Setiap bangunan seharusnya diwajibkan membuat sumur resapan. 80% bangunan di Jakarta tidak mempunyai sumur resapan. Bahkan banyak warga tidak mengenal cara kerja sumur resapan! Ketika hujan turun, air hujan tersebut langsung mengalir ke parit. Kalau hujan deras berkepanjangan, bisa dipastikan parit tidak akan dapat menampung beban air tersebut, apalagi kalau paritnya dipenuhi sampah! Idealnya air hujan tersebut disalurkan terlebih dahulu melalui talang, masuk ke sumur resapan didalam tanah.
Kelebihan air dari sumur resapan barulah dialirkan ke parit. Kalau warga juga membuat bak air disamping sumur resapan, maka air dari bak tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan rumah tangga , sehingga tidak perlu memakai air dari sumur bor! Selain menghemat biaya, warga juga turut membantu agar permukaan tanah tidak turun!
Keempat,Tidak maksimalnya sungai/saluran air.
Parit dan sungai yang bersih dan terawat, juga membantu mengurangi banjir. Dulu nenek moyang kita mengajarkan agar kehidupan kita tidak jauh dari sungai. Karena sungai merupakan MCK dan tong sampah termurah! Paradigma ini harus diputus! Dalam kasus Jakarta, konsepnya harus dibalik! Sungai adalah “Monster” yang harus ditangani secara bijak, agar ketika “Ketinggian air di Bendungan Katulampa naik”, akibatnya tidak akan mencelakakan warga Jakarta!
Konsepnya tentu saja dengan pelebaran, perkuatan dan peninggian tanggul sungai, yang disesuaikan dengan debit banjir maksimal di hulu sungai. Disini ada dua konsep mengenai pemanfaatan sungai tersebut. Konsep pertama, aliran air dari hulu secepatnya dialirkan ke Teluk Jakarta, termasuk dengan membuat sodetan. Konsep kedua, Sungai didesain multi fungsi, berfungsi sebagai sarana transportasi air dan sarana pariwisata warga (seperti di Eropa), tanpa melupakan tujuan semula.
Konsep kedua membutuhkan biaya yang lebih mahal, karena sungai akan lebih lebar, dan dibutuhkan bendungan di hulu dan hilir sungai untuk menjaga ketinggian permukaan air. Akan tetapi sungai dapat dipakai sebagai sarana transportasi (Bus air) untuk mengurangi kemacetan di jalan raya. Tanggul dapat dipakai menjadi jalur hijau/Taman kota dan sarana rekreasi warga.
Pengendalian banjir memang harus memakai konsep teknis, karena terukur, pasti, dapat dipertanggungjawabkan, dan tentu saja dapat dilaksanakan! Akan tetapi pelaksanaannya tidak mudah, bukan oleh faktor teknis atau ekonomis, akan tetapi oleh faktor politis! Kita memang tidak bisa menyenangkan semua orang. Pengendalian banjir pastilah “menyusahkan” ribuan warga yang “menginvasi” bantaran kali atau tanah negara yang akan dijadikan kawasan hijau! Para politisi kita lebih suka mempolitisir isu “penggusuran” daripada mensosialisasikan “relokasi” demi kepentingan sesat mereka.
Dunia politik terkadang seperti ironi! Puluhan tahun warga dibiarkan menginvasi sungai dan jalur hijau, karena suara mereka diperlukan ketika pilkada! Lingkungan kehidupan mereka sungguh tidak manusiawi. Namun ketika Gubernur merelokasi mereka ketempat yang manusiawi agar tempat yang mereka invasi tadi bermanfaat bagi kemaslahatan hidup belasan jutaan warga Jakarta, anehnya banyak juga yang menuduh kebijakan tersebut tidak manusiawi!
Dalam pandangan kaum “Apartheid” yang menolak relokasi ini, “Memanusiakan” warga Kampung Pulo misalnya adalah perbuatan yang keliru. Mereka adalah warga “Paria” yang sudah terbiasa hidup dalam bahaya dan bisa menerima keadaannya apa adanya, jadi biarkan saja mereka begitu! Yang mereka butuhkan ketika terjadi banjir adalah tenda dan mi instan! Kita akhirnya tertegun...
Memang bagi pihak-pihak tertentu, “kaum Paria” ini selalu dimanfaatkan atau dieksploitasi untuk keperluan-keperluan tertentu. Ketika “kaum Paria” kelak tidak ada lagi di bumi Indonesia, maka tidak akan ada lagi yang bisa dihasut, diprovokasi atau dibayari untuk berbuat sesuatu...
Kelak tidak akan ada lagi “nasi bungkus karet dua...” adanya... “Nasi kotak!”