Pada September ceria ini yang menjadi trending topic bukan lagi Rizieq Shihab, First Travel, Pansus Angket KPK ataupun saracen, melainkan GN atawa Gatot Nurmantio. Gerak-gerik  keanehan perilakunya kemudian terdata sejak dimulainya aksi demo berseri nomer togel, dan yang teranyar adalah isu penyeludupan 5.000 pucuk senjata seludupan dengan mencatut nama presiden Joko widodo. Apakah beliau ini bercanda? Tentu saja tidak, sebab katanya informasi itu berdasarkan data intelijen yang akurat!
Menko Polhukam Wiranto kemudian memberikan klarifikasi. "Candaan jenderal" itu hanyalah sebuah miskomunikasi semata. Ternyata BIN (Badan Intelijen Negara) memesan 500 pucuk senjata "Non Spesifikasi Militer" dari PT Pindad (PT Persero Perindustrian Angkatan Darat) untuk keperluan latihan personil bagi sekolah intelijen BIN. Pembelian senjata tersebut juga bersumber dari APBN!Jadi senjata BIN tersebut bukanlah senjata seludupan dari luar negeri, dan jumlahnya juga bukan 5.000 pucuk!
PT Pindad kemudian memberikan klarifikasi. Berdasarkan kontrak kerjaBIN dengan PT Pindad , BIN telah memesan 517 pucuk senjata dari PT Pindad. Senjata tersebut masih ada di PT Pindad dan belum dikirim ke BIN. Selain itu Polri juga berencana untuk memesan 5.000 pucuk senjata. Namun belum ada kontrak pekerjaan yang diterima PT Pindad dari Polri.
***
Netizen kemudian ramai mempergunjingkan isu senjata ini di media sosial. Banyak yang menduga kalau jenderal yang sebentar lagi akan pensiun ini mulai bermain politik. Terlepas dari segala polemik yang terjadi, saya pribadi ingin melihat isu ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Ini terkait performa intelijen.
Pertama, Kontrak 517 pucuk senjata.
Pembelian 517 pucuk senjata BIN tersebut menggunakan anggaran APBN 2017. Artinya rencana pembelian senjata tersebut sudah masuk pada R-APBN tahun 2016-2017 sebelumnya, dan sudah disetujui oleh DPR. Artinya pembelian senjata tersebut bukan ujug-ujug, karena memang sudah lama direncanakan. Tadinya saya pikir BIN bisa mengelabui intelijen TNI. Akan tetapi anak sekolah dasar juga bisa mengakses R-ABPN dan ABPN ini!
Lalu dimana akuratnya data intelijen dari jenderal tersebut? Artinya intelijen TNI tidak bisa mengetahui dengan tepat informasi yang ada di BIN, bahkan informasi yang ada di Pindad sendiri! Catat, PT Pindad adalah akronim dari PT Persero Perindustrian Angkatan Darat! Pindad itu memproduksi peralatan militer, dan Pindad itu bukan dibawah naungan Bank Indonesia!
Dulu Gus Dur mengejek DPR dengan sebutan Taman Kanak-kanak. Jangan-jangan intelijen itu... Waduh saya tidak bermaksud suudzon, tetapi orang nomer satunya koq yang mengatakan informasi itu berdasarkan data intelijen yang akurat!
Kedua, Kedudukan BIN sebagai Alat Negara
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 10 menyebutkan bahwa Badan Intelijen Negara merupakan Alat Negarayang menyelenggarakan fungsi Intelijen Dalam dan Luar Negeri.
