Kemarin itu istri Gubernur Bengkulu beserta penyuapnya resmi ditangkap oleh KPK dalam sebuah drama OTT di kediaman sang gubernur. Sang gubernur yang pada saat kejadian itu sedang memimpin rapat, akhirnya menyusul ditangkap oleh KPK. Duet Gubernur Bengkulu dan istrinya itu, akan menemani duet mantan Gubernur Sumatera Utara dan istri yang sudah terlebih dahulu menghuni lapas akibat kasus yang senada tapi berbeda genre itu. Kalau pasangan Gubernur Bengkulu posisinya disuapin, maka pasangan mantan Gubernur Sumatera Utara itu posisinya menyuapin dalam acara “Berbalas suap, nikmat yang hendak kau dustakan...”
Mengapa pasangan Gubernur Bengkulu dan rekan-rekannya itu disebut apes? Karena mereka memang ditakdirkan ketahuan, lalu tertangkap tangan oleh KPK. Seandainya yang menangkap mereka itu bukan KPK, tentu saja masih ada secercah harapan untuk menyuap para penangkap itu dengan memakai uang suap yang baru saja mereka terima. Kasus OTT penyuapan yang berakhir dengan justru sang petugas OTT yang menjadi objek penyuapan, bukanlah hanya ada dalam dongeng atau cerita di film saja, tetapi benar-benar kisah nyata yang setiap hari terjadi di negeri ambigu ini.
Suap ada dimana-mana. Ada di mata, di hati, di lidah, bahkan di pekuburan umum. Jenazah yang hendak dikebumikan terkadang harus mau berkompromi untuk sekedar memberi uang suap kepada petugas TPU (Tempat Pemakaman Umum) agar kavlingnya tersedia dengan cepat. Konon kabarnya, orang-orang yang telah beristirahat di TPU itu, istirahatnya juga bisa terganggu. Terutama kalau keluarga jarang berziarah, apalagi lupa membayar iuran TPU. Calon penghuni baru yang membayar suap, bisa saja akan menempati kavlingan yang telah ditempati oleh penghuni lama itu...
***
Kasus suap yang dilakukan oleh istri Gubernur Bengkulu itu adalah terkait dengan dua proyek yang didapat penyuap dari gubernur. “Tidak ada yang aneh disitu, sebab dari jaman Soeharto dahulupun aturan mainnya sudah begitu!” Biasanya cost untuk Kepala Daerah 10%, Kepala Dinas, biaya tender, pengawasan dan lain-lain 15%. Jadi total cost 25%. Tapi nanti dulu, proyek tersebut harus “digiring” sejak dari benih agar “jadi” dan tidak ditelikung oleh orang-orang yang mau menyuap lebih besar lagi. Kalau kontraktor nanti mau mengerjakan proyek tersebut dengan biaya 50% dari nilai proyek, maka kontraktor itu sudah termasuk orang yang baik budi!
Tentu tidak semua kontraktor sudi bermain di proyek gubernur atau Walikota/Bupati. Selain karena gengsi dan idealisme, proyek-proyek Kepala Daerah cenderung gaduh dengan berbagai intrik, penuh dengan premanisme dan para calo pemburu rente. Tapi itu cerita dulu. Sejak jaman reformasi dan otonomi daerah, proyek-proyek Kepala Daerah nilainya melejit tak kalah dengan proyek BUMN atau Nasional. Proyeknya tidak lagi hanya membangun sekolahan, Madrasah, Pasar, parit atau jalan setapak. Kini Daerah membangun dermaga pelabuhan, bandara atau gedung kantor Bupati/DPRD bernilai puluhan milyar rupiah bak hotel bintang lima.
Akan tetapi, walaupun nilai dan gengsi proyeknya bernilai tinggi, “AD/RT tata cara pelaksanaan proyek di Daerah” tetap sama seperti rel jalan kereta api. Lebarnya 1,067 m’ persis, tidak berubah! Dari jaman Soeharto sampai sekarang, untuk mendapatkan proyek, ya harus setor dan komitmen dulu. Apakah semua daerah mainnya begitu? Tentu saja tidak semua begitu, walaupun sangat sedikit. Yang baik itu seperti kita mencari jarum dalam tumpukan jerami. Yang pasti DKI jaman Ahok/Djarot adalah sebuah anomali! Ahok/Djarot bukan saja tidak merampok, tetapi mereka malah mampu membangun daerahnya lebih daripada duit daerah yang tersedia.
Lalu Kepala Daerah berwatak baik yang lain siapa saja? Ada beberapa. Tetapi mereka “malu” untuk mengakuinya karena takut dibully rekan-rekan Kepala Daerah yang lain maupun MPS (Masyarakat Penyuka Suap) penggemar nasi bungkus gratisan. Mereka takut disebut cemen, sok suci, gendeng, kurang gaul, atau malah disebut kafir! Kepala Daerah berwatak baik biasanya cenderung menjauhi media dan popularitas, karena takut disebut orang baik. Lho koq kebalik? Ya itu tadi, mereka takut dibully! Prinsip mereka itu, lebih baik bekerja dengan baik dan menjauhi popularitas.
***
Bukan hanya duet Gubernur Bengkulu dan istrinya itu saja yang apes. Menurut Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK, Ranu Mihardja dihadapan kepala Daerah dan Pimpinan DPRD se Sulteng pada acara Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Palu pada 10 Agustus 2016 lalu, ada 361 Kepala Daerah di Indonesia yang terlibat kasus korupsi. Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, ada 343 bupati/walikota dan 18 gubernur (belum termasuk Gubernur Bengkulu) tersandung korupsi! KPK: 361 Kepala Daerah Terlibat Korupsi
Membaca catatan kriminal para Kepala Daerah diatas, tentulah kini pembaca sepakat dengan saya bahwa kasus OTT ini adalah kasus yang wajar/biasa saja. Para Kepala Daerah yang ada dalam catatan KPK itu cuma apes saja karena mereka ditakdirkan ketahuan, lalu tertangkap tangan oleh KPK. Mereka kini cuma bisa bergumam, “ah seandainya mereka ditangkap hansip saja, apalagi hansip rumah dinas Kepala Daerah....”
