Mohon tunggu...
Reinhard Hutabarat
Reinhard Hutabarat Mohon Tunggu... Wiraswasta - Penikmat kata dan rasa...

Menulis untuk senang-senang...

Selanjutnya

Tutup

Politik

Beda "Gopek" Dengan "Goceng!"

26 September 2017   17:40 Diperbarui: 26 September 2017   17:51 1886
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pada September ceria ini yang menjadi trending topic bukan lagi Rizieq Shihab, First Travel, Pansus Angket KPK ataupun saracen, melainkan GN atawa Gatot Nurmantio. Gerak-gerik  keanehan perilakunya kemudian terdata sejak dimulainya aksi demo berseri nomer togel, dan yang teranyar adalah isu penyeludupan 5.000 pucuk senjata seludupan dengan mencatut nama presiden Joko widodo. Apakah beliau ini bercanda? Tentu saja tidak, sebab katanya informasi itu berdasarkan data intelijen yang akurat!

Menko Polhukam Wiranto kemudian memberikan klarifikasi. "Candaan jenderal" itu hanyalah sebuah miskomunikasi semata. Ternyata BIN (Badan Intelijen Negara) memesan 500 pucuk senjata "Non Spesifikasi Militer" dari PT Pindad (PT Persero Perindustrian Angkatan Darat) untuk keperluan latihan personil bagi sekolah intelijen BIN. Pembelian senjata tersebut juga bersumber dari APBN!Jadi senjata BIN tersebut bukanlah senjata seludupan dari luar negeri, dan jumlahnya juga bukan 5.000 pucuk!

PT Pindad kemudian memberikan klarifikasi. Berdasarkan kontrak kerjaBIN dengan PT Pindad , BIN telah memesan 517 pucuk senjata dari PT Pindad. Senjata tersebut masih ada di PT Pindad dan belum dikirim ke BIN. Selain itu Polri juga berencana untuk memesan 5.000 pucuk senjata. Namun belum ada kontrak pekerjaan yang diterima PT Pindad dari Polri.

***

Netizen kemudian ramai mempergunjingkan isu senjata ini di media sosial. Banyak yang menduga kalau jenderal yang sebentar lagi akan pensiun ini mulai bermain politik. Terlepas dari segala polemik yang terjadi, saya pribadi ingin melihat isu ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Ini terkait performa intelijen.

Pertama, Kontrak 517 pucuk senjata.

Pembelian 517 pucuk senjata BIN tersebut menggunakan anggaran APBN 2017. Artinya rencana pembelian senjata tersebut sudah masuk pada R-APBN tahun 2016-2017 sebelumnya, dan sudah disetujui oleh DPR. Artinya pembelian senjata tersebut bukan ujug-ujug, karena memang sudah lama direncanakan. Tadinya saya pikir BIN bisa mengelabui intelijen TNI. Akan tetapi anak sekolah dasar juga bisa mengakses R-ABPN dan ABPN ini!

Lalu dimana akuratnya data intelijen dari jenderal tersebut? Artinya intelijen TNI tidak bisa mengetahui dengan tepat informasi yang ada di BIN, bahkan informasi yang ada di Pindad sendiri! Catat, PT Pindad adalah akronim dari PT Persero Perindustrian Angkatan Darat! Pindad itu memproduksi peralatan militer, dan Pindad itu bukan dibawah naungan Bank Indonesia!

Dulu Gus Dur mengejek DPR dengan sebutan Taman Kanak-kanak. Jangan-jangan intelijen itu... Waduh saya tidak bermaksud suudzon, tetapi orang nomer satunya koq yang mengatakan informasi itu berdasarkan data intelijen yang akurat!

Kedua, Kedudukan BIN sebagai Alat Negara

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 10 menyebutkan bahwa Badan Intelijen Negara merupakan Alat Negarayang menyelenggarakan fungsi Intelijen Dalam dan Luar Negeri.

Hubungan BIN dengan Presiden.

Sama seperti TNI dan Kepolisian, Badan Intelijen Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi ketiga instansi ini setara, tunduk dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden!!!

Terkait persenjataan BIN untuk keperluan latihan personil bagi sekolah intelijen BIN tersebut, ternyata sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apakah BIN tidak boleh memakai senjata api dalam tugas operasionalnya? Apakah personel BIN hanya boleh dibekali dengan ketapel saja? Sepertinya Gatot "offside" karena mencampuri urusan internal BIN!

Ketiga, Koordinasi Intelijen Negara.

Badan Intelijen Negara berkedudukan sebagai Koordinator penyelenggaraIntelijen Negara. Penyelenggara Intelijen Negara lainnya, yaitu Intelijen TNI, Intelijen Kepolisian, Intelijen Kejaksaan dan Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian wajib berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara.

Jadi disini Gatot melakukan blunder besar! Informasi Intelijen tentang isu penyeludupan 5.000 pucuk senjata seludupan dengan mencatut nama presiden Joko widodo tersebut, seharusnya terlebih dahulu dikoordinasikan dengan BIN sebagai Koordinator penyelenggaraIntelijen Negara. Lalu selanjutnya dilaporkan kepada Presiden sebagai atasan langsung ketiga institusi Alat Negara ini. Akan tetapi sebaliknya, Gatot malah mengkoordinasikannya dengan paratamu pada acara silaturahmi Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Mabes TNI, Jumat kemarin...

Keempat, Makna statement dari Gatot tesebut.

TNI itu bertugas untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Akan tetapi pernyataan Gatot tersebut justru membuat kegaduhan baru bagi masyarakat, menambah kegaduhan yang sudah dibuat Saracen, Rizieq Shihab dan para petualang politik lainnya. Jujur saja, aksi-aksi kegaduhan ini membuat masyarakat menjadi muak dan antipati terhadap tokoh-tokoh yang membuat aksi murahan untuk mencari panggung politik!

Lantas timbul pertanyaan. Selemah itukah kemampuan Intelijen TNI? Tentu saja tidak! Justru saya adalah orang pertama yang tidak pernah meragukan kemampuan Intelijen TNI. Saya sangat yakin kalau intelijen justru tidak dilibatkan dalam skenario senjata seludupan yang mencatut nama presiden ini. Lalu, kalau intelijen tidak dilibatkan, dari manakah informasi tersebut muncul? Sebaiknya kita tanyakan saja kepada rumput yang bergoyang... Karena Gatot tidak mau mengklarifikasi perihal pernyataanya yang telah membuat kegaduhan itu.  

Pada Minggu, 24/09/2017 kemarin, wartawan bertanya kepada Gatot sejauh mana kebenaran dari pernyataannya tersebut. "Benar itu omongan saya, itu kata-kata saya, itu benar seribu persen kata-kata saya, tapi saya tidak mau menanggapi itu. kalau saya press release, Anda bertanya kepada saya, saya jawab" 

Nah loh, bingung kan..?

Jadi saya mau berkata kepada rekan media, bahwa berita yang valid itu adalah press release. Sekalipun Anda mendengar kata "Goceng" dari seseorang, lalu dia kemudian berkata "Gopek" dalam sebuah press release, maka yang valid itu adalah "Gopek!!!"

Jadi setiap stament yang dikatakan oleh Gatot Nurmantio pada acara silaturahmi Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Mabes TNI yang lalu itu tidak usah ditanggapi karena itu bukan sebuah press release

Waduh, saya juga lupa menyampaikan kepada Menko Polhukam dan Menhankam agar supaya mereka ini tidak terlalu pusing untuk mengklarifikasi pernyataan Gatot Nurmantio kemarin itu, karena itu bukanlah sebuah press release...

Salam hangat

Reinhard Freddy Hutabarat

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun