkan keterangan bahwa ini tanah ulayat, dan belum ada buktinya kalau tanah ini pernah dibeli oleh pemerintah. Tetangga kami, Pak Soleh di RT 12 RW 02

masih memiliki bukti asli surat-surat itu. Haji Ishak juga masih punya bukti-bukti pembayaran pajak mulai dari zaman Ireda, Ipeda, sampe sekarang namanya PBB." Saya tentu bukan pada posisi untuk menindaklanjuti mengecek keberadaan bukti-bukti tersebut,  karena saya tidak sedang melakukan penelitian sejarah ataupun sedang advokasi.

"Sebelum pemerintahan RI ada, kami sudah terlebih dahulu mendiami kampung ini. Kakek saya lahir di sini. Disamping itu juga terdapat bukti-bukti makam keramat dan cagar budaya. Di kampung ini terdapat makam Kyai Kosim Bin Tohir (meninggal tahun 1947) yang masih saudara dengan Habib Husain Alydrus di Luar Batang. Ini merupakan bukti bahwa kami adalah penduduk sah di kampung ini." Pada makam itu tertulis kelahirannya tahun 1857. Letaknya hanya 10 meter dari kali, tepatnya di RT 09/02. Terutama setiap malam Jumat, makam itu banyak dikunjungi para peziarah yang justru kebanyakan dari luar Jakarta.

unadjustednonraw-thumb-68b-593faa939ca85532c3781354.jpg

(Foto: Bersama warga Kampung Pulo)

Semangat Perlawanan

Bukti-bukti di atas menjadi penegas keyakinan warga Kampung Pulo bahwa mereka sesunggunnya memiliki hak atas kampung mereka. Oleh karena itu penggusuran paksa yang dilakukan oleh rezim petahana menjadi momok terbesar dalam hidup mereka. Bagi mereka, Pilkada DKI 2017 adalah kesempatan untuk melakukan 'pembalasan' atas perlakukan yang meraka terima. Dalam kamus warga Kampung Pulo, satu-satunya jalan adalah menghentikan petahana untuk kembali berkuasa. Caranya, berbondong-bondong menjadi relawan, mengkampanyekan untuk tidak mencoblos nomor 2.  

Mengutip kata-kata Pak Dedi lagi, "Sekarang itu bagaimana caranya berjuang mengalahkan Ahok. Itu saja! Kita sudah petakan siapa-siapa orang-orangnya dia di kampung ini. Kita tahu ada penggeraknya, perempuan. Dia mendekati ibu-ibu yang ada di rumah, diajak ikut pengajian dan dikasih uang. Kita akan halau mereka, kita akan kalahkan!"  

Demi 'menghalau' masuknya timses Paslon nomor 2, mereka pernah bekerja sama dengan relawan nomor 1 untuk menciptakan suasana kampung "Anti Ahok'. Pernah suatu saat terdengar kabar bahwa tim nomor 2 akan menyelengarakan pentas musik di Kampung Pulo. Demi mengantisipasi acara tersebut, warga akhirnya dadakan membuat kerja bakti kampung. Saat kerja bakti mereka semuanya mengenakan kaos Paslon nomor 1 dan Paslon nomor 3. Dan benar, melihat fenomena itu, akhirnya tim paslon nomor 2 batal menyelnggarakan acara di situ.

Mereka juga merencanakan membuat kegiatan-kegiatan yang bisa mengundang banyak massa. Mereka meminta masukan dari kami untuk membantu memberikan ide-ide kegiatannya. Sama sekali mereka tidak minta pendanaan atau logistik. Secara fair mereka sampaikan bahwa mereka juga meminta saran kegiatan dari tim Paslon nomor 1. Bagi mereka, kegiatan untuk  Paslon nomor 1 atau Paslon nomor 3 bagi meraka tidak masalah, asalkan bukan  kegiatan untuk Paslon nomor 2. Diantaranya kami tawarkan kegiatan senam, layar tancap, diskusi anak muda, parenting, mendongeng, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan tanpa Paslon dan minim biaya. Pendopo Relawan Anies-Sandi memang sudah punya tim untuk hadir membuat kegiatan-kegiatan tersebut bersama masyarakat setempat.

Malam itu, kedatangan saya bersama sepasang suami istri relawan Pendopo (Shenny dan Joni) memang tidak berinteraksi langsung dengan kebanyakan warga. Tak seperti biasanya, malam itu kami hanya bertemu dengan tiga orang. Kami juga tak banyak bicara, kami justru lebih banyak mendengar. Kami memberikan afirmasi dan sekali-kali Tetapi konsultasi kepada ketiga orang, yang tiada lain adalah simpul penggerak Utama jejaring relawan. Setelah pertemuan dengan kami, saya yakin mereka bergerak sendiri mengorganisir. Memang sich, kami hadir bukan untuk menceramahi, kami hadir untuk menggerakkan.

Penulis: M Chozin Amirullah, mantan koordinator Pendopo Relawan | Tulisan ini adalah salah satu dari rangkaian tulisan mengenai relawan Anies-Sandi.

Kredit Foto: Gatta Dewabrata/Rapple.com

Tulisan lain sejenis

Politik Antik Para Penggali Kubur

Tanah Merah, Sebuah Awal Perburuan Suara

Semuanya Tentang: Trust

Stiker, Relawan dan Gagasan Maju Bersama