Mohon tunggu...
Choirul Anam
Choirul Anam Mohon Tunggu... Wiraswasta - Penulis Partikelir

Ngaji, Ngopi, Literasi, Menikmati hidup dengan huruf, kata dan kalimat

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Formulasi Pencegahan Trias Koruptika: Meretas Jalan Menuju Indonesia Bebas Korupsi

12 Desember 2024   07:00 Diperbarui: 11 Desember 2024   15:35 38
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

2. Menguatkan Fungsi Legislasi: Legislator yang Berintegritas

Sebagai pembuat kebijakan, legislatif sering kali menjadi target lobi dan suap. Salah satu solusi untuk mencegah ini adalah meningkatkan transparansi dalam proses pembahasan anggaran dan undang-undang.

Rapat-rapat komisi, terutama yang membahas anggaran, harus bisa diakses publik melalui siaran langsung atau laporan terbuka. Dengan keterlibatan masyarakat, sulit bagi legislatif untuk bermain di belakang layar.

Lebih dari itu, partai politik juga memiliki tanggung jawab besar. Mereka harus memastikan bahwa calon legislatif yang mereka usung adalah individu yang berintegritas, bukan hanya orang yang mampu "membayar tiket" untuk mencalonkan diri. Reformasi partai politik menjadi krusial dalam mencegah lahirnya legislator korup.

3. Menguatkan Yudikatif: Reformasi Pengadilan dan Aparat Penegak Hukum

Yudikatif seharusnya menjadi benteng terakhir melawan korupsi, tetapi praktik suap di tubuh lembaga ini justru memperparah situasi. Oleh karena itu, reformasi di sistem peradilan harus dilakukan secara menyeluruh.

Pertama, kita perlu memastikan proses seleksi hakim dan jaksa dilakukan dengan ketat dan transparan. Setiap kandidat harus diuji tidak hanya dari segi kompetensi, tetapi juga integritas. Kedua, perlunya pengawasan independen terhadap kinerja yudikatif. Lembaga seperti Komisi Yudisial (KY) harus diberdayakan dengan kewenangan yang lebih besar untuk memantau perilaku aparat pengadilan.

Selain itu, kita juga membutuhkan mekanisme whistleblowing yang aman dan efektif bagi masyarakat atau pegawai internal untuk melaporkan dugaan korupsi tanpa rasa takut.

Melibatkan Masyarakat: Garda Terdepan Pencegahan

Tanpa keterlibatan masyarakat, formula ini tidak akan berjalan efektif. Publik harus menjadi garda terdepan dalam mencegah korupsi, mulai dari melaporkan penyimpangan hingga mengawasi jalannya pemerintahan.

Namun, untuk mewujudkan ini, diperlukan pendidikan antikorupsi sejak dini. Generasi muda harus diajarkan nilai-nilai integritas, bukan hanya dalam teori, tetapi juga melalui praktik nyata di sekolah dan lingkungan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun