Menanti Arah Baru Koperasi: Open Loop, Close Loop dan Peran Kementerian Koperasi

Ketika mendengar kata "koperasi," mungkin yang terlintas di benak kita adalah semangat gotong royong, kemandirian ekonomi, atau sekadar kenangan meminjam buku di koperasi sekolah. Namun, di balik gambaran sederhana itu, koperasi Indonesia kini berada di persimpangan jalan yang rumit: open loop dan close loop. Pilihan ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut masa depan koperasi sebagai entitas ekonomi rakyat.

Di tengah perdebatan ini, muncul dua pendekatan besar. Open loop memungkinkan koperasi melayani anggota dan non-anggota, dengan pengawasan berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, close loop membatasi layanan hanya untuk anggota, dengan pengawasan tetap berada di tangan Kementerian Koperasi dan UKM. Kebijakan mana yang akan menjadi arah baru koperasi Indonesia? Kita menanti dengan penuh harap, sambil mencoba memahami implikasi dari masing-masing pendekatan ini.

Open Loop: Koperasi yang Lebih Terbuka, Tapi di Bawah OJK

Konsep open loop dianggap sebagai langkah modernisasi koperasi. Dengan membuka layanan untuk umum, koperasi dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Misalnya, koperasi bisa membuka layanan simpan pinjam untuk masyarakat umum, membuka toko ritel, atau menyediakan platform pembayaran digital yang bisa diakses siapa saja.

Namun, dengan memilih open loop, pengawasan koperasi akan berada di bawah OJK, bukan lagi Kementerian Koperasi. Mengapa? Karena layanan open loop lebih menyerupai lembaga keuangan pada umumnya. Pengawasan oleh OJK dianggap lebih ketat dan sesuai dengan standar industri keuangan modern.

Tentu saja, langkah ini membawa beberapa keuntungan. Dengan pengawasan OJK, koperasi diharapkan lebih transparan, profesional, dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan. Selain itu, akses koperasi ke modal dan kolaborasi dengan lembaga keuangan lain juga menjadi lebih mudah.

Namun, ada sisi lain yang perlu dicermati. Pengawasan oleh OJK bisa jadi terlalu memberatkan bagi koperasi kecil, terutama dari segi biaya dan administrasi. Selain itu, ada risiko koperasi kehilangan identitasnya sebagai lembaga berbasis anggota. Koperasi bisa saja berubah menjadi "perusahaan biasa" yang lebih fokus pada profit daripada kebermanfaatan bagi anggotanya.

Close Loop: Menjaga Tradisi, Tapi Harus Lebih Adaptif

Di sisi lain, close loop menawarkan pendekatan yang lebih tradisional. Layanan koperasi hanya terbatas untuk anggota, dan pengawasannya tetap berada di bawah Kementerian Koperasi. Sistem ini dianggap lebih sesuai dengan prinsip dasar koperasi: dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.

Keunggulan utama dari close loop adalah eksklusivitas yang memberikan perlindungan maksimal bagi anggotanya. Semua keuntungan yang diperoleh koperasi akan kembali kepada anggota dalam bentuk layanan, fasilitas, atau Sisa Hasil Usaha (SHU).

Namun, pendekatan ini juga menghadapi tantangan besar di era digital. Dengan terbatasnya pasar, koperasi close loop cenderung sulit berkembang. Selain itu, koperasi yang tidak mampu berinovasi berisiko tertinggal dari model bisnis modern yang lebih inklusif dan fleksibel.

Kritik dan Harapan terhadap Kementerian Koperasi

Kementerian Koperasi dan UKM kini berada di posisi strategis. Kebijakan yang diambil akan menentukan masa depan koperasi Indonesia. Namun, ada beberapa kritik yang perlu diperhatikan.

Pertama, selama ini dukungan pemerintah terhadap koperasi masih terkesan setengah hati. Menurut data Kementerian Koperasi, dari sekitar 127.000 koperasi aktif di Indonesia, hanya sebagian kecil yang benar-benar sehat dan produktif. Ini menunjukkan bahwa pembinaan koperasi masih belum optimal.

Kedua, perdebatan antara open loop dan close loop menunjukkan perlunya regulasi yang lebih jelas. Koperasi tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa arah. Pemerintah harus memberikan panduan yang tegas, termasuk insentif bagi koperasi yang ingin beralih ke open loop atau close loop.

Ketiga, koperasi memerlukan dukungan dalam bentuk digitalisasi. Di era digital, koperasi yang tidak mampu beradaptasi dengan teknologi akan sulit bertahan. Kementerian Koperasi harus proaktif menyediakan pelatihan, subsidi teknologi, dan regulasi yang mendukung digitalisasi koperasi.

Mengapa Kita Menanti Kebijakan Ini?

Koperasi bukan hanya entitas ekonomi; koperasi adalah cerminan semangat gotong royong bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan open loop dan close loop bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga menyangkut visi besar: bagaimana koperasi dapat menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang tangguh di tengah tantangan global.

Sebagai masyarakat, kita tentu berharap Kementerian Koperasi dapat menemukan solusi terbaik. Apakah itu berupa kebijakan hybrid yang menggabungkan open loop dan close loop, atau pendekatan lain yang lebih inovatif, yang penting adalah koperasi tetap relevan dan bermanfaat bagi rakyat.

Kesimpulan: Masa Depan Koperasi di Tangan Kita

Perdebatan antara open loop dan close loop membuka diskusi yang menarik tentang masa depan koperasi. Di satu sisi, koperasi harus beradaptasi dengan zaman, termasuk dengan membuka diri melalui sistem open loop. Di sisi lain, koperasi juga harus menjaga esensi dan tradisinya sebagai lembaga berbasis anggota melalui sistem close loop.

Pilihan mana pun yang diambil, koperasi harus tetap memegang prinsip utamanya: memberdayakan anggotanya. Kementerian Koperasi memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan koperasi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan menjadi bagian penting dari ekonomi Indonesia.

Sebagai anggota koperasi atau masyarakat yang peduli, kita pun memiliki peran. Mari terus mendukung koperasi di lingkungan kita, sambil mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Karena koperasi, pada akhirnya, adalah milik kita bersama.