Kedaulatan Maritim Indonesia
Sebagaimana Corbett, Ken Booth adalah juga pemikir maritim asal Inggris. Pemikiran Booth tentang kekuatan maritim antara lain dituangkan dalam karyanya yang berjudul Navies and Foreign Policy (1977) yang mengulas tentang  peran Angkatan Laut. Menurutnya, Angkatan Laut sebagai bagian utama dari  kekuatan laut secara universal mempunyai tiga peran penting, yaitu peran  militer, peran konstabulari dan peran diplomasi. Pemikiran Booth itu didasarkan pada penelitiannya terhadap peran Angkatan Laut sejak berabad-abad silam.
Peran militer Angkatan Laut dilakukan dengan penggunaan kekuatan secara  optimal untuk memenangkan perang atau konflik bersenjata. Penggunaan kekuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan melalui penyiapan kekuatan untuk perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, menjaga  stabilitas kawasan maritim, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga[2].
Pememerintah harus memperkuat komitmen untuk mengembalikan kejayaan maritim bangsa Indonesia, pemahaman terhadap geopolitik dan geostrategis yang membawa kesadaran bahwa masa depan dunia ada di Asia-Pasifik. Dalam waktu dekat masa depan ekonomi dunia akan berada di Asia, karena tiga negara berekonomi terkuat dunia ada di Asia, yaitu China, Jepang, dan India.
Pemerintahan saat ini mengeluarkan doktrin politik luar negerinya, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia seperti juga yang pernah dilakukan patih gajah mada di kerajaan majapahit dengan doktrin sumpah palapa yang mendorong semangat rakyat serta kerajaan dalam memperluasa pengaruhnya secara politik maupun ekonomi. Fakta menunjukan bahwa seluruh alur pelayaran dunia yang melalui jalur strategis di Indonesia akan dipergunakan sebagai pendekatan diplomasi, terkait dengan peran strategis Indonesia serta mplikasi dari pendayagunaan jalur-jalur strategis di perairan Indonesia adalah munculnya tantangan lain dalam segi pertahanan-keamanan di laut. Poros maritim tidak mungkin diwujudkan tanpa didukung kekuatan TNI, khususnya matra laut dan udara yang tangguh dan disegani.
Pelajaran berharga yang harus diingat pada saat ini adalah sejarah keruntuhan kerajaan – kerajaan maritm di Indonesia yang mengalami ancaman, gangguan , hambatan dan tantangan yang tidak bisa diatasi oleh kerajaan sriwijaya dan majapahit. Trend kawasan asia pasifik menjadikan posisi indonesia sebagai putri cantik yang diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan besar di asia pasifik.
Kekuatan negara-negara yang mempunyai kepentingan besar terhadap kawasan pasifik seperti amerika china australia jepang, korea selatan serta negara-negara yang berada pada kawasan tersebut menjadi sebuah ancaman besar kalau tidak dipersiapkan oleh pemerintah dan rakyat indonesia. Oleh karena itu untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia  membutuhkan komitmen serius pemerintah, di pusat maupun daerah.
Mereka harus didukung oleh DPR, DPRD, dan berbagai unsur lain seperti TNI, Polri, kejaksaan, media, perguruan tinggi, dan seterusnya. Dalam perspektif kesisteman, upaya mewujudkan gagasan poros maritim itu juga akan melibatkan perangkat undang-undang dan peraturan baru yang kondusif, sosialisasi gagasan lewat berbagai media, serta pembangunan infrastruktur baru –jalan raya, jembatan, pelabuhan modern yang masif di berbagai daerah.
DAFTAR REFERENSI
[1] Kurnia, Nia dan Solihat I.1983.Kerajaan Sriwijaya. Jakarta: hlm. 95
[2] Marsetio.2014. Sea Power Indonesia.Jakarta.Universitas Pertahanan ibid hal 39